Direktur Lembaga Konsumen Media:
Dalam Pemilu, Media Juga Perlu Diawasi
Sirikit Syah, Direktur Lembaga Konsumen Media di Surabaya, menyatakan bahwa dalam peristiwa kampanye dan Pemilu nanti, tidak hanya jalannya pelaksanaan kampanye dan Pemilu yang harus diawasi, pemberitaan media tentang itupun harus diawasi. “Banyak pihak berkonsentrasi ke pengawasan Pemilu, baik dari kalangan pemerintah, LSM, maupun organisasi funding. Hampir tidak ada yang memikirkan bahwa pemberitaan media juga perlu diawasi.”
Dia mengkritik organisasi funding yang pada tahun 1999, Pemilu pertama di era Reformasi, mengucurkan banyak dana bagi kalangan pers untuk mengawasi Pemilu. “Pers itu tugasnya mengawasi dan melaporkan Pemilu, kok didanai. Nggak didanaipun kan mereka memang harus melakukan pekerjaan itu,” katanya. Namun Sirikit maklum, pada masa itu, semua pihak sedang ‘merayakan’ kebebasan pers, sehingga pengawasan media dianggap sebagai gagasan yang ‘terlalu jauh melangkah ke depan’. Lembaganya tidak termasuk penerima dana pemantauan dan pelaksanaan Pemilu tahun 1999 yang dikucurkan oleh banyak badan funding dunia.
Lembaga Konsumen Media sebetulnya berawal dari Lembaga Konsumen Pers, organisasi media watch pertama di Indonesia, yang dideklarasikan bulan Maret 1999. Mengapa kemudian menjadi LKM dan bagaimana kegiatan pemantauan media selama ini, berikut ini wawancara Kompas dengan Sirikit.
Tanya: Kapan LKM ‘pecah’ dari LKP, dan mengapa?
Jawab: LKM mulai pecah dari LKP sekitar pertengahan 1999, Agustus. Kami pecah karena dalam Yayasan LKP ada 33 anggota, yang saya tidak mengenal semuanya dengan baik. Belakangan ternyata, mereka adalah orang-orang yang sangat bermuatan politis. Ini sangat mempengaruhi kinerja kami memantau media. Salah satu yang saya ingat misalnya Ridwan Hisyam (Golkar, kini Cagub Jatim). Karena tak ada kecocokan, saya keluar dari LKP dan mendirikan sendiri dengan nama LKM. Dari LKP yang bergabung dengan kami adalah M. Zaidun, SH, Msi. Dia pendiri LBH Surabaya, dan anggota Dewan penyantun YLBHI. Juga Titien, sekretaris di LKP. Lalu saya merecruit Drs. Henry Subiakto, SH, MA, pengamat media dari Unair, dan suami saya Chairul Anam. Yayasan LKM beranggotakan 5 orang ini, ketuanya M. zaidun. Saya dipercaya sebagai direktur pelaksana.
Tanya: Mengapa kalau anggotanya politikus kinerja pemantauan media terganggu?
Jawab: Jelas, hasil pemantauan akan sangat bias politik. Kami diminta mengkritik media-media yang mengkritik cara berkampanye partai tertentu, misalnya. Ibaratnya, media salah sedikit saja yang menurut saya secara jurnalistik tidak substansial, diminta dikritik. Perdebatan tentang ini sangat melelahkan. Lagipula, semula janjinya saya melaksanakan, mereka mencari dana. Sampai saya keluar, tidak sepeserpun dana mereka kucurkan. Kami berjalan dengan biaya dari pemda Tk I pada awalnya. Saya merasa dikerjain.
Tanya: Ada hambatan saat-saat awal itu?
Jawab: Seorang redaktur sebuah harian mendatangi saya, mengatakan saya ‘usil’, ikut campur urusan orang, nggak ada kerjaan. Saya jawab, pers juga usil, mencampuri urusan pemerintah, DPR, TNI/militer, politikus, dll. Lalu dia mempertanyakan dasar penilaian pemantauan saya. Dia menganggap itu cuma selera saya. Saya jawab, dasar saya adalah standar jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Dia bilang, ‘Media mana yang menerapkan hal itu sekarang? Itu sudah tidak berlaku’. Nah, kalau orang pers sendiri bilang standar & etika jurnalistik tidak berlaku (tahun 1999), yah, nggak ada gunanya meneruskan perdebatan. Percuma. Syukurlah mayoritas media di Jawa Timur dan Indonesia mungkin, menerima kehadiran kami dan sampai sekarang kami bermitra.
Tanya: Selain itu, ada hambatan lain?
Jawab: Saya dikritik seorang tokoh media pendiri ISAI di sebuah seminar di Yogyakarta yang tidak saya hadiri. Katanya, ‘Apa-apaan Sirikit, wartawan kok ngawasi media’. Kelak terbukti bahwa Pantau, yang dikelola di bawah ISAI, diisi rekan-rekan pemantau media yang juga jurnalis dan bahkan melakukan reportase. Kami tidak. Kami tidak melakukan reportase atau pekerjaan jurnalistik. Bahwa anggota kami ada yang wartawan senior atau mantan wartawan (seperti saya), prinsip kami itu demi keseimbangan. Keberadaan praktisi atau mantan praktisi media itu untuk mencegah pantauan atau kritik yang semena-mena dari orang-orang yang tak mengerti persoalan media sesungguhnya. Lagipula, media yang dikritik tak akan bilang ‘Sirikit itu tahu apa, jadi wartawan aja belum pernah kok ngritik’. Prinsip ini membuat saya juga berpendapat bahwa praktisi media siaran mestinya boleh menjadi anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).
Tanya: Setelah LKM dan ISAI, ada banyak organisasi media watch lain di Indonesia. Bagaimana pandangan Anda tentang ini?
Jawab: LKM adalah organisasi independen. Saya tahu ada media watch dari The Habibie Center, dari Suara Pembaruan, ISAI juga punya cabang di lima kota besar di Indonesia. Tahun 2000 kami pernah berkumpul di Bandung dan jumlahnya ada sekitar 20 media watch. Entah, sekarang siapa yang masih bertahan. Yang jelas kami masih jalan. Saya sendiri senang kalau di tiap kota ada media watch. Saya membantu berdirinya organisasi media watch di Maluku Utara. Saya mendorong di Yogyakarta, Mataram, Malang, Bali, ada yang ingin jadi cabang LKM, saya tidak setuju, juga tidak mampu hahaha. Yang penting mereka harus mandiri. Tapi entah, ada yang jadi, ada yang tidak. Memang tidak mudah.
Tanya: Kalau ada yang sampai berhenti atau tutup, biasanya kendalanya dimana?
Jawab: Pertama tentu saja dana. Namun ada yang dananya besar tapi mati juga, nah ini persoalan manajemen. Tapi secara umum menurut saya adalah kurangnya integritas sebagai pengamat media. Ada yang sekadar ikut-ikutan meramaikan kritikan pada pers bebas. Bisa juga karena tak ada kompetensi. Misalnya, tak ada periset yang andal dalam organisasinya. Atau, banyak periset tapi tak ada yang ngerti jurnalistik. Ada juga yang berorientasi ke kajian media atau media studies.
Tanya: LKM cenderung kemana?
Jawab: LKM cenderung pada kritik media berdasarkan standar & etika jurnalistik. Wujud kegiatannya ya meriset, memantau, menerbitkan hasil riset secara bulanan, melakukan siaran radio yang isinya pendidikan & pengetahuan tentang media massa dan pers bebas, melatih wartawan, melatih nara smber, mendidik masyarakat konsumen media.
Tanya: Dananya dari mana?
Jawab: Nah ini memang agak setengah ajaib. LKM dimulai dengan sebagian ruang di rumah saya, dua komputer pribadi dan 1 komputer dari OTI/USAID. Pelaksananya sampai sekarang adalah para pemagang dan sukarelawan, di bawah supervisi kami berlima. Kami semua berprinsip, kalau niat mendirikan LSM ya harus berani mandiri dan sukarela. Semangat ini yang membuat kami bertahan. Mungkin ini yang bagi banyak orang dianggap berat. Siapa mau bekerja sukarela sekarang ini? Di media massa pernah ditamplkan gaya hidup tokoh LSM, wow, digambarkan gaji mereka berjuta-juta, kendaraannya sedan terbaru, kalau malam nongkrong di café. Aduh, ini tidak fair. Banyak tokoh LSM yang tidak seperti itu.
Tanya: Jadi selama ini –4 tahun- semua personil LKM tidak pernah gajian?
Jawab: Pada umumnya demikian. Tapi kadang-kadang kami ada proyek. Kami dua kali 6 bulan dibantu OTI/USAID. Satu kali 1 tahun dibantu CSSP. Lalu menerima proyek riset dari badan-badan dunia mengenai Berita Bom Bali dan Berita Kehutana/Pertanahan di Indonesia. Fee dari sini yang membuat teman-teman menerima honor, dan YLKM punya tabungan. Kalau tak ada dana, kami tidak berhenti. Wong dasarnya sukarela. Anggota yayasan yang sering menerima undangan berbicara di seminar-seminar, 10-20% honornya disumbangkan ke kas yayasan. Kalau uang kas menipis, biasanya kami membatasi pemakaian telepon, mengurangi jumlah koran yang dilanggani.
Tanya: Anda mengatakan sangat ingin dapat memantau media saat kampanye dan Pemilu tahun 2004 nanti. Mengapa?
Jawab: Karena ada potensi para ‘pemain’ di kancah politik ini menggunakan media sebagai alat. Konspirasi media dan politik adalah konspirasi paling ‘mengerikan’. Dampaknya luar biasa bagi rakyat. Ini harus diwaspadai. Kami ingin mengingatkan media bahwa kami ada, agar setidaknya mereka tidak semena-mena melakukan ‘abuse of power’. Lebih dari itu, kami ingin masyarakat memahami pekerjaan media lalu mereka dapat memutuskan sendiri dengan penuh kesadaran. Dalam jangka panjang, catatan kami dapat menjadi bukti sejarah tentang bagaimana media memberitakan kampanye dan Pemilu di Indonesia.
Tanya: LKM punya pirantinya dalam melaksanakan pekerjaan besar ini?
Jawab: Kami punya pengalaman. Tahun 1999 kami memantau media massa yang meliput kampanye dan Pemilu. Dalam organisasi ada mantan praktisi pers, ahli riset media, ahli hukum, serta sarjana bahasa Indonesia. Ini kombinasi yang bagus.
Tanya: Darimana dananya?
Jawab: Kami sudah mengirim proposal ke CSSP/USAID kira-kira 8 bulan lalu. Proposal itu ditolak, dana CSSP kabarnya dibagi di antara 8 organisasi media di Jakarta. Ini saya dengar dari teman-teman di dua organisasi yang menerima dananya. Selain Jakarta-centris, dapat diperkirakan semua organisasi ini dipimpin laki-laki. Kami tidak putus asa, kami akan mengirimkan proposal kami ke KPU. Mudah-mudahan diterima.
Tanya: Kalau tidak diterima?
Jawab: Kami tetap akan memantau media, mungkin dengan skala kecil –misalnya media cetak di Jawa Timur, sesuai ketersediaan dana tabungan kami. Saya yakin, inipun akan laku. Akan ada pihak yang bersedia ‘membeli’ hasil pantauan kami yang specific Jawa Timur. Seperti saya katakan berkali-kali, ada atau tidak ada dana besar, kami terus bekerja. Kami bukan sejenis LSM yang dibentuk karena ada kucuran dana atau dananya sudah tersedia.
By; Sirikit Syah
