Surabaya, 4 Desember 2003 16:06
Wartawan senior di Surabaya yang juga Direktur Lembaga Konsumen Media (LKM), Sirikit Syah mengatakan, wartawan tidak harus selalu pro rakyat kecil, karena belum tentu kepentingan rakyat kecil itu mewakili kebenaran.
“Saya melihat wartawan sekarang selalu pro rakyat daripada kebenaran,” katanya di Surabaya, Kamis pada diskusi buku Sembilan Elemen Jurnalisme karya Bill Kovach, wartawan senior dari Amerika Serikat (AS).
Menurut dia, saat ini ada kecenderungan media massa saat meliput konflik antara pemerintah dengan rakyat selalu memotret rakyat kecil sebagai korban atau pahlawan, sedangkan pemerintah atau pengelola negara diposisikan sebagai “tiran”.
“Padahal kenyataannya tidak selamanya demikian. Rakyat kadang salah dan pemerintah kadang benar dalam jangka panjang. Misalnya yang kita lihat penggusuran rumah-rumah kumuh di pinggir sungai karena kalau dibiarkan akan menjadi masalah,” katanya.
Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya (Stikosa) itu juga mengritik prinsip obyektifitas dalam jurnalistik yang seharusnya dibuang jauh. Prinsip obyektif seharusnya diganti dengan keadilan sehingga laporan jurnalistik dari seorang wartawan menjadi berimbang.
“Saya membayangkan nanti pada kampanye 2004, televisi-televisi akan didominasi warna merah (PDIP) dan kuning (Partai Golkar). Wartawan televisi tidak salah karena memang realitasnya kampanye dua partai itu yang ramai,” katanya.
Karena itu, kalau hanya mengedepankan obyektiffitas, maka partai lain yang kecil-kecil tidak akan pernah mendapatkan peliputan di media massa. Namun demikian, kalau yang dikedepankan adalah prinsip keadilan, maka kampaye partai-partai kecil di gang-gang kecil itu juga harus mendapatkan porsi liputan yang sama.
Pada diskusi yang dipandu Andreas Harsono dari majalah Pantau itu Sirikit juga mengemukakan kebebasan pers Indonesia yang sudah kebablasan (keterlaluan) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya sehingga masuk ke ruang-ruang pribadi.
“Fungsi kontrol pers itu saat ini sudah kebablasan, bahkan masuk ke tempat tidur atau kamar-kamar hotel, sementara fungsi pendidikannya sangat lemah. Misalnya dalam kasus penggusuran itu, seharusnya pers juga memberikan pendidikan yang betul bagi rakyat,” katanya.
Sementara Bill Kovach dalam diskusi itu banyak menyinggung mengenai tugas yang harus dilakukan oleh seorang wartawan, antara lain harus trasparan dan terbuka pada pikiran orang lain atau tidak arogan karena merasa paling benar.
Mengenai bukunya yang dikritik, karena terlalu ideal dan sulit diterapkan di lapangan, ia mengemukakan, prinsip jurnalisme itu memang harus ideal.
“Prinsip itu ibaratnya bintang-bintang di langit yang menjadi panduan bagi pelaut agar tidak tersesat,” katanya. [Tma, Ant]
KOMENTAR PEMBACA:
1. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ( radjamonjet@yahoo.com, 08/12/2003 10:38)
Kepada Sirikit Syah,
Hukum didasarkan kepentingan mayoritas. Bicara masalah rakyat kecil yang tertindas memang akan selalu menjadi bahan debat yang berpihak ke rakyat kecil. Mengapa? karena rakyat kecil (khususnya di negara-negara dunia ke-3) lebih sering mendapat kesusahan memenangkan hak-hak mereka dibanding para monopolis kapitalis yang membangun “kerajaan” atas nama negara dan mengontrol ekonomi serta politik unutk kepentingan mereka sendiri.
Penggusuran rumah-rumah liar memang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah secara cepat,
efisien dan adil. tapi kalo dilihat lebih jauh tentang Indonesia itu sendiri, bagaimana kita (contohnya saya:
salah satu rakyat kecil) meminta pertanggungjawaban pemerintah yang sampai sekarang belum “sempat”
menjelaskan ke rakyat, mengapa negara dengan hasil bumi yang kaya dan beragam (urutan 5 besar di dunia)
masih memiliki guru yang digaji Rp 500.000 ($63)/bulan, masih memiliki sekolah dengan ruang kecil
berisi lebih dari 50 murid (yang menurut saya akan menyusahkan sistem belajar mengajar), masih memiliki
jutaan rakyat tanpa asuransi kesehatan dan jauh dari kepedulian untuk orang-orang sakit yang membutuhkan perawatan darurat (contoh:kakak angkat saya meninggal karena rumah sakit meminta uang Rp 2 juta di muka untuk biaya operasi atau seperti yang akhirnya rumah sakit Lampung lakukan, memelantarkan diruang besar bersama manusia-manusia lain yang menunggu ajalnya karena mereka tidak punya Rp 2 juta dinegara yang kaya raya ini), masih ada contoh-contoh yang mungkin bapak bisa cari sendiri di tetangga dan kampung-kampung.
Kalau memang orang kecil hanya 2% dari populasi Indonesia, mungkin bapak tidak usah pusing-pusing
bahkan untuk membuat judul artikel “wartawan tak harus selalu pro rakyat kecil”.
Ingat pada sejarah, bahwa kita akan berpikir dan merasakan perbedaan jika para pahlawan proklamasi dan
kemerdekaan tidak memerangi kepentingan rakyat kecil yang tertindas.
Pemeritah memikul tanggung jawab terbesar, bahkan hadist nabi Muhammad SAW menyinggung, rakyat harus percaya sepenuhnya atas keputusan yang pemerintah buat. Akan tetapi pemerintah kebablasan menggunakan kekuasaan. Dirikan HUKUM, laksanakan perintah paling gampang yang di minta Tuhan JUJUR dan ADIL. Membiarkan korupsi berkelangsungan adalah hal utama yang harus kita waspadai dan perangi. Dari situ, rakyat akan percaya penuh, bekerja keras, membayar pajak, lalu pajak akan digunakan unutk membangun S.D.M., pemerintah akan semakin terdorong untuk memajukan Negara karena rakyat yang diberikan hak yang sama dengan para pemimpin yang duduk di kursi pemerintahan akan merasakan kebenaran tentang hal yang selalu kita banggga-banggakan,
DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT.
Salah satu rakyat kecil,
Andy Narendra radjamonjet@yahoo.com
2. Media tidak perlu pro siapa siapa (homegirl92504, 08/12/2003 05:02)
Sikap media yang baik menurut saya adalah sikap yang netral. Tugas media adalah menyebarkan berita agar umum mengetahui apa yang terjadi disekeliling.
Media wajib memaparkan fakta tanpa memberikan pendapat/opini pribadi. Kalaupun media ingin memberikan pendapat pribadi atau group, appear as individual or group without using the media identity, or menulis in a form of articles seperti yang dilakukan oleh my sweetie ymassardi bin gatra.com 
Bapak, don’t be considering me stalking you, yah. I am harmless (hehehehe).
Bagaimanapun juga, media terdiri dari manusia, yang memiliki hak beropini pribadi dan tidak luput dari kesalahan. Excuse them for that, lah.
Besides, tidak semua rakyat kecil itu bijaksana. Malah banyak rakyat kecil yang saya perhatikan, kenal, tahu, yang belegug nya minta ampun. Mereka perlu diajar that there is “ORDER IN THE HOUSE”.
Martha Rumimper
3. itu kan pendapat sirikit syah…berpendapat siapa yang larang ?? (nangkathok@hotmail.com, 07/12/2003 05:53)
sirikit syah boleh saja berpendapat ASAL BEDA dengan yang lain. rakyat bisa saja salah, pemerintah apalagi !! siapa sih yang tidak membuat kesalahan ?? jangan lupa koruptor juga salah, tapi mereka dibela matian-matian (karena mereka banyak uang) oleh para pengacara yang ‘maju tak gentar membela yang BAYAR’.
Rakyat yang digusur, yang kebanjiran karena ulah rakus pengusaha pembabat hutan, siapa yang mau membela ?? kalau sirikit syah tidak mau selalu pro rakyat, itu hak anda, TAPI MASIH BANYAK koq wartawan yang selalu membela rakyat dan selalu mengkritik pemerintah, karena selama ini pemerintah BELUM memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. contohlah maria hartiningsih, seorang wartawan yang baru saja mendapat yap thien award, bung !!!
4. Jangan Jangan Objektipan Deh? (abe@chello.be, 06/12/2003 16:24)
kalau mo diturut-manutin wong pakar ini — jangan jangan objektip objektipan, wah begini aza nulisnya:
- ibukota kebanjiran, itu hukuman alam, bukan pemerintahan sekalipun sang numpak di atas singgasana kekuasaan mengatasnamakan rahayat
- empat puluh juta wong pada nganggur, itu hukum alam atawa udah takdir, bukan salah pemerintah yang kkn-an sejak bapak pembangunan nongkrongin singgasana kekuasaan
- teroris nggak ada di bumi indonesia, itu mah koar koar kaum asing, indonesia tak pernah ada rezim yang melanggengkan teror, yang ada pemerintah pimpinan the smiling general
- kaum melarat yang berbondong bodong sampai jutaan dari pedesaan itu, bukan salah pemerintahan, tapi kerna rahayat kecil atau marhaen itu udah gak punya lagi tanah garapan….
dsb dsb lagi deh, jurnalis mesti nerusin tradisi harmokois zaman berjayanya orba! jangan objektipan, jangan bongkar-bongkar pembengkokan sejarah atau dusta pemerintah orba dan orbaba-nya!
nah lho!
jangan bergaya pantau deh! bergaya yes-yes & amplopan aza!
5. Memang benar (taufik@hotmail.com, 06/12/2003 08:53)
Memang benar apa yang disampaikan oleh pak Sirikit Syah. Sekarang ini apapun bisa menjadi benar asal dinyatakan benar oleh media massa, sebaliknya yang benar bisa salah kalau ditulis salah oleh media massa. Kepentingan yang lebih besar seperti mencegah banjir oleh pemerintah akan dinilai kebijakan yang salah karena menggusur rakyat walaupun rakyat itu sendiri telah melanggar aturan mendirikan bangunan di pinggir kali. Memang seharusnya wartawan dapat menulis sesuai dengan kebenaran bukan asal membela rakyat kecil yang jumlahnya kecil dengan melupakan nasib rakyat lainnya yang jumlahnya lebih besar walaupun rumah-rumah kumuh pinggir kali dapat menyebabkan banjir yang menimpa seluruh rakyat.
6. Pers, Populerism, Industri Pers (hadbun, 05/12/2003 23:56)
Bagaimana tingkah laku pers tentu tidak dapat dilepaskan dari paradigma yang dimiliki masing-masing insan pers. Kenapa masing-masing? Karena pers itu tidak tunggal, plural,bukan saja dalam paradigma tetapi juga dalam idiologi dan kepentingan politik. Jadi Pers itu politik, insan pers monolitik.
Di negara demokratis, yang menerima pluralisme warganya,tentu saja perbedaan tidak boleh dihilangkan. Jadi komentar Sirikit Syah wartawan tak harus selalu pro rakyat pada dirinya sendiri sah, tetapi hal itu tidak dapat dipaksakan kepada insan-insan pers yang lain.
Sesungguhnya Sirikit Syah menyatakan hal yang saya pribadi inginkan, tapi dengan redaksi yang sedikiti berbeda. Insan pers jangan sekedar mencari popularitas dengan menciptakan kesan pro rakyat, dengan mengeksploitisir isu keadilan yang sifatnya sempit dan berjangka pendek dan menciptkan ketidakadilan pihak lainnya dan sama sekali tidak menyelsaikan akar masalahnya. Perilaku Pers yang populistis seperti ini tidak terlepas dari perilaku lingkungan pers yang telah menjadi industri yang dibebani kepentingan para kapitalis. Usaha pers menjadi menjadi usaha bisnis pada umumnya, norma-norma pers dan paradigma pencerahan dan pencerdasan pers digantikan dengan norma-norma bisnis. Berita menjadi semata-mata unit yang dijual. Dan untuk dapat dijual maka dicari berita yang mudah memancing sentimen masyarkat kita yang rata-rata pendidikannya kurang.
Pers saat sekarang secara umum arus sentimen masyarakat sedang skeptis bahkan sinis kepada pemerintah bahkan negara. Mungkin hanya dengan mengikuti arus sentimen tersebut insan pers dapat merebut hati masyarakat. Jadi praktis pers yang demikian memilih peran sebagai oposisi pemerintah, jadi sepertinya at all cost insan pers tidak berani berbeda dengan posisi masyarakat padahal belum tentu dalam semua perspektif masyarakat tersebut berada dalam posisi yang benar. Jadi terlalu banyak pers yang takut tidak populer walaupun sebetulnya pemberitaannya bijaksana, visioner dan progresif.
Terasa sekali politik pemberitaan pers sekarang dibuat oleh insan-insan pers yang memiliki keterbatasan serius mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang terkait dengan pokok berita yang diliputnya. Misalnya masalah penggusuran di Jakarta. Pers nasional jarang sekali menyinggung, atau menanyakan kepada nara sumber tentang fenomena “hunian bebas/informal” dan penggusuran dari perspektif teori atau konsep pembangunan tertentu. Pers sedikit yang berani menyinggung akar persoalannya, tetapi lebih suka mengekspos sensasi penggusurannya dengan secara tidak proposional menempatkan pemerintah pada posisi antagonis.
Pers yang kaya wawasan dan memahami konsep-konsep dan teori-teori akademis yang menyangkut objek pemberitaan akan langsung tidak langsung memberikan pilihan-pilihan berikut kelebihan dan kekurangannya kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki sikap proposional dan bijaksana.
Saya pribadi tidak setuju pers bebas nilai, hanya mewartakan tanpa opini, karena bagaimanapun insan pers tidak terbebas dari pemilihan angle. Pers bebas dalam artian non partisan, termasuk tidak partisan terhadap masyarakat-masyarakat tertentu, tetapi bebas untuk memiliki komitmen kepada kebenaran,keadilan, dan kemajuan.
7. Sangat masuk akal dan Netral. (bramlasman2000@yahoo.com, 05/12/2003 22:49)
Untuk pertama kalinya kami dapat membaca Komentar seperti Sdr Sirikit Syah dalam masa “Reformasi” ini.Kalau saja banyak yang mau menulis apa adanya,dimana kebenaran,keadilan,kepatuhan Hukum harus dianut oleh siapa saja di Republik ini,baik miskin maupun kaya,maka Republik ini akan cepat bangkit dari keruntuhan.Saat ini yang banyak adalah expos berita sesuai selera dan ketenaran dan selalu mencari kesalahan orang lain/Pemerintah.
8. Setuju pendapat Sirikit Syah (dharmono@eudoramail.com, 05/12/2003 21:06)
Saya setuju benar pendapat bung Sirikit Syah. Kadang-kadang ada wartawan yang menulis “asal beda” dengan pemerintah. Rasanya bangga kalau sudah membela “rakyat kecil”. Padahal mereka yang sebagian kecil itu memang salah. Semoga kebebasan pers yang sudah kebablasan ini dapat segera pulih kembali pada pers yang obyektif dan bertanggung jawab. Selamat kepada rekan-rekan wartawan.
9. Rakyat kecil perlu wartawan! (elsire66@yahoo.com.au, 05/12/2003 19:24)
Persoalannya Pak Syah yang baik, adalah rakyat kecil kesempatan untuk bersuara, kemampuan bersuara dan pengetahuan untuk bersuara adalah teramat sangat kecilnya. Kami perlu wartawan sebagai suara untuk rakyat yang tak punya suara atau suaranya dibungkamkan sama preman yang ngancem dengan seragam lorengnya Pak!
Cobalah Pak jadi rakyat kecil, anak jalanan, orang gusuran atau usiran ditepi jalan kecil! Mungkin Pak Syah yang baik bisa mengerti keadaannya dan mengerti mengapa kami perlu wartawan dizaman yang katanya “demokrasi” ini! Bagaimana Pak?
10. Kebebasan (ah_yg_bener, 05/12/2003 06:43
Saya kira ini perlu diingat baik2 oleh wartawan. Setiap kita (apalagi wartawan) memiliki tanggung kepada Tuhan (melalui profesi kita masing2) dalam pembangunan moral bangsa. Hendaklah wartawan menggunakan hatinya dalam pemberitaan. Menyadari dampak moral berita yg ditulisnya. Rakyat kita adalah anak2 kita yg butuh pendidikan moral dan harus kita jauhkan dari hal2 yg bisa membuatnya brutal, anarki, dan kebobrokan lainnya. Wartawan taulah apakah berita yg kita tulis itu akan baik di baca anak2 kita itu, yaitu rakyat bangsa kita.
