Betapa hinanya menjadi siswa di Indonesia: orangtua harus mengaku miskin bila ingin mendapatkan hak bagi anaknya untuk mengenyam pendidikan dasar dan menengah! Sejak awal, kita diajari untuk menghinakan atau mengorbankan harga diri.
Kehinaan itu masih terus berlanjut. Setelah mengaku miskin, belum tentu biaya SPP itu dihapuskan! Sampai sekarang, nasib siswa yang sudah mengaku miskin tadi (di Jawa Timur angkanya 1,5 juta di tingkat SD/MI hingga SLTA) belum jelas juga. Para pengelola pendidikan berkilah, “Menunggu dana kompensasi BBM yang belum digedhog oleh DPR.” Padahal, soal bebas biaya pendidikan ini sudah digembar-gemborkan sejak sebelum isu kenaikan harga BBM. Logikanya, tak ada hubungan langsung antara bebas biaya SPP dan pengurangan subsidi BBM. BBM harganya naik, turun, atau tetap, SPP siswa sekolah dasar dan menengah sudah mesti dihapuskan.
Selain pandai berkilah, para pengelola pendidikan juga suka saling lempar tanggungjawab. Pemerintah menunggu DPR, DPR menunggu pemerintah, pejabat daerah menunggu bantuan pusat, pusat menyerahkan pada otonomi daerah. Rakyat menunggu seumur hidupnya, bahkan hingga ke anak keturunannya.
Negara kita ini bisa dijuluki negara tega. Betapa teganya pemerintah membagi siswa dalam dua golongan ekonomi dengan rencana penerapan sistem jalur pendidikan formal standar (dibiayai sepenuhnya oleh negara, untuk siswa miskin) dan jalur formal mandiri (siswa masih membayar SPP, bagi siswa mampu). Penggolong-golongan kelas ekonomi ini, menegaskan garis kaya-miskin, oleh Departemen Pendidikan, betul-betul di luar nalar saya sebagai warga negara.
Lebih tega lagi bila kita hubungkan isu penggunaan Dana Abadi Umat belakangan ini. Betapa teganya Departemen Agama ‘memeras’ para jemaah haji yang mengeluarkan suluruh tabungan hidupnya (life saving) untuk beribadah haji, dengan tarip yang lebih mahal dari sewajarnya, lalu sisa pengeluaran disimpan oleh Depag dengan nama Dana Abadi Umat. Untuk umat yang mana? Ternyata untuk umat yang berkecukupan seperti para pejabat dan orang kaya beserta sanak kerabatnya, di antaranya Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Masih ingat Hamzah Haz beribadah haji dengan rombongan kerabat berjumlah 100 orang dua tiga tahun lalu? (Masuk akal, istrinya saja empat. Yang tak masuk akal, mengapa menggunakan fasilitas pemerintah dan –mungkin- uang para petani yang menjual sawah atau pedagang yang menutup toko dan guru yang berpuasa bertahun-tahun agar bisa naik haji?). Betul-betul di luar nalar. Kita hidup di negara yang luar biasa tega kepada rakyatnya.
Bagaimana pula pemerintah bisa tutup mata pada guru tidak tetap yang bergaji hanya Rp 200 ribu sebulan? Selain bergaji rendah, nasib mereka juga tidak jelas. Juga, bagaimana nasib guru-guru sekolah swasta yang terengah-engah mengikuti harga-harga ketika gaji pegawai negeri naik (artinya harga-harga ikut naik) dan gaji mereka tidak naik.
Saya teringat komentar anak saya ketika sekolah kelas 7 (SMP kelas 1) di Inggris. “Guru-guru di sini ramah-ramah, Bu. Di Indonesia, gurunya suka marah-marah, suka bentak-bentak.” Mungkin anak saya belum bisa menyebutkan kata “stress” yang dialami para guru Indonesia, menghadapi kelas berisi 50-60 anak, hutang yang harus diangsur setiap bulan, dan banyaknya pekerjaan sambilan yang menuntut waktu dan enerjinya.
Saya juga seringkali terharu mengingat kemurahan hati negara maju pada kaum imigran. Anak-anak usia sekolah kaum imigranpun berhak mendapatkan pendidikan gratis. Bila ada anak imigran tidak sekolah, orangtuanya bisa ditangkap polisi. Mengapa bisa demikian? Saya pikir, negara-negara maju itu berinvestasi: jangan ada generasi kriminal di masa depan yang tumbuh dari anak-anak yang tidak sekolah.
Menyesakkan melihat negara kita yang abai pada persoalan ini: kita memelihara ketidaktahuan, kebodohan. Dengan demikian kita menumbuhkan dan menyuburkan semangat meminta-minta, mencuri, merampok. Kita semua mesti ingat, bila pendidikan tidak diseriusi sekarang, besar kemungkinan kita sedang menumbuhkan generasi kriminal. Mungkin itu sebabnya koruptor bukannya berkurang dari rezim ke rezim, dan harga diri bangsa terus merosot.
Sirikit Syah
