“Tolong jangan biarkan mereka membunuhku,” kata seorang gadis kecil yang menggendong adiknya dengan selendang di punggung, dengan wajah ketakutan, kepada petugas Red Cross yang dipaksa menyaksikan pembantaian di Rwanda.
“Saya berjanji tak akan menjadi Tutsi lagi,” rintih si gadis kecil, sebelum tewas ditebas Milisi Hutu. Anak-anak Tutsi dibunuh untuk memusnahkan sebuah generasi.
Ini sebuah cuplikan film Hotel Rwanda, yang baru saya tonton di rumah, setelah ketinggalan di bioskop –maklum, di Indonesia, film yang bertahan lama di bioskop cuma yang ada Tom Cruise atau Brad Pitt. Menyedihkan, karena ini bukan kisah fiksi, melainkan kisah nyata. Kisah perang antar suku di Rwanda, tahun 1994, yang menewaskan lebih dari 1 juta orang. Filmnya sederhana, linier, tanpa efek khusus, hanya mengandalkan kekuatan akting pemain (pemain utamanya adalah nominator pemenang Oscar tahun lalu). Namun kesederhanaan pengkisahan kembali sejarah hitam di Rwanda itu sangat membekas di hati..
Menonton Hotel Rwanda, saya teringat seorang peserta kursus Jurnalisme Damai dari Maluku Utara. Dalam sebuah sesi diskusi, laki-laki muda itu (mungkin umurnya baru 20 tahun) menangis terguguk. Kemudian dia bercerita, bahwa dia baru beberapa bulan menjadi wartawan di Ternate. Keluarganya pelarian dari Ambon, kini tinggal di Halmahera. Kurang dari setahun sebelumnya, dia berada di tengah-tengah konflik Islam-Kristen di Ambon. “Dalam sebuah serangan, saya membawa pedang di tangan, teman-teman membakar sebuah kampung Kristen, mengusir atau membunuh penduduknya. Saya melihat seorang laki-laki berlari ke arah saya. Saya mengangkat pedang dan siap menebasnya. Namun saat itu juga saya sadar, tak ada satu ayatpun dalam Quran yang membolehkan saya membunuh orang ini. Saya gemetaran, pedang saya jatuh. Laki-laki itu saya biarkan pergi. Keesokan harinya saya dan keluarga lari ke Maluku Utara. Saya nyaris membunuh orang. Saya kapok. Sekarang saya mau jadi wartawan damai,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Lalu, ada seorang wartawan dari Palangkaraya yang terpaksa cuti 2 tahun karena trauma. Dalam konflik Dayak-Madura tahun 2000, dia terjebak dalam situasi sulit. “Saya menyaksikan puluhan orang Madura berlari cuma untuk menghadapi tebasan di kepala mereka dan dalam hitungan menit, puluhan kepala jatuh menggelinding,” kata wartawan peserta kursus Jurnalisme Damai itu. “Tak cukup dengan pengalaman yang menggigilkan itu, sebagai orang Dayak, saya diajak ikut menikmati jantung orang Madura.” Wartawan tersebut kemudian diungsikan ke Hong Kong oleh perusahaannya dan berhenti menulis. Dia kembali bekerja tahun 2002 dan berbagi dengan peserta kursus Jurnalisme Damai yang kami selenggarakan di berbagai wilayah di tanah air.
Wartawan di Timor Timur lain lagi. Setiap hari dia harus mempertanggungjawabkan pemberitaannya kepada dua pihak yang berseteru: pro-kemerdekaan dan pro-integrasi. Nyawanya di ujung tanduk, karena beritanya sulit memuaskan kedua pihak sekaligus. Setiap ada ketukan di pintu rumah, sekeluarga menggigil ketakutan. Di Aceh, bila salah memberitakan angka jumlah korban –di pihak TNI/Polri maupun GAM- wartawan mesti siap-siap disatroni pihak yang marah.
Saya juga teringat pada dua wartawan televisi dari Palestina yang saya jumpai di Oxford tahun 2000. Sang kameraman melucu dengan anekdot bahwa di Palestina jarang ditemukan batu di jalanan. “Batunya sudah habis dilempar ke wilayah Israel.” Rekannya, reporter merangkap presenter berita yang cantik, mengeluh, “Bisa membayangkan, diperiksa di banyak check point dari rumah ke tempat kerja, digeledah setiap hari, di negaramu sendiri? Benar-benar melelahkan.” Dan baru beberapa hari yang lalu saya membaca di koran, empat anak Palestina di Gaza tewas tenggelam karena “suka cita berlebihan” (euphoria) setelah terjun ke laut yang tak pernah dilihatnya. Pemukim Yahudi dan tentara Israel baru saja meninggalkan tanah mereka, dan mereka tewas karena “kebahagiaan”. Tragis.
Mengapa orang melakukan kekerasan? Kata sejarah Rwanda, Belgia mengutamakan orang-orang Tutsi saat pemerintahan penjajahan, karena warna kulit yang lebih terang dan postur yang lebih tinggi. Entah mengapa, ketika meninggalkan Rwanda, pemerintahan diserahkan kepada orang Hutu. Maka terjadilah “penindasan balas dendam” oleh Hutu terhadap Tutsi, disusul pemberontakan Tutsi tahun 1994..
Di Ambon ada kisah, penjajah Belanda memberikan privilege pada orang Ambon kristen untuk menjalankan pemerintahan. Kelak, kebanyakan PNS adalah kristen. Ambon islam, bersama para pendatang, mengisi sektor non-formal, sektor perdagangan. Keberhasilan para pedagang ini kemudian memicu kecemburuan sosial. Demikian pula kisah di Sampit. Pembunuhan antara anak-anak muda Dayak dan Madura cuma pemicu. Akarnya adalah kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Sementara orang-orang Madura beruntung dengan sistem pendidikan mandirinya dan ketrampilannya berdagang, orang-orang Dayak yang tanahnya “dipinjam” oleh negara itu tak terjangkau pendidikan dan lapangan kerja.
Kekerasan strukural semacam itu; kesenjangan ekonomi, ketidakadilan pembangunan, adalah akar permasalahan. Selain itu, kekerasan kultural, misalnya kepercayaan bahwa “membunuh kafir adalah jihad” atau “tanah yang dijanjikan –the promised land- harus kita rebut”, atau “kejantanan laki-laki diperhitungkan dari berapa jumlah tengkorak kepala yang dikumpulkannya”, juga merupakan akar permasalahan. Pemicunya bisa gesekan antar gang di Jakarta yang merambat ke Ambon, Halmahera, Poso. Bisa juga lemahnya hukum di Sampit atau Poso yang mebuat rakyat main hakim sendiri.
Untuk menghentikan kekerasan, kita semua mesti menyatukan tekad membenahi akar permasalahan, yaitu menghapuskan kekerasan kultural (kepercayaan yang menyesatkan) dan kekerasan struktural (ketidakadilan pembangunan dan ekonomi).
19 September 2005
Sirikit Syah
