Bicara tentang kaum elit, siapa sebenarnya mereka? Orang kaya, orang pintar, pejabat pemerintah, politisi, pengelola media massa? Ya, di antara merekalah kira-kira. Bagaimana bila terjadi KKN antara kaum elit itu? Katakanlah, koneksi dan konspirasi antara politisi dan pengelola media massa pastilah menghasilkan sebuah kekuatan atau kekuasaan luar biasa besar. Salah satu dampak kekuatan besar yang paling signifikan adalah dalam pembentukan opini publik.
Media massa, sebagai sebuah kelompok elit yang memiliki kekuatan dan pengaruh, tak jauh beda peranannya dengan entitas lainnya yang sering disorotinya; seperti politikus, konglomerat, militer. Kelompok-kelompok elit ini, termasuk media massa, memiliki kontribusi pada monopoli atau hegemoni suara dan pendapat, yang pada ahirnya bermuara pada pembatasan demokrasi.
Sebagaimana dikatakan Van Dijk (Elite Discourse and Racism, 1993), media massa memainkan peranan aktif dan powerful dibanding institusi elit lainnya dalam masyarakat. Tak ada satupun kelompok elit lainnya di masyarakat yang meraih kedudukan dan pengaruhnya sekarang, tanpa bantuan media massa, apakah itu media cetak, radio, maupun televisi, bahkan internet. Lebih jauh lagi Van Dijk mengatakan bahwa melalui media massa-lah para elit yang lain itu mempraktikkan, menguji, dan melegitimasi pengaruh dan kekuasaannya. Jadi, media massa bukan sekadar termasuk golongan elit, tetapi mereka adalah golongan ellit yang sangat istimewa.
Bagaimana media massa digolongkan sebagai kaum elit? Bagaimana tidak? Media massa dikelola oleh segelintir orang, yang hasil pekerjaannya dibaca begitu banyak orang. Di bekas Negara Uni Soviet pernah ada koran yang terbit dengan sirkulasi terbesar, yaitu Pravda, dengan 20 juta eksemplaar setiap hari (sampai saat ini kedudukan itu belum terkalahkan, meskipun Pravda telah mati, seiring matinya USSR). Juga di Jepang, Asahi Shimbun terbit –sampai sekarang- sekitar 15 juta eksemplaar setiap hari. Pembaca koran-koran ini bisa dua atau tiga kali lipat jumlah sirkulasi. Artinya, Pravda mungkin dibaca 60 juta orang dan Asahi Shimbun 45 juta orang setiap hari. Di Indonesia, Kompas bisa dibaca 2 juta orang dan Jawa Pos bisa 1,5 juta orang setiap hari. Sambil membaca, jutaan orang itu tak menyadari hanya ada sekian puluh atau ratus wartawan dan redaktur yang mengerjakan hal itu: memilih berita apa yang paling penting untuk disuguhkan, mempengaruhi opini dan cara pandang pembaca. Betapa hebatnya: sekian ratus orang mengatur hidup sekian puluh juta orang lainnya. Siapa orang-orang ini?
Jawabannya tergantung. Di Indonesia Orde Baru (1966-1998), orang-orang ini adalah sanak kerabat dan kawan-kawan mantan Presiden Soeharto (ingat bahwa TVRI, TPI, RCTI, SCTV, PRSSNI, PWI, Dewan Pers, dipegang oleh anak-anak dan orang-orang Soeharto). Di negara lain, mungkin mereka adalah anggota partai yang tengah berkuasa, atau konglomerat besar, atau pelobi tangguh. Mereka membentuk sebuah alat canggih: sistem. Sistem inilah yang menghasilkan peraturan atau kebijakan dalam industri media massa, yang dapat menimbulkan ketidakadilan kesempatan atas kepemilikan. Rupert Murdoch, misalnya, telah menguasai industri media massa di empat benua (dia pernah ditolak masuk Amerika, namun akhirnya masuk juga –dengan jaringan Fox, setelah mengantungi kewarganegaraan AS). Time Warner & Viacom menguasai industri media massa di Amerika, Partai Komunis di Uni Soviet, dan pemerintahan otoriter di Singapura dan Malaysia mengatur isi media massa.
Sistem ini, apakah mencapai stabilitas di bawah rezim politik atau rezim modal dan pasar, menciptakan dan memelihara anggota-anggota kelompok elit ini di tempat yang ‘privileged’. Berbicara tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat, hanya orang-orang inilah yang mampu membuat suuara mereka terdengar atau didengar, karena mereka mendominasi saluran komunikasi.
Memang, teori demokrasi selalu menekankan pada pentingnya hak individu. Namun, proses politik menuntut para individu ini untuk beraksi secara bersama-sama (kolektif) dalam membuat keputusan. Pendapat politik pribadi-pribadi menjadi public opinion –pendapat rakyat- secara keseluruhan (McNair, 1995). Dan, tak ada kekuasaan yang lebih besar daripada media massa dalam mempengaruhi atau membentuk opini tiap-tiap individu secara bersama-sama (kolektif).
Banyak orang yang sudah muak dengan berita, namun berita tetap saja masuk ke kamar-kamar tidur atau ruang keluarga di rumah-rumah kita (radio & televisi), atau mengetuk pintu rumah (koran dan majalah yang dilanggani), dan suka tidak suka, kita toh tetap akan mengkonsumsinya. Itulah kekuatan media massa. Penetrasinya nyaris tak dapat ditolak.
Sebagamana tak boleh ada entitas yang memiliki kekuasaan absolut, apakah itu para pemimpin agama, militer, partai besar, presiden, DPR, dan sebagainya, begitu pula media massa. Dilengkapi kemampuan intelektual dan tehnologi canggih, media massa cenderung memiliki kekuasaan yang nyaris absolut. Lalu, siapa yang mengendalikan atau mengerem kekuasaan absolut meda massa ini? Tak lain tak bukan adalah kita, rakyat, konsumen media. Kita mesti melakukan pilihan-pilihan cerdas dalam mengkonsumsi berita atau produk apapun dari media massa, termasuk hiburan dan iklan. Untuk mencapai tingkat kecerdasan yang diperlukan, kita mesti terdidik dan mendidik diri sendiri.
Bagaimanapun, pusaran selalu kembali ke pesoalan pendidikan. Siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin kita, Walikota Surabaya, itu merupakan refleksi kita sendiri. Ya, mungkin hasil pekerjaan koneksi dan konspirasi politisi dan media massa, namun kita membiarkannya terjadi.
Sirikit Syah
Dosen Stikosa-AWS dan UK Petra
