Oleh: Sirikit Syah
Pada masa saya masih aktif menjadi wartawan di lapangan, di masa Orde Baru, hal terburuk daam profesi wartawan adalah bila wartawan cuma menyorongkan microphone di depan mulut narasumber, lalu menunggu wartawan lain bertanya. Jadi, dia ‘nunut’ pertanyaan sekaligus jawabannya. Hal buruk berikutnya: angle tulisan di banyak media menjadi sama, karena berasal dari pertanyaan yang sama.
Pada masa sekarang, wartawan yang menyorongkan microphone itu tidak hanya diam menunggu orang lain mengajukan pertanyaan, dia malah ‘cengengesan’ (bercanda) dengan orang-orang lain di sekitarnya. Tak ada konsentrasi ke arah narasumber yang diwawancarai. Gerakan tangannya yang mengajukan mic ke narasumber dan ekspresi wajahnya yang menghadap ke arah lain, tidak ‘nyambung’.
Lebih buruk dari itu, saat ini terjadi praktik kloning di kalangan jurnalisme. Praktik ini mula-mula kami temukan tahun lalu. Dalam sebuah berita yang menyangkut recruitment anggota KPID Jatim, kami (LKM) menemukan ada dua berita yang sama persis di dua surat kabar harian. Yang satu Surabaya Post, satunya harian pagi nasional. Kemiripannya tak terbatas pada pilihan angle, kutipan narasumber, atau lead dan judul. Bahkan, ada kesalahan ejaan nama subyek pemberitaan yang sama (kesalahan kok bisa sama?). Termasuk penempatan titik dan koma.
Setelah kami telusuri, kesamaan itu diakui oleh dua wartawan penulis, disebabkan karena praktik kloning. Mereka berdua adalah wartawan DPRD Tk I. Ketika satunya selesai mengetik berita untuk mengejar deadline hari itu (sebagai koran sore), satunya dipersilakan “menggunakan” hasil ketikannya untuk tujuan yang sama. Wartawan yang malas tapi cerdas akan melakukan sedikit perubahan di sana-sini. Namun wartawan yang satu ini jelas malas dan sangat tidak cerdas, sehingga hasil ketikan wartawan koran sore itu dikloning begitu saja –tanpa sedikit pun sentuhan- dan dikirim ke redakturnya: sebuah koran harian pagi nasional.
Banyak wartawan ngepos di lembaga/instansi yang melakukan praktik ini sekarang. Di KPU Pusat, di KPK, di DPRD-DPRD di mana-mana, di Pemprov atau Pemkot, di Media Center-Media Center. Di manapun ada kerumuman wartawan, ada komputer yang disediakan untuk fasilitas peliputan, maka terjadi praktik kloning.
Baru-baru ini saja, Machfud MD, mantan menteri di masa Gus Dur, dibuat kheki oleh para wartawan yang mengepungnya di kantor KPK. Saat dia hendak melaporkan dugaan korupsi, wartawan segera mengerumuninya dan memintanya memberi statement. Setelah bicara panjang lebar, sekali-sekali menjawab pertanyaan spontan wartawan, dia hendak melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba ada wartawan bertanya: “Nama Bapak siapa, Pak?”
Bukan hanya Machfud yang tercengang, wartawan lainpun tercengang. Pertama, menghafal wajah tokoh publik mestinya sudah merupakan persyaratan standar kalau Anda menjadi wartawan di Indonesia, apalagi bertugas di pos KPK, yang sarat berita-berita korupsi yang menyangkut tokoh-tokoh publik. Kedua, kalau toh betul-betul tidak tahu, itu merupakan home work yang bisa dikerjakan sampingan (bertanya dengan cara berbisik kepada rekan di sebelahnya, misalnya).
Sebagai narasumber, memang menjengkelkan bila ada wartawan yang bertanya tentang sebuah kasus atau topik yang hangat dan penting, lalu setelah selesai, dia bertanya: “Maaf, Ibu namanya siapa? Posisi Ibu apa ya?”
Seorang rekan wartawan yang baru saja diterjunkan di kantor KPU Pusat juga terkaget-kaget melihat kenyataan, betapa banyaknya terjadi praktik kloning. Ada yang mengatakan ini bentuk solidaritas korps wartawan pos tersebut. Kompak. Tak ada persaingan. Saling mendukung. Namun ini tak jauh beda, bahkan lebih buruk, daripada pemberitaan di masa Orde Baru. Di masa Orba, berita-berita memiliki topik yang sama (karena topik dibatasi dan tak ada kebebasan). Namun watawan memiliki kebanggaan bila angle-nya beda, kutipan narasumbernya eksklusif, dan lead-nya benar-benar baru. Sekarang, ketika kebebasan menulis topik apapun telah didapatkan oleh para wartawan, wartawan malah menyeragamkan tulisannya: judul, lead, angle, kutipan, titik koma, jumlah paragraf, bahkan kesalahan ejaan, sama.
April 2004
