Membaca judul di atas, jangan keburu berpikir bahwa saya akan berbicara tentang makelar. Makelar yang saya maksud di sini adalah singkatan dari “Mati Ketawa ala Reformasi”. Istilah ini tercipta dalam sebuah perjalanan saya bersama Mas Djoko W. Tjahyo dari Surabaya ke Jakarta. Di sepanjang perjalanan, kami bertukar guyonan reformasi dan tertawa terpingkal-pingkal (dengan perasaan mendongkol), lalu berinisiatif mengumpulkannya untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Mas Djoko ini pemilik radio El Bayu Gresik, pemilik rumah makan bandeng Pak Elan, pengurus PRSSNI Jatim, veteran praktisi radio yang masih aktif. Kandidat doktor berperawakan kecil ini, dengan rambut dikuncir dan kemeja dikeluarkan, mengawali kelas pertamanya di UK Petra dengan kalimat, “Wah, ada mahasiswa Jawa di sini, Anda minoritas. Di sini saya menjadi tidak minoritas,” sambil ketawa-ketawa. Padahal dia jelas minoritas. Mana ada orang China naik haji sampai 11 kali selain dia? Dia juga terus minum kopi dan merokok meskipun bolak-balik masuk ICU karena serangan jantung. “Setiap orang sudah ada waktunya untuk mati,” katanya.
Banyak catatan lucu tentang reformasi yang menjadi pertukaran SMS bertajuk ‘Makelar!’ antara saya dan Mas Djoko. Yang paling saya ingat adalah ini: “Mengapa Indosat dijual, padahal perusahaan itu tengah bagus posisi keuangannya? Jawaban tim ekonomi dan Laksamana Sukardi: Karena Indosat kondisinya baik/menguntungkan. Kalau tidak baik, kan tidak laku!” Hahaha. Bayangkan kalau Anda pedagang dan punya tiga toko. Ketika butuh modal, yang dijual toko yang sedang untung atau yang sedang merugi? Yang bodoh siapa sih?
Selasa pekan lalu, dalam sebuah kegiatan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), saya sempat terlibat diskusi roundtable dengan Riyas Rasyid, pakar otonomi daerah dan salah satu dari sedikit tokoh reformasi yang belum mengecewakan rakyat (maaf, sudah banyak tokoh reformasi yang mengecewakan rakyat memang). Wah, Pak Riyas punya banyak cerita Makelar! Menurut Pak Riyas, kebanyakan penyelundup di perairan Riau adalah orang-orang Sulawesi Selatan. Maksudnya, dia kenal baik beberapa di antara mereka. Ketika dia bertanya, bagaimana bisnis penyelundupan tetap berjalan di masa reformasi ini? Jawab penyelundup: “Kami bagi polisi 60 persen pak, kami ambil sedikit saja, 40 persen. Aman. Orang-orang yang kena itu kan cuma setor 20 persen, habis mereka. Malahan kalau kami berhenti sebentar, tiarap, para polisi itu akan menanyai kami “Mengapa kau berhenti bekerja, yang aktif dong…””. Dan penyelundupan jalan terus, makin subur.
Malam itu Daniel Sparringa juga ‘buka puasa bicara’. Maksudnya, dia tak mau mengomentari Presiden SBY dalam 100 hari, karena musykil menilai kepemimpinan dalam 100 hari (yang tidak masuk akal yang menilai atau yang berjanji ya?). Daniel baru bicara sekarang, setelah 6 bulan SBY memerintah, karena menurutnya lebih masuk akal. Dia mengatakan: “Saya melihat tidak ada kejutan apa-apa. Tapi yang paling penting, mengapa SBY gembar-gembor hendak memberantas korupsi, tetapi tidak ada anggaran untuk membangun penjara, padahal kalau korupsi diberantas kan perlu banyak penjara? Sekarang saja penjara sudah penuh oleh street criminals (penjahat jalanan). Tak ada tempat bagi para koruptor di penjara Indonesia.” Keesokan malamnya saya berkesempatan ngobrol dengan Anas Urbaningrum (ya, anggota KPU yang pernah menolak mobil dinas itu) di sebuah tempat di Surabaya, dan dari dia saya mendapat masukan: “Penjara di Salemba kapasitasnya 900 tahanan, tetapi sekarang isinya hampir 4000. Itu baru Salemba, belum penjara-penjara lain di jakarta atau di kota-kota lain di Indonesia.” Bagaimana presiden kita merencanakan menghukum pelaku korupsi ya? Jangan-jangan di rumah sakit, lalu rawat jalan?
Fachri Ali lebih lucu lagi. Dia punya teman yang yunior dibanding dia, anggota Partai Demokrat, dan menjadi anggota DPR RI. Ketika Fachri bertanya: “Bagaimana dengan anggaran membangun penjara?” Temannya itu menjawab, “Lho iya, ini sedang kami perjuangkan pembangunan penjara yang fasilitasnya lebih baik. Kalau perlu pakai AC. Eh, siapa tahu, nanti saya dan kami-kami ini (para anggota DPR) berakhir di sana.” Frachri tak habis pikir, anak muda demokrat, sudah merancang masa depannya di dalam penjara!
Yang belakangan ini menjengkelkan banyak orang adalah reaksi terhadap Khairiansyah, auditor BPK yang melaporkan penyuapan anggota KPU pada KPK. Anwar Nasution, bosnya, kebakaran jenggot dan menghujatnya: “Kampungan!” “Pahlawan kesiangan!” “Cari popularitas murahan!” dengan nada seperti dia merasa sangat dirugikan. Apakah ini berarti skenario ketua BPK dan ketua KPU untuk menutupi kasus dugaan korupsi di KPU menjadi terganjal oleh ‘ulah’ seorang Khairiansyah? Malah Anwar Nasution mengatakan, “Itu bukan tugas BPK!” Padahal, bukankah menjadi tugas warga negara (dan jelas tugas Badan Pemeriksa Keuangan! Anggota BPK digaji untuk itu!) untuk melaporkan indikasi tindak pidana termasuk korupsi? Tahu tapi tidak melaporkan bisa tersangkut menjadi ikutserta. Lagi, yang bodoh siapa sih? Khairiansyah atau Anwar Nasution?
Makelar terakhir untuk catatan kali ini adalah rencana gugatan pencemaran nama baik terhadap Khairiansyah. Bila ini diterima, ini sama dengan membuka jalan pada tindak korupsi, karena orang atau warga negara tak mau menjalankan amanat undang-undang untuk melaporkan indikasi tindak pidana korupsi. Yang dilaporkan belum diurus, yang melaporkan bisa digugat pencemaran nama baik! Lucu. Seperti ada papan peringatan: Awas! Pelapor korupsi diancam pasal pencemaran nama baik!
Saya dan Mas Djoko sedang mengumpulkan anekdot-anekdot lucu-lucu menjengkelkan seperti ini. Kalau ada yang mau menyumbang cerita, silakan kirim ke sirikitsyah@yahoo.com. Siapa tahu nanti ada penerbit yang mau menerbitkan?
Sirikit Syah
