Rasanya tidak masuk akal. Mudah-mudahan juga tidak pernah terjadi. Semoga berita mengenai itu sesungguhnya hanya isu. Di tanah Aceh yang tertimpa bencana, orang-orang memotongi jari mayat untuk mendapatkan cincinnya. Orang-orang berkeliling dengan mobil bak terbuka, mampir ke rumah-rumah atau toko-toko yang ditinggalkan penghuni, menjarah barang-barang yang bukan miliknya. Anggota TNI menjual barang bantuan kepada rakyat. Relawan dan tokoh LSM memindah barang ke tempat tersembunyi.
Beberapa informasi positif saya peroleh dari sumber non-media massa, atau bila ada di media, porsinya kecil. Di sebuah desa di Meulaboh, para tentara dan keluarganya dipaksa makan bubur oleh komandan TNI, karena beras diutamakan untuk rakyat pengungsi. Dua orang relawan asal Bali diamputasi kedua tangannya karena terinfeksi, kebanyakan mengevakuasi mayat tanpa sarung tangan. FPI –yang biasanya dicitrakan ‘sangar’ dan ‘tukang bongkar’ night club di Jakarta- mengevakuasi ribuan mayat tanpa publikasi, dan seorang anggotanya meninggal dunia. PKS, partai kecil, datang pertamakali di tempat terjadinya bencana bersama TNI, dan bekerja sejak hari pertama.
Ada apa dengan media massa? Media massa –terutama televisi- hanya memberitakan apa yang mereka lakukan. Trans TV dengan Ishadi melapor dari lapangan, Metro TV dengan Surya Paloh bagi-bagi bantuan seperti sinterklas. Semua stasiun berlomba-lomba melaporkan bahwa ‘mereka yang pertama kali masuk ke wilayah itu’. Substansi berita menjadi nomor dua.
Kasus Farid Faqih belakangan ini menjadi perdebatan runcing di milis (mailing list). Sebagian besar anggota milis sependapat dengan Munarwan dari Kontras, Adnan Buyung dari YLBHI, dan GOWA, bahwa kasus Faqih adalah rekayasa politik, kesewenang-wenangan TNI, manajemen bantuan yang amburadul, jebakan pada Farid yang sudah lama di’target’; dan oleh sebab itu, terhadap Farid Faqih harus di-SP3 (artinya, dihentikan penyidikannya). Kelompok ini bahkan membawa-bawa isu ‘pelanggaran HAM’ dengan membawa kasusnya ke Komnas HAM.
Sekelompok kecil lainnya menyerukan kasus ini mesti dibawa ke pengadilan. Tujuannya: bila Farid memang tidak bersalah, itu harus dibuktikan di pengadilan. Juga, bila Kapten TNI yang memukuli Faqih itu diadili, mengapa Farid yang ketangkap basah membawa barang-barang yang bukan miliknya, tidak diadili? Kedangarannya tidak adil.
Ini bukan persoalan sederhana. Ini pertarungan opini, dengan taruhan reputasi, citra, kepercayaan publik. Bahwa citra TNI di mata publik jelek, itu sudah biasa. TNI memang sangat lemah ke-PR-annya. Tapi bagaimana dengan citra LSM, terutama yang menamakan diri ‘Pengawas Pemerintah’ alias Government Watch?
Sangat tidak masuk akal, sulit dipercaya, bahwa Farid Faqih yang membawa label relawan Gowa dan relawan PBB, mencuri di tanah orang miskin. Namun justru karena itu, kasus ini mesti diusut secara tarnsparan, terbuka. Rakyat berhak tahu, apakah Farid Faqih difitnah, atau apakah dia memang mencuri di tanah orang miskin.
Sebagai aktivis LSM, saya berdoa semoga Farid tidak bersalah. Lebih jauh dari itu, semoga tidak ada lagi LSM yang ‘menilep’ dana banjir, dana pembelian pupuk di KUD-KUD, bantuan untuk para nelayan, anggaran pelatihan bagi masyarakat tertinggal, dsb. Bila ada LSM yang demikian, itu sama dengan “maling teriak maling”. Kita menyoroti kinerja pemerintah, TNI/Polri, anggota DPR, dan para politisi, lalu kita sendiri melakukan hal yang sama? Nauudzubillahi Min Dzalik.
Sirikit Syah
