Pertanyaan pada judul tulisan ini tentu menjengkelkan, terutama bagi yang bersangkutan. Bagi anak pejabat yang diterima PNS maupun orangtuanya yang adalah pejabat, pertanyaan itu seperti “menonjok” mereka. . Pasti mereka akan kembali bertanya dengan sengit, “Mengapa tidak? Memangnya anak saya tidak boleh pintar? Memangnya anak pejabat tidak layak diterima jadi PNS?”
Ya, yang bertanya dan yang menjawab sebetulnya sama benarnya. Yang bertanya punya hak bertanya: “Mengapa dia diterima saya tidak? Apakah karena dia anak pejabat dan saya bukan?” Yang menjawab juga benar: “Meskipun saya anak pejabat, masak nggak boleh diterima jadi PNS?”
Ada yang miss di sini. Gak nyambung. Persoalan intinya adalah transparansi. Keterbukaan. Apakah ada kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam proses penerimaan PNS? Apakah ada yang ditutup-tutupi? Adakah anak-anak pejabat yang “menyembunyikan pencalonannya”? Adakah pos-pos yang “tidak diumumkan lowongan posisinya”?
Inilah perlunya UU Kebebasan Informasi, yang saat ini sedang digarap dan diperjuangkan oleh para pegiat kebebasan informasi bersama DPR RI. UU Kebebasan Informasi ini tujuannya adalah agar publik/rakyat dapat mengakses informasi yang penting baginya dan agar aparat tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya dengan menyembunyikan informasi yang seharusnya dibuka kepada publik.
Peserta test CPNS mestinya berhak tahu, berhak mendapatkan informasi, mengapa dirinya tidak diterima. Seperti yang dilakukan seorang ibu di Thailand. Ibu ini kecewa anaknya tidak diterima di sebuah sekolah, lalu menuntut kepala sekolah membuka hasil ujian. Kepala sekolah menolak dengan alasan itu adalah dokumen rahasia sekolah. Sang ibu menuntut ke pengadilan. Pengadilan memutuskan, itu adalah informasi publik, dan publik berhak tahu. Maka file dibuka. Terbukti, nilai anak ibu memang jeblog dan tidak mencapai standar kelulusan. Tetapi ditemukan juga kenyataan, banyak anak pejabat sekolah dan pejabat setempat diterima di sekolah meskipun nilainya sama jeblognya. Maka si ibu memenangkan gugatan.
Itulah gunanya hak rakyat akan informasi publik. Kita berhak tahu, tanah kita ini akan dilewati jembatan layang atau akan jadi lapangan terbang dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Disembunyikannya master plan (rencana tata kota) dari publik menunjukkan adanya “permainan” harga tanah di antara para pengusaha/kapitalis, makelar, dan aparat urusan pertanahan dan pembangunan.
Kita akan ikhlas para anak pejabat diterima jadi PNS, bila kita disuguhi kenyataan bahwa mereka memang lulus test dengan nilai lebih tinggi daripada rakyat biasa yang tidak lulus. Jawabannya tidak boleh sekadar: “Memangnya anak pejabat gak boleh pintar?”, melainkan harus dengan data akurat bahwa anak pejabat memang lebih pintar daripada yang tidak lulus test. Bila nilai test saja disembunyikan, bahkan posisi yang lowong hanya dibuka kepada calon-calon tertentu (tidak untuk umum), di sinilah terjadi kebohongan pada publik.
Memang tidak adil bagi anak pejabat, bila karena statusnya, posisi dan peranannya di masyarakat senantiasa dicurigai. Tetapi belajar dari pengalaman mengenali anak-anak pejabat, kita punya legitimasi untuk mencurigai mereka. Tommy (kasus korupsi dan pembunuhan hakim) adalah anak Soeharto, Ponco (kasus Hilton, tanah maupun penembakan karyawan) adalah anak Soetowo, seorang anak Bakrie terkait tersangka narkoba di Denpasar. Jarang sekali ada anak pejabat seperti anak Habibie, yang ketika dihebohkan naik pangkat kepegawaian secara meloncat, dia malah mengundurkan diri dan mencari pekerjaan lain.
Sulit juga tidak mencurigai adanya permainan dalam test CPNS. Bila kita masuk kantor-kantor pemerintahan, nuansa kekerabatan sangat kental. Si Anu keponakan kepala bagian, si Itu adik ipar kepala seksi, dan seterusnya. Tuntutan para peserta test CPNS agar panitia terbuka atas hasil test tentu dimaksudkan untuk mengingatkan, bahwa pemerintah bukan perusahaan pribadi yang diturunkan kepada para sanak dan kerabat. Profesionalisme layanan pemerintah kepada warga negara di kemudian hari ditentukan hari ini, yaitu pada bagaimana profesionalisme panitia test CPNS menentukan hasil seleksinya. Bila proses pemilihan tidak proefsional, kita mengharapkan apa pada kinerja pemerintah yang akan datang?
27 Maret 2006
Sirikit Syah
