Hari ini kita melakukan coblosan. Memilih pemimpin yang akan memimpin kita selama lima tahun ke depan. Kolom Surabaya Academy mestinya tidak bicara politik, tetapi apa boleh buat, politik menyelimuti semua sektor kehidupan kita. Pengangguran, TKW, pasar, bahkan agama, dipolitisasi. Meskipun tak terlalu berminat di bidang politik, penulis terkesan dengan janji-janji para calon pemimpin, yang terkesan luar biasa banyak itu. Secara nalar, mampukah itu semua dipenuhi dalam jangka waktu 5 tahun? Ada capres yang berjanji menuntaskan perkara korupsi, membuka lapangan kerja baru, menegakkan hukum, meningkatkan ekonomi, menambah anggaran pendidikan, aduh ….. banyak sekali janjinya, sampai-sampai sulit dipercaya.
Tahun 1998, ketika Tony Blair berkampanye untuk menjadi Perdana Menteri Inggris yang kedua kali, dalam pidato resminya, dia mengatakan: “Program utama saya adalah pendidikan. Yang kedua pendidikan. Ketiga pendidikan!” Dia sangat focus: pendidikan adalah garapan utamanya, dan jualannya pada para pemilih. Begitu pula George W. Bush dan John Kerry, terkesan jualannya tidak terlalu banyak. Masing-masing ada fokusnya.
Inggris yang sudah demikian maju tingkat dan pemerataan pendidikannya, masih mengutamakan pendidikan. Malaysia yang dulu belajar kepada Indonesia, sekarang menjadi kiblat studi di Asia Tenggara. Indonesia? Selama 32 tahun di bawah Orde Baru, janji “Wajib Belajar 6 Tahun” merdu dan indah didengar tetapi pahit dirasakan. Pahitnya terasa sampai sekarang. Meskipun Presiden Abdurachman Wahied telah menaikkan gaji guru (gaji PNS secara umum) dengan sangat signifikan; hingga pemerintahan Megawati, anak-anak sekolah masih harus membayar!
Setahun lalu di Jakarta ada anak mencoba bunuh diri karena tak sanggup bayar sekolah. Minggu lalu anak di Jawa Timur mati bunuh diri karena tidak mampu membayar acara perpisahan dan uang sekolah. Di mana pengertian para guru, kepala sekolah, tentang makna “Wajib Belajar”? Di mana hati nurani? Apakah untuk satu dua anak tak mampu saja tak ada dana (subsidi) pemerintah atau sekolah, dan membuat mereka mati bunuh diri karena malu?
Tahun lalu, Walikota Surabaya Bambang DH telah memprogramkan biaya sekolah gratis, dimulai dari siswa kelas 3 SMU. Ini ditolak oleh anggota DPRD, dengan tuduhan ‘politisasi para calon pencoblos pertama’ (siapa sebetulnya yang menjadikannya isu politik?). Gubernur Imam Utomo juga telah mengimbau bebas SPP untuk siswa di Jatim. Sebagai Gubernur yang kedua kali, beliau tentu tahu anggaran untuk itu cukup tersedia. Namun inipun di’veto’ oleh para kepala daerah atau kepala dinas. Para anti-bebas SPP itu punya alasan macam-macam: sebaiknya untuk yang miskin saja (hasilnya, tak ada orangtua mau mengaku miskin), ada nuansa politik, nanti ada yang iri (misalnya sekolah swasta). Ada-ada saja. Percayakah kita “Wajib Belajar” (maknanya, belajar disubsidi pemerintah, bukan?) akan dilaksanakan oleh presiden baru nanti?
Mudah-mudahan yang kita coblos tadi pagi betul-betul melaksanakan amanat. Lebih dari segala sektor pembangunan, pendidikan adalah pondasinya. Bila tidak dimulai sekarang, mau jadi apa bangsa kita satu generasi kemudian? Tidakkah kita sadar, kita sudah sangat jauh ketinggalan? Bagaimanapun, bila pemerintah tetap tak mampu mengatasi persoalan pendidikan bangsa ini, kita harus memberi penghargaan pada lembaga-lembaga swasta dan swadaya yang mengisi kekurangan itu. Mungkin tak perlu bergantung pada pemerintah, pendidikan dimulai dari diri sendiri, dari dalam rumah, dari lingkungan terdekat.
Sirikit Syah
Anggota Akademi Surabaya
