Dulu, setiap pulang ke desa, saya selalu gembira. Pulangnya, mobil pasti penuh oleh-oleh: kelapa, pisang, kedelai, gula, beras. Namun belakangan ini saya ditangisi seorang Bulik saya. Menggarap sawah, menurut dia, sudah seperti kerja bakti. Tak ada upahnya. Tak ada susuknya. Harga pupuk sangat mahal, begitu pula upah buruh. Ketika panen, harga gabah melorot. Bukan saja para tengkulak yang mengijon sudah membeli dengan harga murah, bahkan harga yang ditetapkan pemerintahpun, juga tidak sebanding dengan segala ongkos dan tenaga yang sudah dikeluarkan oleh para petani pemilik lahan pertanian.
Seorang paman bercerita bahwa dia telah menjual sawah dan hasil jualannya Rp 20 juta digunakan untuk memasukkan anaknya menjadi Satpam di sebuah pabrik rokok besar. Saya tercengang. Sogokan berjuta-juta sampai menjual sawah, bukan hanya untuk menjadi “priyayi” (pegawai negeri), tetapi juga untuk menjadi Satpam sebuah pabrik! Saya sulit mengerti, saya tanya kenapa. Jawabannya: “Sisa hasil panen nyaris tak ada setelah dipotong semua ongkos penggarapan. Jadi Satpam di pabrik besar aman, terjamin seumur hidupnya. Dan ndak usah repot ngurusi sawah” Ironis.
Saya dari dulu menunggu mahasiswa demo kenaikan harga pupuk dan jatuhnya harga gabah. Itu tidak pernah terjadi. Padahal sebagian besar orangtua mahasiswa membiayai kuliah anak-anaknya dengan berkarung-karung hasil panen. Orangtua di desa berjuang agar anaknya mendapatkan pendidikan tinggi, anak-anak mereka di kota-kota besar lupa memperjuangkan pekerjaan orangtua mereka. Apakah persoalan pupuk dan gabah tidak cukup “seksi” diusung sebagai agenda demonstrasi mahasiswa? Berapa banyak dokter, insinyur, sarjana hukum, dilahirkan dari berkarung-karung beras para petani yang dijual murah? Dan sekarang para petani, para orangtua kita, cuma kerja bakti memelihara sawah warisan (romantisme menjaga tradisi) atau menjual sawahnya dan beralih profesi menjadi buruh pabrik atau TKI/TKW.
Kalau tidak salah, Presiden Yudhoyono pernah berjanji untuk “revitalisasi pertanian”. Lama-lama kok semakin tampak presiden kita itu kebanyakan janji, dan janjinya ternyata kosong. Apa maksudnya “revitalisasi pertanian”? Apa yang sudah dilakukan untuk para petani? Masak, kita lebih menghargai dan mensubsidi petani luar negeri, dengan meringankan biaya impor beras dan gula? Menurut catatan PBB, terdapat sekitar 450 juta buruh tani di dunia, dan mereka terancam kemiskinan dan kelaparan. Kelaparan di tanah pertanian? Itulah yang terjadi, antara lain di beberapa wilayah di Indonesia.
Di beberapa daerah pantai di Indonesia, seperti di Sulawei Tenggara dan sebagian Jawa, para nelayanpun sudah mulai menambatkan perahunya, atau bahkan menjualnya. Berangkat dengan modal 15 liter bensin, para nelayan itu belum tentu membawa hasil yang memadai dengan modal yang telah dikeluarkan. Mereka berhenti melaut dan kekayaan laut Indonesia hanya akan dirambah oleh nelayan-nelayan asing dengan kapal-kapal canggih.
Para mantan petani dan nelayan yang ingin beralih profesi, namun daya tampung pabrik terbatas, ini mungkin dapat kita temui dengan mudah di jalanan kota atau perempatan jalan, menjadi peminta-minta. Sebagian dari mereka yang lebih kreatif menjadi pemulung. Setiap pagi –usai Subuh- mereka sudah aktif membongkari tempat-tempat sampah di perumahan. Sebagai sesama rakyat, kita perlu mendukung pekerjaan mereka dengan cara memilah sampah yang masih “bisa digunakan” seperti kertas, kaleng dan plastik bekas. Hal-hal yang bagi sebagian penghuni perumahan “useless”, itu adalah rezeki bagi para pemulung. Memang repot di dalam rumah, setiap penghuni rumah kalau hendak membuang sampah, harus membuangnya ke keranjang sampah yang tepat. Namun bayangkan melihat wajah pemulung yang senang mendapatkan barang-barang yang “masih berguna” dalam keadaan baik dan bersih.
Di rumah kami, kami juga meniru orang-orang desa, menggali tanah di halaman belakang untuk membuang sampah organik (sampah dapur). Bila sudah penuh dalam 1-2 bulan, akan kami tutup, dan kami akan gali tanah di sisi yang lain. Dengan demikian, tanah kami menjadi lebih subur, dan tukang sampah terhindar dari penanganan sampah “kotor” yang mudah busuk dan berbau.
Para petani dan nelayan telah menjual sawah dan perahunya. Para pemulung yang luput dari perhatian pemerintah ini terus berusaha mandiri, menopang kebutuhan hidupnya sambil menjalankan kelestarian lingkungan (dengan memanfaatkan barang-barang yang bisa didaur-ulang). Orang-orang inilah yang patut kita hormati. Pajak yang kita bayarkan mestinya untuk membantu sesama rakyat seperti ini, seperti dana sosial di negara maju. Namun orang-orang ini tidak pernah protes.
Sementara para pimpinan yang menerima upeti, komisi, fee, suap, sogokan, bingkisan lebaran, dan lain-lain, belum memberikan solusi apapun. Mungkin bahkan mereka lupa berpuasa, dan sibuk menyelenggarakan acara buka bersama dengan para relasi dan klien. Para petani, nelayan, dan pemulung berpuasa dengan penuh penghayatan, dan tak ada acara buka puasa bersama. Pertanyaan mereka bukan “Sore ini makan apa?”, melainkan “Sore ini apa makan?” Semoga Allah menerima ibadah puasa kaum yang teraniaya.
17 Oktober 2005
Sirikit Syah
