Pada suatu hari suami saya, bendahara Lembaga Konsumen Media, mesti membayar pajak Yayasan LKM ke kantor pajak. Rekening LKM jarang ada isinya, toh kami berusaha patuh membayar pajak. Ternyata membayar pajak ke kantor pajak, keliru. Orang harus membayar lewat bank yang ditunjuk. Maka pembayar pajak menuju ke bank termaksud. Di bank, antrean cukup panjang. Setelah tiba di depan petugas untuk minta tandatangan dan stempel pada dokumen, pembayar pajak diminta menyetempel dulu dokumen-dokumen itu di meja tempat stempel. Bayangkan. Menyetempel dokumen mestinya tugas lembaga yang mengeluarkan stempel. Ini saking malasnya petugas, para pengantre diminta menyetempeli sendiri dengan setempel yang dibiarkan lepas bebas di meja yang agak jauh dari pengawasan petugas.
Membayar pajak saja dibuat repot, bagaimana negara mengharapkan pemasukan yang tinggi dari pajak? Setelah membayar di bank, pembayar pajak harus kembali ke kantor pajak, menyetorkan bukti sudah membayar. Bagaimana kalau kantor pajak itu jauh dari bank yang ditunjuk? Betapa tidak efisien dan efektifnya. Waktu terbuang untuk wira-wiri, BBM terbuang kalau jarak kantor pajak dan bank jauh. Enerji dan emosi terbuang karena pelayanan yang ruwet.
Ketika pembayar pajak mengkritik keruwetan layanan, inilah jawaban petugas pajak di kantor pajak: “Kami ini susah Pak. Kami ini penghasil anggaran negara yang cukup besar, tapi fasilitas yang diberikan kepada kami, para pegawai pajak, masih jauh dengan Pertamina.”
Iri terhadap instansi lain dijadikan dalih untuk melayani wajib pajak secara asal-asalan. Mereka lupa bahwa Kantor Pajak bukan penghasil anggaran pendapatan negara. Itu uang rakyat yang dikumpulkan. Dan yang mengumpulkan cuma petugas yang dibayar pemerintah, pelayan publik!
Dikisahkan oleh pegawai pajak tersebut bahwa di Pertamina fasilitasnya sangat bagus, termasuk biaya kesehatan setelah masa pensiun. Memang, Pertamina yang gaji direkturnya puluhan atau ratusan juta, punya pesawat terbang sendiri, punya hotel-hotel sendiri, ada biaya sekolah anak-anak, biaya kesehatan sampai pensiun, memang menjengkelkan, di tengah kemelut BBM saat ini. Apalagi adik ipar saya yang penjahit menceriterakan pengalamannya, pernah menjahit seragam ibu-ibu Pertamina hanya untuk menyambut kedatangan Dr. Boyke yang akan berceramah (tentunya tentang seks dan rumah tangga) di kumpulan ibu-ibu Pertamina!
Direktur dan pegawai Pertamina juga bukan penghasil anggaran negara, mungkin mereka lupa. Yang dihasilkan adalah kekayaan alam Indonesia milik negara yang mestinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Para pegawai Pertamina cuma orang upahan karena mengelola kekayaan alam itu, tetapi bukan pemilik minyak bumi dan penderma bagi negara sehingga mesti mendapat perlakuan khusus!
Kesalahpahaman tentang posisi pegawai pemerintah atau BUMN yang adalah civil servant atau pelayan publik ini merata di Indonesia. Para civil servant ini menganggap merekalah para priyayi, penguasa negara, mesti dilayani oleh rakyat termasuk rakyat yang membayar pajak. “Anda stempel dulu dokumen Anda, nanti saya tandatangani.” Lho, mestinya stempel itu ada di tangannya, bukan? Ada lagi “layanan mahal” di dunia pendidikan. Seorang Kepala Dinas Pendidikan minta upah (memungut) Rp 10 juta per sekolah karena telah mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah. Padahal dia sudah digaji untuk antara lain mengurusi hal-hal itu, dan Bapak Kepala Dinas juga punya data naiknya angka drop out siswa karena tak mampu bayar SPP. Toh, Bapak Kepala Dinas masih tega.
Jangankan di kalangan pegawai rendahan, pemerintah tingkat ataspun lupa diri. Rencana anggaran kepresidenan untuk tahun 2006 naik 57%. Fantastis! Itu dimungkinkan karena “keuntungan” dengan dicabutnya subsidi BBM. Bagaimana bisa disebut “keuntungan”? Kemiskinan tampak begitu nyata di depan mata. “Keuntungan” itu bahkan tidak disalurkan ke pos kesehatan atau pendidikan, dua pilar utama bangsa (bisa membayangkan sebuah negara yang rakyatnya kurang pendidikan dan kurang sehat?). Anggaran pendidikan tahun depan cuma 8%, jauh dari amanat UUD 45 yang menyebutkan angka 20%.
Bagaimana nurani orang-orang di lembaga kepresidenan, menganggarkan kenaikan 57%? Belasan rakyat tewas karena miskin, termasuk tewas dalam berebut bantuan. Seseorang melempar dark joke di sebuah milis : “Pencabutan subsidi BBM ternyata memang mengurangi angka kemiskinan. Rakyat yang biasanya naik angkot, jalan kaki, lalu mati di jalan ketabrak mobil. Rakyat yang biasa makan dua kali sehari, kini makan dua hari sekali, lama-lama mati juga. Maka, jumlah rakyat miskin akan turun drastis.”
Rakyat Indonesia dari dulu miskin, namun potret kemiskinan rakyat Indonesia tidak pernah diekspos sevulgar sekarang. Setiap hari kita tonton di layar televisi dan halaman-halaman koran, ratusan orang berdesakan, baku hantam, dan saling membunuh, menghancurkan, anarki, merusak kantor aparat desa, dan seterusnya. Presiden Yudoyono telah berhasil menunjukkan kadar kemiskinan rakyat Indonesia. “Untuk mendapatkan bantuan pemerintah, Anda harus menunjukkan kemiskinan Anda. Kalau perlu sampai bunuh-bunuhan.” Atau, “Bila ingin sekolah gratis, orangtua Anda harus mengaku miskin, yang disahkan oleh RT, RW, Lurah, dan Camat setempat.” Pemerintah kita sangat berhasil dalam mempermalukan dan merampok martabat rakyatnya sendiri. Pemerintah memposisikan diri sebagai “penderma” dan rakyat diposisikan sebagai “pengemis”.
Saya pernah mengurus semacam KTP di Amerika Serikat dan pelayan publik di sana melayani saya –yang telah membawa dokumen yang diperlukan- tak lebih dari 3 menit. Saya mendapatkan KTP itu tanpa berbelit-belit.. Saya juga pernah menyekolahkan anak saya di Inggris, dan kami tak perlu bayar SPP, atau sumbangan lain-lain. Bahkan seragam dan buku-buku –termasuk buku dan alat tulis- diberi. Tentu, orang yang skeptis akan bilang, “Mereka negara kaya.” Sesungguhnya, bumi Inggris tidak lebih kaya dari bumi Indonesia. Mereka cuma mengelola pajak rakyat dengan benar. Apakah pajak yang kita (rakyat) bayarkan telah dikelola dengan benar? Apakah pencabutan subsidi BBM lebih layak untuk meningkatkan anggaran kepresidenan hingga 57% dan memberi biaya perumahan pada anggota DPR/D yang tak perlu sewa rumah? Itulah persoalannya. Semoga Allah membukakan mata hati para pemimpin kita.
31 Oktober 2006
Sirikit Syah
