Pemberitaan tentang Ambalat membuat miris: betapa cerdiknya Malaysia dan betapa bodohnya kita. Pada isu Sipadan-Ligitan, Malaysia dimenangkan oleh Mahkamah Internasional berdasarkan alasan “yang ngopeni yang berhak atas pulau itu”. Malaysia memberi penduduk Sipadan-Ligtan KTP, sementara pemerintah Indonesia menengok saja mungkin belum pernah. Malaysia juga membangun sarana yang diperlukan di pulau itu, sementara Indonesia masih sibuk mengurusi lain-lainnya. Maka, meskipun dari sudut pandang wilayah geografis, kedua pulau itu lebih dekat ke wilayah Indonesia, Malaysia memenangkannya.
Namun betapa menjengkelkan. Sekarang, alasannya bukan “yang ngopeni yang menang”, melainkan “kedekatan jarak kawasan Ambalat dengan wilayah Malaysia”, dan ironisnya, itu ditarik dari pulau Sipadan-Ligitan! Lha, ini kan diputerbalik saja. Pembangunan yang dilakukan Indonesia di Ambalat, diganggu kapal-kapal Malaysia, bahkan pekerjanya ditangkapi dan dianiaya. Betapa nelangsa. Betapa cerdiknya Malaysia dan betapa bodohnya kita. Meskipun seorang warga negara Malaysia ketika diwawancarai RCTI mengatakan “diputuskan dulu siapa yang berhak, jangan menjual dulu ke Shell” –yang menunjukkan betapa pintarnya orang Malaysia itu- pemerintah Malaysia berkepentingan lebih besar dari sekadar menjaga kepatutan bertetangga.
Bicara mengenai tetangga, Malaysia memang negara yang terkesan minim konflik, damai, sejahtera. Namun sesungguhnya, Malaysia selalu berkonfik dengan tetangganya. Dua tahun lalu, misalnya, ketika Mahathir masih berkuasa, dengan semena-mena dan secara sepihak, Malaysia hendak menaikkan tarip airnya yang dikonsumsi Singapore, melanggar perjanjian yang telah dibuat puluhan tahun dan baru akan berakhir beberapa tahun lagi. Meskipun tentu jengkel setengah mati, Singapore sulit berkutik. Pilihannya cuma maju ke meja perundingan dan “merayu” Malaysia dengan baik-baik, atau pasokan air bersih penduduk Singapura diputus dari Malaysia!
Dengan Pilipinapun, Malaysia bermasalah, yaitu mengenai beberapa kawasan atau pulau-pulau di dekat Sabah. Bahkan dengan tetangga lain seperti Thailand, Laos, dan lain-lain, Malaysia selalu bermasalah. Memang biasanya tak sampai timbul perang –kecuali kasus kelompok Muslim di Thailand Selatan yang sempat meruncingkan hubungan kedua negara- namun Malaysia selalu digjaya keluar sebagai pemenang dalam pertikaian-pertikaian itu.
Ketika mengajarkan Peace Journalism ke berbagai wilayah konflik di Indonesia tahun 2000-2002, saya, Annabel McGoldryck dan Jake Lynch, senantiasa menyampaikan ajaran Johan Galtung, profesor ahli matematika yang menjadi tokoh perdamaian, mengenai kehidupan bertetangga. Bila pohonmu cabangnya sampai ke rumah tetangga, jangan hanya beri dia kotoran daunnya, berilah dia buahnya. Bagaimana kalau buahnya hanya satu? Pecahlah jadi dua, atau mungkin tetanggamu boleh mendapatkan bijinya untuk ditanamnya di kebun sendiri, atau, misalnya itu buah jeruk, Anda meminum sarinya, dan kulitnya dibuat bahan cake atau selai roti oleh tetangga? Apakah Malaysia memiliki rasa kepatutan bertetangga itu? Bagaimana dia menjual kawasan yang masih dalam pertikaian kepada orang lain untuk keuntungan sendiri?
Beberapa orang secara bercanda mengatakan “kalau tak kau pelihara istrimu dengan baik, jangan salahkan bila istrimu dipelihara orang lain”. Meskipun Ambalat bukan istri, tetapi persoalan “merawat, memelihara” ini cocok diterapkan. Tulisan Daniel Rosyid pekan lalu mentakan: “Tak penting benar siapa memiliki Ambalat, tetapi apakah pemimpin dapat memberikan kesejahteraan pada yang dipimpinnya”. Juga sentilan Prof. DR. M.Nuh, Rektor ITS, pada acara “Rembug Kota” di Unair beberapa waktu lalu: “Kita ini, pemimpin, tak pernah mendoakan bawahan kita atau rakyat kita. Kita cuma menuntut mereka mendoakan kita. Bagaimana bisa sejahtera?”
Kasus ini semoga memberi “sentilan” pada bangsa kita untuk menanggung konsekuensi menjadi Archipelago State, yang membuat luas negara kita dari 60.000 km2 menjadi 1 juta km2 sejak tahun 1980-an, dengan luas pantai nomor dua setelah Kanada, yaitu 81.000 km2. Naif juga kalau hendak mempertahankan negara kepulauan kita dengan dua kapal selam yang batuk-batuk, Angkatan Laut yang lebih lemah daripada Angkatan Darat, anggaran militer yang seperlima dari anggaran militer Sngapura dan setengah anggaran Malaysia. Pekerjaan Rumah kita sekarang bukanlah main ganyang-ganyangan atau maju perang tanpa pertimbangan. PR kita adalah menata paradigma maritim kita serta mendesakkan kembali agenda perundingan perbatasan dengan 8 negara.
2 Maret 2005
Sirikit Syah
