Bagaimana kalau seorang wasit sepak bola ikut bermain di lapangan, menendang bola atau menjaga gawang agar tidak kebobolan gol? Kacau, bukan? Itulah yang terjadi di negeri kita. Di masa Orde Baru, Menteri Penerangan ‘ikut bermain’ dengan menjadi pemilik penerbitan surat kabar. Parahnya, Menpen itu juga menjabat rangkap sebagai Ketua Dewan Pers. Bisa dibayangkan, bagaimana mengatur permainan sekaligus ikut bermain?
Bubar era Orde Baru, masuk era reformasi lalu demokrasi, ternyata sama saja. Ada presiden merangkap ketua partai, wakil presiden menjabat ketua partai yang lain, gubernur menjabat Ketua KONI, anggota DPR menjadi komisaris perusahaan rekanan yang memborong proyek-proyek pemerintah, anggota Komisi Penyiaran menjadi komisaris dan penasehat hukum lembaga penyiaran. Saya ingat, ketika memperingatkan TV Anak yang bersiaran tanpa izin, seorang anggota KPID muncul di hadapan media sebagai penasehat hukum TV Anak dan membela siarannya. Ada juga anggota KPID yang membawa-bawa map lembaga penyiaran dan menguruskan izin frekuensinya ke Ditjen Postel, pekerjaan seorang makelar, sesungguhnya. Toh, kengawuran para anggota KPID tersebut ditolerir oleh semua instansi terkait, ‘the batlle I would never win’, sebuah alasan saya mengundurkan diri dari lembaga yang tidak amanah tersebut.
Sekarang, keselamatan ratusan bahkan ribuan pengunjung Pasar Turi dipertaruhkan karena seorang anggota DPRD ternyata komisaris perusahaan yang mengurusi pengadaan eskalator yang kependekan. Lha iya, wong korupsi saja kok cik ngetaranine? Eskalator lho, dikethok. Kebacut! Logikanya, masak mengukur panjang eskalator saja keliru.
Siapa saja wasit yang merangkap menjadi pemain di sekitar kita? Kita tentu masih ingat, di era Megawati, Indosat yang dalam keadaan menguntungkan malah dijual. Alasannya, “Justru untung dijual, kalau tidak untung nggak ada yang mau beli”. Menteri penjual dalam hal ini tentu bermain sebagai broker yang mendapatkan komisi. Kengawuran ini berlanjut sekarang, Indosat akan dibeli lagi dengan harga berlipat-lipat. Ini kebodohan siapa sih? Yang dulu apa yang sekarang? Atau bodoh semua? Dan yang dikira bodoh tetap rakyat?
Bagaimana dengan “permainan Bulog” dalam pengadaan beras rakyat? Mereka mengatakan stok kosong, oleh sebab itu harus impor. Padahal panen berlimpah dan petani mengatakan, stok tersedia. Bulog berkilah lagi, “harga petani terlalu mahal”. Ada saja alasannya, yang intinya “kesejahteraan petani tidak penting”. Saya –warga negara non-petani- mengajak semua pembaca untuk tidak keberatan dengan harga mahal beras petani. Ini kalau kita kompak mendukung usaha rekan petani. Lagipula, kalau harga petani sudah stabil, para tengkulak dan Bulog mungkin tak akan “bermain-main” lagi dengan harga beras. Sudah waktunya beras petani dibeli dengan harga yang sepatutnya.
Lalu, mengapa pemerintah SBY membuka lagi Departemen Penerangan (yang disamarkan dengan nama “Komunikasi & Informasi”) yang telah ditutup oleh Presiden Abdurachman Wahied di tahun 1999? Mungkinkah karena salah seorang menteri di kabinetnya dan salah seorang tokoh Golkar adalah “pemain” di dunia penyiaran? Mengapa pula persoalan frekuensi (gelombang udara) yang dulu berada di bawah Departemen Perhubungan ditarik ke Departemen Penerangan? Apakah karena seorang menteri kabinet juga adalah “pemain besar” di dunia telekomunikasi?
Indonesia masih terus terpuruk. Rencana belanja negara untuk tahun 2006 saja membuat kita miris: hanya 3,1% untuk kesehatan, 8,4% untuk pendidikan, dan 43,8% (hampir separuh!) untuk membayar cicilan utang! Tak mengherankan, sebuah lembaga independen di Amerika Serikat mendesak Bank Dunia untuk menghapus utang pemerintah Indonesia, dengan alasan: cicilan utangnya menggerogoti anggaran pemerintah dan menyengsarakan rakyat tak berdosa. Lembaga ini berargumentasi bahwa utang itu telah diselewengkan oleh para pejabat koruptor di masa Orde Baru, dan oleh sebab itu tak perlu menjadi kewajiban rakyat untuk menanggung bebannya. Memang rakyat yang menanggung, bukan? Kesehatan dan pendidikan terabaikan, anggaran dibayarkan untuk membayar utang-utang yang masuk kantung/rekening para koruptor.
Semestinya Indonesia malu, prosentase anggaran pendidikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) cuma 0,3%. Betul-betul tidak serius. Jangan bandingkan dengan negara maju atau Malaysia. Coba kita bandingkan dengan Brazil (5,8%), Thailand (2,2%), Srilangka (1,8%), Vietnam (1,6%). Indonesia: 0,3%. Bagaimana di tingkat Jawa Timur? Gembar-gembor bebas SPP sudah dikumandangkan sejak Imam Utomo mencalonkan diri kedua kali menjadi Gubernur dan Bambang DH juga masih calon Walikota Surabaya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai direalisasikan, meskipun masih ada saja kabar SPP diganti sumbangan dengan nama lain, atau kepala dinas pendidikan mem’pungli’ kepala-kepala sekolah yang hendak menerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Bagaimana nasib negara yang para wasitnya (= pejabatnya) bermain sebagai makelar, calo, rekanan, atau menjadi pelaku atau obyek pengawasan? Saya tidak menebarkan pesimisme dan ‘negative thinking’. Saya cuma ingin menyadarkan kita semua bahwa negara ini selama ini berjalan karena ketahanan rakyatnya. Sama sekali bukan karena kepiawaian para pemimpin mengatur negara. Kita masih ‘survive’ selama ini karena ketahanan para korban PHK, para pedagang kaki lima, para petani & nelayan, para guru terutama guru tidak tetap, para pemulung, seluruh rakyat yang menolong diri sendiri. Kita mesti percaya bahwa ‘we can go on …..’ dan ‘we will survive …’
16 Januari 2006
Sirikit Syah
