Dua hari kemarin publik Surabaya dipuaskan oleh tontonan yang dibesut oleh EKI dari Jakarta. Pertunjukan komedi musikal dengan lakon Miss Kadaluarsa itu bercerita tentang …… nah, di sinilah keistimewaan tontonan ini. Tentang apa sebetulnya Miss Kadaluarsa itu?
Para pembeli tiket yang membuat gedung Gramedia Ekspo di Jl. Basuki Rahmat penuh sesak selama dua malam itu tentu mengira bahwa Miss Kadaluarsa adalah Narcisi, perempuan telat kawin, yang menjadi tokoh cerita. Tetapi dari obrolan santai sebelum pertunjukan, di rumah saya maupun saat para artis jumpa wartawan, terbersitlah makna sesungguhnya dari Miss Kadaluarsa.
Yang dimaksud Miss Kadaluarsa ternyata bukanlah perempuan telat menikah, melainkan orang-orang yang berpikir bahwa perempuan telat nikah itu perempuan malang, kurang beruntung, apes. Justru para orangtua atau para tetangga, atau kolega, yang berpikir demikianlah yang “kadaluarsa”.
Kata Aiko, pimpinan EKI sekaligus produser pertunjukan, “Lebih baik kawin telat daripada kawin cepat lalu bercerai juga cepat.” Contohnya tentu banyak kita saksikan setiap hari di layar kaca. Kawin cerai menjadi semacam trend di kalangan selebrities. Infotainment memberitakan artis bercerai, kita melongo “Lho, kapan kawinnya?” Atau artis kawin lagi dengan lelaki/perempuan lain, kita terperangah, “Kapan cerainya?”
Beberapa teman saya perempuan saya yang mid-40, single, sukses di karir, keren, gaul, hangat (memecah mitos bahwa wanita single umumnya dingin), punya selera humor yang lumayan. Kata mereka, “Kalau kami bukan miss kadaluarsa. Kami ini miss keduluan. Habis, tiap naksir lelaki, mesthi kedhisikan wong liyo.” Dengan ringan mereka mentertawakan diri sendiri. Konon, kemampuan menertawakandiri sendiri adalah cermin kecerdasan dan kematangan pikiran.
Pikiran-pikiran kadaluarsa yang disindir oleh Miss Kadaluarsa malah banyak terjadi di lingkungan politik. Bahwa perempuan mesti dijatah 30% suara, menurut saya, itu betul-betul kadaluarsa. Bagaimana kalau di partai itu perempuan yang layak pilih tak mencapai angka 30%, mosok mekso sak onoke? Kalau dipaksakan, dampak buruknya kembali menimpa kaum perempuan. “Wis gak enthos, mekso. Paling-paling KKN.”
Juga, bagaimana kalau perempuan layak pilihnya ada lebih dari 30%; misalnya 50%? Apakah harus ditekan hanya 30%, lalu yang 20% dilimpahkan kepada lelaki yang sebetulnya gak enthos pula? Target-targetan angka ini mungkin cocok di era Orde Baru. Di era reformasi dan demokrasi, di mana rakyat bebas memilih dan tiap individu dapat menunjukkan kemampuan dirinya dengan bebas pula, sebaiknya biarkan proses seleksi berjalan secara alami.
Tahun 2004, PDIP berhasil meruntuhkan mitos kadaluarsa bahwa perempuan tak boleh menjadi pemimpin. Tantangan PDIP saat ini adalah membongkar mitos kadaluarsa bahwa hanya Megawati yang bisa menjadi pemimpin. Pikiran segar dari PKS bahwa “orang muda yang harus memimpin” inilah yang mesti diamini dan diyakini oleh segenap rakyat Indonesia, menyongsong perhelatan Pemilu 2009 yang akan datang.
Lalu, bagaimana dengan Pilkada putaran kedua? Kita, rakyat Jawa Timur yang akan menentukan siapa Gubernur Jatim 2008-2013, sudah waktunya menyingkirkan pikiran-pikiran kadaluarsa. Perempuan tak layak memimpin? Sudah kadaluarsa. Birokrat akan melanggengkan KKN? Kadaluarsa pula. Jadi, mana yang lebih layak pilih? Ooopppss, ini rahasia kita masing-masing ya.
Sirikit Syah
16 Agustus 2008
