Belakangan ini kita dengar semakin gencar suara minoritas di berbagai forum, apakah forum ilmiah (seminar, diskusi), di rapat-rapat pemerintah dan perwakilan rakyat, maupun di media massa. Beberapa isu menonjol yang menjadi perhatian atau agenda kaum minoritas bersuara dominan itu antara lain: isu hak asasi umat Ahmadiyah, isu gender ketiga, dan isu poligami sebagai perbuatan kriminal.
Media massa kita, secara umum, maksud saya selain media massa berhaluan Islam seperti Republika, Suara Hidayatullah, dan Sabili, secara nyata membela umat Ahmadiyah atas nama hak asasi manusia. Kata kunci yang kerap digunakan oleh para penulis di media massa ini adalah: pluralisme dan hak asasi manusia. Dengan cerdik substansi persoalan dibelokkan sedemikian rupa. Sejatinya, MUI, MMI, FPI, dan jutaan umat Islam lainnya tidak keberatan dengan pluralisme dan tak hendak menganiaya hak hidup umat Ahmadiyah. Substansinya adalah: umat Ahmadiyah mesti jelas dan tegas mendefinisikan sosok dirinya. Makhluk apakah gerangan Ahmadiyah itu? Bila umat Ahmadiyah sendiri tidak tegas dan malah berputar-putar dalam mendefinisikan diri sendiri, apa yang sesungguhnya hendak kita bela dari umat Ahmadiyah tersebut?
Mayoritas umat Islam, termasuk MMI, FPI, dan otoritas negara MUI, tentu setuju bahwa membakar masjid adalah tindak kriminal. Demikian juga mengancam dan mengusir penduduk (umat Ahmadiyah) dari tempat tinggalnya. Namun kejadian ini tentu tak dapat begitu saja dipersalahkan kepada fatwa MUI. Orang cerdas akan tahu bahwa antara fatwa MUI dengan tindakan brutal sementara rakyat, tidak berkorelasi. Daripada menyalah-nyalahkan fatwa MUI, mestinya kita para tokoh publik bersuara dominan ini berteriak memanggil aparat keamanan dan penegak hukum. Kemana mereka? Bukankah menjaga keamanan dan kedamaian adalah tugas mereka?
Menyedihkan mendengar dan membaca betapa persoalan-persoalan substansial telah dibelokkan oleh suarat kaum minoritas elit yang menguasai dan mendominasi forum-forum ilmiah dan media massa. Kebebasan beragama tidak sama dengan kebebasan mem’pleset’kan agama. Membela dan melindungi nyawa manusia Ahmadiyah adalah satu hal dan melindungi Islam dari ‘pemlintiran’ dan ‘pembelokan’ adalah hal lain. Namun, inilah yang dilebur sedemikian rupa sehingga yang tampak di permukaan adalah kesewenang-wenangan MUI, kebrutalan sebagian rakyat Indonesia, dan teraniayanya umat Ahmadiyah. Bahwa umat Ahmadiyah bingung dengan jati dirinya sendiri, luput dari perhatian.
Suara kaum minoritas elit juga bisa dengan mudah kita jumpai di media semacam Jurnal Perempuan. Meskipun namanya menggunakan ‘perempuan’, justru terjadi dekonstruksi makna ‘perempuan’ oleh Jurnal Perempuan. Tidak ada ibu rumah tangga biasa, yang buta huruf, yang sukses menjadikan anak-anaknya sarjana. Tidak ada ibu ketua PKK sebuah kampung yang berhasil menghijaukan kampungnya. Tak ada istri dalam perkawinan poligami (pertama maupun kedua) yang sukses menjaga keharmonisan rumah tangganya. Yang ada di majalah berjudul ‘perempuan’ itu adalah para perempuan single parent, wanita karir yang sukses, bahkan kaum lesbian yang berbahagia. Seorang tokoh perempuan beragama Islam bahkan mengatakan, “Allah menilai seseorang dari ketaqwaannya, bukan orientasi seksualnya.” Tokoh perempuan yang meng’kriminal’kan poligami dan men’sah’kan kawin kontrak ini tahun lalu mendapatkan penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat.
Bila Jurnal Perempuan hanya menyuarakan suara perempuan minoritas semacam itu, dan sebagian besar majalah perempuan hanya memotret perempuan glamour dan kaum selebritis, dimana kita bisa menemukan kisah-kisah perempuan nyata di media massa? Mengapa tak banyak profil Siti Fadila Sapari di media perempuan, padahal dialah yang paling patut disebut sebagai tokoh kebangkitan bangsa di tahun ke-100 kebangkitan nasional ini? Dialah tokoh Indonesia yang berani berkata ‘Tidak” kepada AS dan WHO dan tak takut apapun dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia? Dimana pula kita temukan profil tokoh seperti Ibu Yoyoh, yang dengan 12 anak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sambil aktif di dunia politik dan menerima penghargaan politikus wanita internasional?
Sebetulnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling rukun, damai, dan toleran. Sejak berabad-abad yang lampau nenek moyang kita hidup berdampingan dengan saling menghormati. Kehadiran para Wali juga tidak membuat penganut agama lain kalang kabut terusir dari wilayahnya. Islam Kejawen yang dipengaruhi tradisi Hindu hidup subur di pedesaan-pedesaan. Mengapa sekarang menjadi runcing? Karena sebagian ingin menonjolkan diri dan ingin mengkampanyekan bahkan mensosialisasikan keyakinan dan gaya hidup mereka secara terbuka. Sebagian dari kita menjadi tidak toleran, atau memanfaatkan toleransi umat secara sembarangan. Pluralisme dapat diterima, namun mengacak-acak syariat agama tak termasuk wilayah pluralisme. Menjadi gay, homoseks atau lesbian aalah urusan pribadi, tanggungjawabnya langsung kepada Tuhan, namun ketika paham ini dirayakan dan ditular-tularkan, di sinilah gesekan dan friksi terjadi.
Sayangnya, umat Islam yang adalah mayoritas penduduk Indonesia, tak memiliki suara menggelegar, dan tak memiliki amplifyer untuk mengeraskan suara mereka. Di lain pihak, suara kaum minoritas yang kebetulan berada di posisi elit (para pemimpin media massa, para pemimpin perguruan tinggi, para tokoh publik), dengan mudah menyuarakan pandangan mereka melalui pengeras suara. Bagaimanapun, kita mesti ingat bahwa kebenaran tidak diukur dari suara mayoritas atau kedudukan puncak (elitisme). Kebenaran jelas ukurannya. Kebenaran agama adalah kitab suci, kebenaran negara ada pada hukum, peraturan dan badan pemerintah. Kebenaran sosial adalah norma masyarakat setempat. Bila rakyat tak patuh pada hukum agama, hukum negara, maupun norma masyarakat setempat, apa jadinya bangsa ini? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dengan seksama.
Sirikit Syah
Mei 2008
