Rakyat Indonesia ini luar biasa kuat. Dibohongi terus menerus perihal “bebas biaya pendidikan” bagi anak-anaknya, mereka tidak pernah protes. (Voucher pendidikan saja diselewengkan, oleh wakil kita di DPR RI). Mata pencaharian para sopir angkot dan pedagang kaki lima ditutup selama 12 hari ketika George Bush berkunjung (7 hari sebelum dan 5 hari sesudah kunjungan), mereka tidak ikutan demo mahasiswa dan kelompok agama. Lapangan kerja hilang karena pabrik pindah ke Vietnam, rakyat menciptakan pekerjaan sendiri. Dikejar-kejar, digusur, diobrak oleh Satpol PP; ambruk hari ini, besok bangkit lagi. Di negara maju ada bantuan sosial dari pemerintah untuk para pengangguran, di sini tidak ada. Rakyat Indonesia survive dengan sendirinya. Kita patut bangga pada daya tahan dan daya kreatif kita.
Belakangan kita lihat, ibu-ibu dan bapak-bapak antre minyak tanah di bawah terik matahari. Saya ingat mengalami antre seperti itu pada tahun 60-an, dengan ibu saya. Betapa kemajuan berjalan mundur di negeri kita. Sebagian pengantre mengatakan, sudah dua hari tidak memasak. Mereka membeli makanan di Warteg (Warung Tegal). Tapi baru dua hari sudah “tekor”. Warteg-pun kemahalan untuk mereka, maka mereka antre setengah hari untuk mendapatkan minyak tanah untuk memasak. Antre setengah hari pun, belum tentu dapat minyaknya.
Apakah pasokan minyak tanah menipis? Apakah permintaan meningkat? Apakah ada balance antara permintaan dan pasokan, namun distribusi berbelit-belit? Kata Aditiawan Chandra, seorang anggota Komite Kebijakan Publik, Pertamina sudah kegemukan. Perusahaan BUMN itu untung besar. Salah satu dari 10 BUMN dengan keuntungan terbesar (keuntungan 10 BUMN itu mencapai 80% dari total keuntungan seluruh BUMN). Karena gemuk, “Tampaknya Pertamina mengalami kesulitan melangkah,” sindir Chandra, Rabu lalu, di Garden Palace Hotel. Kinerja BUMN gemuk, dengan kata lain, semakin lamban.
Kita tahu, gaji seorang direktur BUMN gemuk bisa dipakai membayari gaji ratusan polisi, tentara, guru, atau buruh. Sementara rakyat antre minyak tanah, petinggi Pertamina riwa-riwi menggunakan pesawat pribadi atau mobil-mobil mewah dan berakhir pekan di villa-villa mewah. Gaji dan fasilitas besar BUMN yang menguntungkan dapat ditolerir? Oke. Tapi, bagaimana dengan BUMN yang merugi? Terdapat 43 BUMN merugi (dari 139 BUMN, sekitar 30%) dengan total kerugian Rp 6,6 triliun. Namun para direksinya tetap saja bergaji tinggi. “Yang rugi kan negara,” demikian logika berpikir pengelola BUMN. Ujung-ujungnya, yang rugi rakyat.
Garuda misalnya. Apa tidak aneh, perusahaan penerbangan BUMN harga tiketnya paling mahal, dengan kapasitas angkut selalu penuh, dinyatakan rugi. Kemana semua income-nya itu? Lalu, BUMN yang sedang untung, dijual (Menteri BUMN masa Megawati, Laksamana Sukardi, menjual Indosat pada Singapura). Alasan petinggi, “Bila perusahaan rugi, jelas tak ada yang beli. Justru untung, dijual, cepat laku.” Betul-betul otak pedagang kelontong. Keliru lagi! Bila kita punya perusahaan yang menguntungkan dan merugikan, pasti yang kita jual bukan yang sedang memberi keuntungan pada kita. Ini sangat awam. Tak ada dugaan lain dari penjualan Indosat selain untuk kepentingan pribadi-pribadi.
Rabu kemarin Komite Kebijakan Publik mengadakan seminar di Garden Palace Hotel. Saya datang dengan harapan, KPP dan peserta seminar akan menyoroti kinerja BUMN. Ternyata tidak. KPP dibentuk oleh asosiasi BUMN. Bayangkan. Ini kan sama saja dengan seandainya KPU dibentuk oleh partai politik. Atau, KPI dibentuk oleh ATVSI & PRSSNI. Jadi, KPP memang tidak menyoroti kinerja BUMN, melainkan malah sebagai protector (pelindung) BUMN dari kebijakan-kebijakan yang merugikan BUMN. Dengan demikian, yang diawasi oleh KPP adalah pemerintah dan DPR, yang akan menelurkan kebijakan-kebijakan untuk BUMN. Terungkap juga bahwa salah satu fungsi mereka adalah melobi DPR dan pemerintah.
BUMN, antara lain, mengeluh, “Seringnya gonta-ganti direksi membuat kinerja kami lamban”; yang maksudnya, terlalu banyak intervensi politik yang tak dikehendaki. Juga, BUMN lelah diperlakukan sebagai “sapi perah” oleh parpol dan pemerintah. Tak heran gaji direksi tinggi. Untuk menjadi direktur, mereka mesti “menyuap” para pemilihnya (DPR, pemerintah), dan modal mesti kembali.
Bagaimana nasib rakyat? Masih antre minyak tanah. Listrik masih byar pet. Biaya telepon masih mahal. Service Garuda semakin mengecewakan. Pertanyaannya: BUMN untuk siapa?
Sirikit Syah
Desember 2006
