Oleh Sirikit Syah
Berbagai penelitian ilmu sosial, khususnya kajian media, membuktikan adanya keterkaitan antara terpaan media dan perilaku konsumen media. Karena banyak iklan Kaji di media massa, rakyat Jawa Timur ‘kesengsem’ melihat senyum manis Khofifah, lalu mencoblosnya beramai-ramai.
Menjelang Pilgub putaran kedua, media massa di Jawa Timur dipenuhi iklan politik, baik yang terang-terangan berformat ilklan, maupun yang tersembunyi di balik liputan berita. Pendapatan dari iklan yang nyata akan masuk kas perusahaan dan dapat mensejahterakan seluruh karyawan dan keluarganya. Berita dengan iklan terselubung hanya menggemukkan dompet wartawan atau redaktur tertentu. Masyarakat konsumen media sesungguhnya membutuhkan berita politik yang jujur, bukan iklan, dan terutama bukan berita yang disisipi promosi terselubung.
Kita melihat, betapa mahalnya biaya pilgub putaran kedua. Kedua kandidat begitu royal mengucurkan dana iklan ke perusahaan-perusahaan media, cetak maupun siaran. Tujuannya sederhana: mempengaruhi opini publik. Kandidat juga menggunakan lembaga survai untuk memperkuat pengaruhnya. Lembaga survai mengumumkan –atas dasar survai mereka yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan- angka-angka perolehan suara dalam perhitungan cepat. Rakyat percaya, bahwa pasangan Kaji akan menang.
Tim sukses pasangan Kaji mungkin memandang metode quick-count sebagai cara yang sah untuk mengontrol perolehan suara dan mencegah terjadinya kecurangan dalam penghitungan. Tim Karsa, sebaliknya, bisa saja berpandangan ini merupakan upaya intimidasi, bahkan provokasi. Ini sebuah legitimasi untuk ’protes’ dan ’marah’ bila penghitungan suara manual oleh KPUD tidak sama dengan catatan quick-count. Ini sebuah fait a compli, pemaksaan kehendak.
Meskipun perbedaan angkanya sangat tipis, Karsa menang. Ini bisa dianggap hasil yang jujur. Bila Karsa menang dengan perbedaan angka yang besar, ini dapat dicurigai sebagai kebohongan publik. Rakyat Jawa Timur tahu dan sadar, betapa populernya pasangan Kaji. Kemenangan tipis jelas jujur dibanding kemenangan besar. Tetapi, ada saja yang tetap menganggap itu tidak jujur, bahkan curang.
Tanpa perlu berafiliasi ke pihak manapun, nalar dan logika kita mestinya dapat menerima bila pasangan Karsa memenangkan pertarungan di Jatim. Selama ini media massa dan kecanggihan mesin tim sukses berhasil membuat kita semua abai pada kenyataan bahwa Pak De Karwo amat dikenal di Jatim. Jangankan kalangan PNS, pesantren, dan Golkar; rakyat PDIP saja memilih dia pada pilihan awal. Nama dan wajah PakDe sudah terpateri di benak rakyat Jatim sejak dia mulai kampanye lunak (soft campaign) tahun 2006, bahkan sejak dia menjabat di beberapa pos strategis di Pemprov Jatim.
Sementara itu, Khofifah memang pendatang baru yang mencuri perhatian. Pengalamannya di kancah politik, ketokohannya di kalangan muslim dan muslimat, kecerdasannya, dan gendernya (daya tarik bagi pemilih perempuan), luar biasa. Para penyandang dana tanpa berpikir panjang langsung mendukungnya. Para pemilih mengelu-elukannya. Khofifah betul-betul pesaing kuat Pak De, terbukti keduanya mencapai peringkat atas –dengan beda angka tipis- pada putaran pertama.
Sayang, bila Hillary Clinton setelah bertarung sengit melawan Obama (pertarungan kandidat terlama dan tersengit sepanjang sejarah di AS) dapat menyalami dan langsung menyatakan dukungan, tidak demikian dengan Khofifah. Hillary langsung menyerukan kepada para pendukungnya/para pemilih perempuan, untuk mendukung Obama. Pada putaran terakhir, John McCain yang sampai ’berdarah-darah’ melawan kampanye Obama, akhirnya juga menghormati kemenangan Obama. Dalam pidatonya dia menyatakan ’siap mengabdi pada negara di bawah kepemimpinan Presiden Obama’. Tidak demikian dengan pasangan Kaji.
Tentu saja pasangan Kaji pasti memiliki alasan untuk memprotes kekalahan dan membuktikan adanya kecurangan. Mudah-mudahan kebenaran yang tengah dicari di Mahkamah Konstitusi segera muncul. Bila kita dengan tulus mempercayakan hal ini kepada MK, jangan sampai putusan MK nanti disebut sebagai ’kebenaran palsu’ atau ’kebenaran yang terbeli’, bila tak sesuai harapan kita; atau sebagai ’cermin kebenaran’ bila kita dimenangkan.
Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai suara rakyat. Rakyat Madura telah memberikan suaranya dengan tulus dan serius. Kurang bijaksana bila meminta mereka mencoblos ulang, seolah-olah suara mereka sebelumnya adalah sebuah kekeliruan. Bila yang dipersoalkan adalah masalah penghitungan, seyogyanya sang penghitung (KPUD) lah yang mesti mengulangi pekerjaannya, dengan pengawasan dua kali lipat bila perlu.
Sebagai orang yang 48 tahun hidup di Surabaya dan melihat Jawa Timur terbelah, saya pikir akan sangat baik bila Gubernurnya Pak Karwo dan Wagubnya Bu Khofifah. Ini sebuah solusi yang lumayan. Pemilih mereka seimbang, dan Khofifah sangat kompeten. Sayang, tak ada aturan yang membolehkan hal semacam itu terjadi. Tapi, bukankah aturan yang membuat manusia (para anggota DPR/D)? Daripada menghadapi hampir 50% rakyat yang tidak memilih (berpotensi menjadi warga pembangkang) dan pemerintahan tidak legitimate, lebih baik merangkul massa lawan dalam koalisi. Dengan demikian mungkin tak ada lagi kisruh Pilkada seperti di Maluku Utara, Sumatra Selatan, NTB, dll.
November 19, 2008
www.lkm-mediawatch.org
