Sirikit Syah
Menyaksikan debat terbuka kandidat presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat, tak pelak lagi, membuat kita masih harus belajar banyak dari negeri Paman Sam itu. Percuma kita mengimpor demokrasinya, bila kita tidak memahami dan menghayati untuk apa demokrasi itu sesungguhnya. Demokrasi bukan tujuan, melainkan alat/sarana mencapai tujuan. Gejala bahwa rakyat Indonesia sudah puas dengan alam demokrasi, seolah-olah itulah tujuan kita saat melakukan gerakan reformasi 10 tahun lalu, tampak di berbagai kalangan. Dari kalangan paling atas sampai ke akar rumput, semua lupa pada tujuan bangsa kita sesungguhnya dan asyik dengan demokrasi itu sendiri.
Siapa masih ingat bahwa tujuan bangsa kita adalah kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi semua? Para elite berkuasa hanya fokus pada tujuan melanggengkan kekuasaan, para tokoh lain berkonsentrasi menggalang kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan. Rakyat berkonsentrasi mengais kehidupan yang makin lama makin menyulitkan, lalu terperangkap dalam demo-demo jalanan yang tidak produktif. Bahkan, melihat para elit menjadi koruptor, rakyat merasa mereka juga sah-sah saja menjadi pencuri.
Yang menarik pada perdebatan dua kandidat di AS, terutama antara Joseph Biden vs Sarah Palin kemarin adalah betapa anggunnya mereka berdua dalam berdebat. Biden yang sangat berpengalaman, mendebat dengan santun. Tidak sedikitpun dia berupaya merendahkan atau mengejek Palin yang bisa dianggap masih bau kencur itu. Sebaliknya, Palin yang jauh lebih muda dan kurang berpengalaman, dengan meyakinkan mendebat Biden tanpa sungkan, toh tanpa kecenderungan ‘ngalamak’ ( Jawa: kurang ajar). Ada nuansa saling menghormati.
Mereka berdua tak hanya memiliki kemampuan retorika yang hebat, tetapi mereka juga mendasari argumen dengan data dan analisis yang sangat terukur, jauh dari kesan subyektif. Dua pendebat ini tidak pernah saling menginterupsi, meskipun dari mimik mukanya, tampak sangat ingin. Mereka dengan sabar menunggu lawan bicara sampai pada titik kalimat terakhir, baru mereka menambahkan sesuatu yang ingin disampaikan.
Bandingkan dengan para politisi kita, dalam perdebatan di Senayan maupun di layar televisi. Tidak ada yang bersedia menunggu lawan bicara menyelesaikan kalimatnya. Semuanya saling interupsi, menyela, menumpuk, bahkan saling pukul dan loncat meja kursi. Pemirsa atau rakyat tak tahu lagi siapa bicara apa. Pesan menjadi kabur, kita menjadi bingung. Kita selalu salah menangkap pesan para wakil rakyat atau kandidat, lalu salah memilih, dan terperangkap dalam orde lima tahunan yang semakin berdarah-darah.
Media berpihak pada siapa?
Mula-mula memang kita terperanjat mendengar Oprah Winfrey, ikon media Amerika itu, menolak menghadirkan Sarah Palin ke acara talkshownya yang amat berpengaruh itu. (Bayangkan, seluruh dunia menonton Oprah, termasuk para perempuan di negeri Arab Saudi). Bukankah ini perlakuan diskriminatif, berat sebelah, memihak? Bukankah itu anti-demokrasi? Mengapa pula Oprah tak bersedia menyediakan durasi tayang untuk Palin, cawapres John McCain itu?
Oprah Winfrey mungkin berpihak, tapi dia tidak melakukan kesalahan apapun. Televisi, atau pada umumnya media massa, memang berpihak. Percuma media massa mengelak penilaian ini. Rakyat yang pintar sudah tahu. Ada media yang terang-terangan memihak (seperti Fox atau Oprah), ada yang malu-malu kucing dan sembunyi-sembunyi (seperti kebanyakan media massa), ada pula yang penuh strategi (simak pemberitaan dan pemuatan artikel di media mainstream Indonesia mengenai kasus Ahmadiyah ataupun UU Pornografi) .
Dalam sebuah tulisannya di Majalah Basis tahun 2004, Jacob Oetama mengatakan, media pasti memihak. “Umumnya media memihak yang sehari-hari yang disebut underdog dan dalam konteks pergerakan dulu maupun kini, memihak mereka yang ketinggalan, ditinggalkan, terlantar, miskin, terbelakang, atau yang termarginalisasikan”. Sah-sah saja ketika Kompas memihak kalangan yang tidak setuju eksekusi Tibo, sama sahnya dengan Tempo atau Koran Tempo yang terus menghantam FPI dan membela Ahmadiyah. Maka, ketika Oprah menolak kehadiran Sarah Palin di acara talkshow-nya, ini sebuah keterbukaan atas pemihakannya pada Barack Obama.
Oprah Winfrey tak jauh beda dengan Fox TV yang berhaluan republikan. Atau The New Yorker yang terang-terangan menghina/mengejek Obama. Dalam sebuah edisinya, New Yorker menggambar karikatur Obama dalam busana Muslim, lengkap dengan jubah, surban, dan sandalnya. Judulnya: “The Politics of Fear”. Baik kubu Demokrat maupun Republik sama-sama mengecam penggambaran itu sebagai “tasteless and offensive”.
Kalau Fox dan The New Yorker boleh melakukan kampanye media semacam itu, mengapa Oprah tidak boleh? Bagi rakyat Amerika yang ingin tahu dan keingintahuannya adalah hak, silakan memutar channel Fox. Sesederhana itu. Inti dari “perang kampanye melalui media” ini adalah bahwa media massa amat berpengaruh. Palin sangat mengincar acara Oprah, namun Oprah menolak pengaruhnya digunakan oleh pihak yang tidak didukungnya.
Pemilu Indonesia
Ini tentu berbeda dengan Indonesia jaman Orde Baru, dimana seluruh stasiun televisi (tak hanya TVRI) hanya mengusung suara Golkar. Seperti sebuah kewajiban. TVRI memang media pemerintah, namun TV Swasta waktu itu (RCTI, SCTV, TPI) juga memiliki keterkaitan dengan penguasa negeri. Alhasil, pada masa Pemilu di era Orde Baru, semua layar kaca televisi kita berwarna kuning. Setelah reformasi, pada Pemilu tahun 1999, semua televisi ramai-ramai mengusung suara PDIP, dan layar kaca berubah warna menjadi merah. Tahun 2004, senyum SBY menghiasi layar kaca dan halaman koran.
Pada Pemilu 2009 nanti, partai-partai harus bersusah payah mengumpulkan uang untuk membayar slot iklan. Membayar! Padahal rakyat berhak tahu dan mengenali partai-partai dan kandidat-kandidat itu. Media massa wajib memenuhi hak rakyat untuk tahu. Tanpa membayar slot iklanpun, mestinya media massa memberi space/durasi pada partai-partai kurang terkenal itu. Di sinilah peran dan pengaruh media massa mestinya dijalankan tanpa keberpihakan.
Karena “kewajiban beriklan”, banyak partai akan berdarah-darah mengumpulkan uang untuk bisa memasang iklan. Jumlah uang iklan kampanye politik itu semestinya bisa digunakan untuk membangun organisasi partai, mensubsidi rakyat yang kesulitan, membiayai proyek-proyek yang pro-poor. Sebaiknya media massa Indonesia meniru hal-hal baik dari peran media di Amerika. Antara lain: tetap memberi ruang untuk pemberitaan tak berbayar (bukan iklan) pada para kandidat. Dengan demikian, partai politik dan media massa bersama-sama menghemat dana kampanye dan mengerem pemborosan. Masih banyak yang perlu dibiayai di negeri kita ini selain promosi para kandidat pemimpin.
Sirikit Syah
4 Oktober 2008
