Banyak sekali pertanyaan ditujukan pada kita oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan kadang-kadang, pertanyaan itu muncul dari diri kita sendiri. Inilah pertanyaan itu: ”Mengapa dan bagaimana Indonesia bisa bersatu?” Pertanyaan itu sangat sahih dan signifikan, mengingat kontur geografis dan keanekaragaman suku dan budaya di negeri ini.
Bila Eropah yang luasnya kira-kira sama dengan Indonesia dan hanya terdiri dari satu daratan (kecuali Inggris) bisa ’terpecah’ menjadi banyak negara, apakah tidak mungkin Indonesia juga terpecah menjadi banyak negara? Jawabannya tentu: sangat mungkin. Dengan jumlah pulau lebih dari 17 ribu, lautan yang lebih luas daripada daratan, ratusan suku, bahasa, dan agama; secara nalar bersatunya Indonesia merupakan sebuah pencapaian luar biasa dari para bapak bangsa (founding fathers).
Kemarin saya berada di Sumenep, dan ketika ’break’ pelatihan para peserta berbicara dengan bahasa ibu mereka, saya sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Mereka kemudian mengatakan, jangankan orang Surabaya atau Jawa, orang sesama Sumenep saja bisa saling tidak mengerti karena perbedaan dialek, pengucapan kata, dan perbendaharaan kata di level kecamatan yang berbeda. Sumenep memang unik, kecamatannya tersebar hingga ke dekat Kalimantan Selatan, Tuban, Sulawesi Selatan, Bali dan NTB. Masing-masing kecamatan/pulau dengan bahasa mereka sendiri. Itu baru Kabupaten Sumenep. Di Madura ada empat kabupaten lainnya.
Memandang wajah saudara-saudara Madura ini saya tak henti berpikir, ”Bagaimana kalau Madura menuntut lepas menjadi propinsi tersendiri?” Ini tentu mungkin juga, karena kekayaan Madura adalah sumber daya manusianya yang terkenal ulet dalam mengarungi hidup. Ditambah alamnya yang menyimpan potensi (pertanian, perikanan, pertambangan). Sekarang ini Jawa Timur merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak (34 juta) di Indonesia, dan kota/kabupaten terbanyak (39 kabupaten) pula. Bila Jawa Barat bisa pecah menjadi tiga (DKI, Banten, Jabar); dan banyak propinsi lain juga pecah menjadi dua atau tiga (istilah politiknya ’pemekaran’), mengapa Jawa Timur tetap bertahan menjadi satu propinsi? Menurut saya, ini sebuah pencapaian luar biasa. Rasa persatuan dan kesatuan arek Jawa Timur yang amat kuat.
Terlepas dari kekuatan persaudaraan penduduk Jawa Timur yang sebentar lagi mesti memilih gubernurnya ini, persatuan Indonesia secara keseluruhan tak luput dari Sejarah Soempah Pemoeda 1928. Para bapak bangsa kita telah bersumpah untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Saya pikir, ini sebuah pencapaian luar biasa pada abad ini atas suatu eksistensi bangsa dan negara, bahkan ditinjau dengan skala tingkat dunia. Negara sekecil Singapura saja memiliki empat bahasa resmi: Inggris, Mandarin, Melayu, Tamil. Malaysia memiliki dua bahasa resmi; Inggris dan Melayu. Indonesia tak perlu repot-repot: semua penduduk Indonesia mengerti dan menggunakan bahasa Indonesia.
DR. Heinz Wilms, seorang konsultan turisme yang saya jumpai di Ubud dan dia sudah tiga tahun ini tinggal di Bali, mengakui pencapaian itu. Pada kunjungannya ke Papua, termasuk ke kecamatan dan lembah paling terpencil, dia terkejut karena penduduk Papua itu bisa berbahasa Indonesia. Bagi kita rakyat Indonesia, bahasa Indonesia memang bahasa kedua, bahasa ibu (umumnya bahasa daerah) adalah bahasa pertama. Di antara kita yang berbeda-beda suku bangsa, bahasa, dan agama, ada sebuah medium pemersatu yang membuat kita ’feel at home’ dimanapun kita berada, yaitu Bahasa Indonesia.
Beberapa pertanyaan kritis yang muncul belakangan adalah: mengapa Bahasa Nasional Indonesia diambil dari Bahasa Melayu (yang kemudian menjadi Bahasa Indonesia)? Yang kritis sekaligus berpikiran primordial akan bertanya: mengapa tidak Bahasa Jawa saja, mengingat para bapak bangsa itu kan mayoritas orang Jawa, tinggal di pulau Jawa dan sehari-hari menggunakan bahasa Jawa dan Belanda untuk urusan resmi maupun pergaulan, bukan bahasa Melayu? Ini sebuah pertanyaan masuk akal, apalagi bila melihat jumlah pengguna bahasa Jawa di tanah air tak bernama (kelak bernama Indonesia) ini pada masa itu, yang jauh lebih banyak daripada penutur bahasa Melayu.
Jawabannya pun mudah diterima akal dan para penutur Bahasa Jawa akan lega atas jawaban itu: bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca, bahasa pergaulan internasional, bahasa perdagangan. Dari karakternya, bahasa Melayu berkarakter egaliter, amat cocok digunakan untuk urusan pemerintahan yang tidak feodal alias demokratis (pada abad 19 itu para bapak bangsa berpikir tentang egalitarianisme dan demokratisasi pemerintahan). Sedangkan Bahasa Jawa, meskipun banyak buku pada masa itu diterbitkan dalam Bahasa Jawa, kurang tepat digunakan untuk bahasa pergaulan, perdagangan, dan pemerintahan. Bahasa Jawa terlalu ber-strata, berbau feodal. Kita tak dapat menggunakan kosa kata yang sama untuk ’makan’ atau ’tidur’ atau apapun terhadap ayah/atasan, suami/istri, anak/cucu, teman/tetangga, pegawai/bawahan.
Meskipun bahasa Melayu juga memiliki ragamnya (Melayu Riau, Melayu Kalimantan, Melayu Bugis, Melayu Ambon, dll), tak banyak perbedaan kosa kata antara ragam bahasa-bahasa tersebut. Berbeda dengan Bahasa Jawa: ada Bahasa Jawa Ngayogyakarta, Purwakarta/Banyumas, Suroboyoan, Osing/Banyuwangen, Kulonan, Pesisir, Malangan, dll. Ragam mana yang akan dipilih, adalah persoalan sendiri. Bagaimana menghapus strata dan ciri feodalistis, adalah persoalan lain. Bahsa bahasa Suroboyoan yang kita elu-elukan sebagai Bahasa Jawa paling egaliter memiliki perbedaan antara bahasa Suroboyo kampungan dan sekolahan/kantoran.
Memperingati 28 Oktober tahun ini, 80 tahun Soempah Pemoeda, ada baiknya kita duduk sejenak dan merenungkan jasa-jasa para pendiri negara kita. Satu bangsa, Bangsa Indonesia, satu tanah air Tanah Air Indonesia, satu bahasa, Bahasa Indonesia. Mungkin semangat inilah yang membuat kita masih berada di sini sekarang, Indonesia yang bersatu.
Sirikit Syah
25 Oktober 2008
