Sirikit Syah
Senang sekali mendengar kabar Pemkot Surabaya akan mengambil alih pengelolaan Gedung Mitra (kini bioskop) di kompleks Balai Pemuda. Tetapi rasa senang itu berbaur rasa was-was: ”Jangan-jangan alasan pengambilalihan itu cuma basa-basi”. Betulkah Pemkot berniat membangun Gedung Kesenian di situ? Maaf kalau saya sangat skeptis, bahkan apatis. Janji-janji semacam ini sudah saya dengarkan selama separuh hidup saya sebagai aktivis kesenian dan arek Suroboyo. Rasa was-was juga didasari fakta bahwa kawasan itu sangat strategis. Pengusaha mana yang tidak meliriknya?
Masa remaja saya saya habiskan di kompleks Balai Pemuda di perempatan jalan Panglima Sudirman-Yos Sudarso-Pemuda itu. Mula-mula sebagai ’groupie’ para seniman. Idola saya waktu itu Leo Kristi, Gombloh, Wally Sherdil, Ronny Tripoli, Hare Rumemper, Franky (and Jane), Amang Rahman, Basuki Rachmat. Saya ikut apa saja: lomba menulis cerpen, menyanyi, main teater, main musik. Hanya melukis yang saya tidak ikut serta. Saya dulu terkagum-kagum pada Krishna Mustajab yang tampak kharismatik memimpin Dewan Kesenian Surabaya. Sekian tahun kemudian, saya menjabat salah satu Ketua Presidium Dewan Kesenian Surabaya (bersama Sam Abede Pareno dan Aribowo).
Tentu saja saya ikut sedih dan menangis ketika pondok dan galeri Aksera (Akademi Surabaya) digusur. Kemudian Galeri DKS dibongkar. Dibangun pondasi gedung kesenian sebentar, dirobohkan lagi, sekarang bekas Galeri DKS itu menjadi gedung DPRD Surabaya. Bengkel Muda Surabaya, rumah kedua saya di masa remaja, bersama kantor DKS, digusur ke gedung kecil yang ’nylempit’ di belakang mushola. Sekarang, bukan saja gedung DPRD yang dipagari. Bahkan mushola-pun diberi pagar!
Gedung bioskop Mitra itu dulunya bernama Balai Budaya. Sebuah gedung kesenian ’canggih’ pada jamannya, memiliki panggung yang bisa berputar, berkapasitas seribu penonton. Mengapa ya, kita tak pernah bisa memelihara peninggalan yang baik, apalagi memperbaiki dan memugarnya? Yang terjadi malah, kita merombaknya menjadi bioskop kecil-kecil berkapasitas 200an penonton, dan kehilangan gedung kesenian. Di masa remaja saya, hari Sabtu siang adalah saatnya anak-anak muda kota Surabaya bertemu di Students’ Show di bioskop Mitra yang berkapasitas 1000 itu. Istilah anak sekarang ’mejeng’ atau ’ngeceng’. Film-film yang saya ingat nonton di masa itu adalah Gone with the Wind, Ryan’s Daughter, Dr. Zhivago. FFI juga pernah diselenggarakan di Balai Budaya Mitra itu di tahun 70-an.
Dalam diskusi Ruang Tamu di Rungkut Asri Sabtu kemarin, seorang dokter yang peduli budaya membandingkan Surabaya dengan kota-kota besar lainnya di dunia, yang pernah dia kunjungi. Menurut dr. Ario Jatmiko, di setiap kota, pusat-pusat kesenian selalu ada di tengah kota. Setelah ada pusat kesenian, baru bisnis mengikuti. Katakanlah, segala macam restoran dan hotel seperti Starbuck sampai Hilton, akan mendekati pusat kesenian/pertunjukan. Tanpa ada daya tarik turis semacam itu, mustahil bisnis membuka usaha di kawasan itu, betapapun strategisnya lokasinya. Jadi, tidak dibalik: ”Lokasi strategis, bisnis buka usaha, ada atau tidak ada daya tarik kesenian/pertunjukan.” Yang benar adalah: ”Ciptakan daya tarik kesenian/pertunjukan di pusat kota, bisnis akan mengikuti.” Pusat industri pertunjukan teater paling menghasilkan adalah di kawasan Broadway, Manhattan, jantung kota New York.
Jadi, tidak mungkin bila sebuah pemerintahan kota hendak memindahkan pusat-pusat kesenian ke pinggiran, sebagaimana Aksera dipindah ke kawasan Dukuh Kupang, atau DKS dipindah ke Tambaksari, dan berharap kawasan itu akan didatangi peminat kesenian dan diikuti bisnis restoran, cafe, toko suvenir, hotel. Dukungan infrastruktur dan akses (jalan raya, jalur angkutan kota) adalah faktor penting yang mesti dipertimbangkan. .
Membangun tekad seniman
Seniman selalu bertekad menjadikan kota tempat tinggalnya berbudaya. Tidak ’garing’ dibakar asap pabrik dan deru mesin industri. Namun selalu saja bila kalangan seniman menggugat atau mempertanyakan arah kebijakan pemerintah kota, dalam hal ini menanyakan rencana Pemkot atas kompleks Balai Pemuda misalnya, seniman diserang balik dengan pertanyaan ”Kalau sudah dibuatkan Gedung atau Pusat Kesenian, bisa mengisi tidak?” Pertanyaan itu tak ada salahnya. Seniman muda Riyadi Ngasiran juga sudah introspeksi. Dia mengajak kami semua jangan terburu-buru menuntut kepastian arah kebijakan. Akan lebih baik lagi bila kita menyumbang saran dan rancangan program yang matang. ”Jadi, kita mesti rembugan dan memantabkan diri dulu. Kalau di antara kita cuma bisa berwacana dan gegeran terus, ya sama saja,” begitu katanya. Sebuah pemikiran yang positif. Para seniman Surabaya, sudah waktunya kita bersatu.
Meskipun demikian, pertanyaan birokrat yang biasanya diajukan secara sinis itu: ”Seniman bisa mengisi tidak?” juga pertanyaan yang kurang bertanggungjawab. Sebab, seniman tentu saja akan bisa mengisi kegiatan pertunjukan di Gedung Kesenian bila ada dananya. Darimana dananya? Tentu saja dari pemerintah. Selama ini bidang pariwisata hanya mengurusi night club, tempat pelacuran, perjudian, hotel dan restoran, atau mengirim misi promosi & kesenian di luar negeri. Pemkot pasti bisa bila berniat menyisihkan sebagian anggaran untuk membiayai sebuah produksi kesenian yang berkualitas.
Setelah pemerintah bersungguh-sungguh membangun Gedung Kesenian, mesti dibentuk management Gedung Kesenian dengan anggaran pemerintah yang akan mengatur dan mengelola gedung semaksimal mungkin. Tim ini bisa gabungan para birokrat, industriawan, akademisi, seniman. Seperti kata Cak Kadar, kalau di Jakarta ada Taman Ismail Marzuki, di Surabaya mengapa tak kita namai kompleks itu Taman WR Soepratman? Sebagai arek dan seniman Surabaya, saya berharap Pemkot kali ini betul-betul menepati janjinya membangun pusat kesenian (galeri, museum, gedung kesenian) di kompleks Balai Pemuda.
Penulis adalah arek Suroboyo, mantan ketua DKS (1992-2000)
