Sirikit Syah
Menonton pentas monolog Putu Wijaya selalu mencerahkan, sekaligus menghibur. Meskipun bersaing dengan pementasan Teater Dinasty bertajuk Tikungan Iblis pada saat yang sama, pengunjung pentas Putu Wijaya tak kalah antusias. Pertunjukan di Gedung Serba Guna Unair Kampus B, itu dipadati penonton, termasuk beberapa Wakil Rektor dan Dekan.
Kita mesti mengagumi stamina seniman 64 tahun itu. Hafalan narasinya –meski banyak diselingi improvisasi- amat luar biasa. Mimik, gesture, blocking, semuanya prima. Setiap geraknya adalah pesan. Setiap helai properti (yang amat minimalis) bermakna. Namun yang paling menyentuh kesadaran kita adalah pertanyaannya tentang ‘bagaimana kita merdeka dengan baik’.
Dialog kakek dan cucunya yang menjadi inti cerita adalah perbincangan kita sehari-hari. Betulkah kita sudah merdeka? Pertanyaan yang membuat para pejuang yang kehilangan nyawa atau anggota badan atau kerabat, uring-uringan. Memangnya sia-sia saja apa yang telah dicapai ara pejuang, kok sudah merdeka tidak merasa? Namun para penanya memiliki argumen yang sahih: kalau sudah merdeka kok kita tak boleh berbicara bebas, tetap membayar uang sekolah, tidak punya rumah, sulit makan tiga kali sehari? Mendhing waktu dijajah, semua terjamin, semua berjalan dengan lancar, karena ada ‘sang master’ yang akan mengurusi segalanya.
Putu Wijaya, dalam naskahnya yang telah dipentaskan di banyak negara, tampak uring-uringan. Dia keheranan, bahwa yang duduk di tampuk kekuasaan malah para pengkhianat negara yang dulu menjual teman sendiri (dan sekarang mungkin aset-aset negara)? Dia juga jengkel pada rakyat yang manja dan malas. “Merdeka itu artinya kau harus belajar untuk menjadi pintar, bekerja keras untuk menjadi kaya,” katanya.
Seandainya era demokrasi dan reformasi ini kita anggap sebagai sebuah kemerdekaan kedua bagi rakyat Indonesia, cukup beralasankah segala macam keluhan kita selama ini? Siapa yang duduk di tampuk pimpinan? Bila bukan reformis, mengapa rakyat memilihnya? Bila reformis, mengapa dia bertindak sebagai penerus Orde Baru? Kia sudah merdeka dua kali: dari penjajah, dan dari kungkungan tirani Orde Baru. Siapa saja boleh berbicara apa saja. Kebebasan berpolitik dan kebebasan pers sudah diberikan. Namun Putu Wijaya mengingatkan: kemerdekaanmu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kau tak bisa berteriak-teriak kalau kuping tetanggamu –yang punya hak hidup tenang dan damai- terganggu karenanya. Kau boleh menulis berita sebebas-bebasnya, asal tidak membuat seseorang rusak reputasinya karena tulisanmu. Kau boleh memutar pantat sesukamu, asal kau sadar bahwa anak tetanggamu bisa tiba-tiba memperkosa anakmu karena terangsang melihatmu.
Sepulang menonton Putu Wijaya, otak saya terusik pertanyaan menggelitik: sudah benarkah demokrasi yang kita jalankan ini? Kebanyakan dari kita tidak sepenuhnya memahami makna demokrasi. Demokrasi adalah suatu gerakan terhebat di akhir abad 19 dan awal abad 20. Sebelum abad 19, kata ‘demokrasi’ tidak dikenal. Tidak ada satupun negara demokrasi, yaitu yang kepala negaranya dipilih oleh seluruh rakyat melalui pemungutan suara yang sah dan terbuka. Namun saat ini, 62% dari negara-negara di dunia adalah negara demokrasi, jumlahnya –menurut catatan Fareed Zakaria di tahun 2003 (The Future of Freedom) adalah 119 negara, tentu termasuk Indonesia.
Tentu saja demokrasi memiliki sisi buruknya. Demokrasi tidak secara otomatis memberi kita pilihan-pilihan terbaik. Kadang-kadang kita rindu dipimpin seorang raja atau pemimpin yang tidak dipilih rakyat, namun memiliki kompetensi dan wisdom yang kita butuhkan. Namun, siapa berani mengecam demokrasi sekarang? Kita akan dicap anti-demokrasi. Bahkan, anti-pluralisme, atau anti-multikultiuralisme, dan seabreg jargon-jargon yang melengkapi demokrasi. Alih-alih mengkuatirkan tirani mayoritas (sebagai sisi buruk demokrasi), sesungguhnya kita sekarang dibayang-bayangi kemungkinan tirani minoritas.
Dalam sebuah diskusi tentang UU Pornografi,banyak aktivis perempuan menyuarakan pentingnya kita melindungi kaum homoseks (gay dan lesbian). Ketika saya mengatakan lebih penting melindungi para remaja dan anak-anak yang ‘straight’, seseorang mengatakan, “Sekarang saya tahu posisi Anda. Anda tidak mengakui eksistensi kelompok ini.”
Persoalannya bukan mengakui atau tidak. Saya, dan kita semua, pasti mengakui adanya eksistensi kelompok gender ketiga ini. Mereka ada. Eksis. Namun, saya berpendapat bahwa kelompok ini tidak perlu diglorify, dielu-elukan, diberi applause, dijadikan trend-setter di dunia hiburan. Saya juga menyatakan akan membela kaum gender ketiga ini bila diperlakukan sewenang-wenang oleh UU Pornografi. Namun saya akan menolak bila demokrasi dimaknai dengan penghapusan hakekat kebenaran (digantikan dengan: setiap orang memiliki kebenarannya sendiri), dan terutama oleh gerakan mengutamakan kaum minoritas tanpa berlandaskan logika dan keadilan.
Mewarisi demokrasi ala Amerika dengan segala kekacauannya, kita melupakan bahwa negara Perancis menerapkan monopoli negara di dunia pertelevisian hingga beberapa tahun terakhir, dan Inggris memiliki agama negara. Baik atau burukkah kondisi itu? Tergantung kepada rakyat yang menerapkannya dan para pemimpin yang mengelolanNegara. Sebagai ‘pewaris’ demokrasi Amerika, kita juga sudah ketinggalan amat jauh.
Seperti mimpi, seorang kulit hitam telah menjadi Presiden Amerika, sementara di negara kita, orang-orang masih mempersoalkan gender dan ras/suku dalam persoalan kepemimpinan. Mantan Presiden Habibie yang bukan orang Jawa tidak cukup diberi kesempatan, meskipun besar kemungkinan dia akan menjadi presiden yang lebih baik dari penerus-penerusnya. Dia dilengserkan pada kesempatan pertama.
Pertanyaan Putu Wijaya terus mengusik benak saya: kita memang sudah merdeka, tetapi bagaimana kita mesti mengisi kemerdekaan ini? Apakah kita mesti bergantung kepada orang lain? Kita selalu menyalah-nyalahkan pejabat yang korup, lalu kita sendiri ikut-ikutan korup dan menganggap itu tidak salah. Otonomi daerah di daerah kita yang kaya sumber daya alam membuat kita bermalas-malasan, seolah-olah kita bisa otomatis menjadi kayak arena alam kita kaya.
Burung-burung kakek Putu Wijaya enggan dilepas terbang menuju kebebasan, karena takut akan mati ditembak pemburu, atau berakhir di perut kucing. Mereka bersikeras bertahan di dalam sangkar, sampai sang kakek mesti menghancurkan sangkar agar burung mau terbang. Apakah kita seperti burung perkutut itu? Menikamti disuapi orang lain, dan mengorbankan kebebasan kita? Saya sendiri memilih menjadi manusia, bukan burung. Dan meskipun merdeka itu luar biasa sulitnya, dan demokrasi amat sangat rumitnya, setidaknya demokrasi dan kemerdekaan member kita peluang untuk memilih sendiri jalan hdup kita. Memilih sendiri pemimpin kita. Baik atau buruk, suka tidak suka, kita telah memilih jalan ini.
Surabaya, 21 November 2008
