Biasanya praktisi media akan mencak-mencak mendengar ungkapan di atas. Insan media suka ’ngotot’ bahwa mereka pasti netral, bahwa mereka independen, obyektif, dan hanya memotret peristiwa. Padahal, nature pekerjaan mereka jelas tidak memungkinkan hal itu. Keterbatasan halaman atau waktu siaran mengharuskan media melakukan pilihan-pilihan dan penyuntingan-penyuntingan. Persoalannya kemudian: bagaimana memilih yang dimuat atau tidak dimuat?
Kita ambil contoh peristiwa kerusuhan Poso. Banyak sekali peristiwa dan narasumber. Kita melihat, yang dimuat di Sabili jelas berbeda dengan yang dimuat Kompas, atau Tempo. Semuanya berdasarkan fakta, fakta yang sama. Namun masing-masing memilih narasumber dan peristiwa tertentu untuk dimuat, tergantung keberpihakan mereka.
Tentu saja karena nature-nya demikian, sulit bagi media untuk tidak berpihak. Setidaknya, media berpihak pada khalayaknya, segmen pasarnya. Ada juga yang berpihak pada konstituennya (media partisan). Segelintir media ideal akan berpihak pada kebenaran, meskipun tak laku di pasar. Kebanyakan media berpihak pada rating, atau lebih tepat lagi: pemasang iklan. Ada media yang pro-poor, salah atau benar rakyat kecil harus dibela. Para penghuni stren kali ilegal misalnya, akan dipotret bagai korban, bahkan hero, ketika mereka digusur. Ada juga media yang memihak penguasa: kelakuan penguasa selalu dipotret sebagai kebenaran karena berlandaskan hukum dan aturan yang jelas. Tak ada tempat bagi peri kemanusiaan, hati nurani, atau rakyat yang terpinggirkan.
Dalam pilkada dan pemilu, jelas media tak bisa diharapkan untuk netral. Secara mengejutkan, ini juga diungkap oleh Sasongko Tedjo, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, dalam seminar Masyarakat Pemantau Pemilu di Semarang akhir bulan lalu. Jarang ada insan media yang secara terbuka mengakui hal ini. Hm, setidaknya ada harapan. Dengan menyadari nature-nya yang demikian, pemihakan pun akan dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan bila media secara sadar memilih, kita bisa berharap media memilih yang baik dan benar, yang tidak menyesatkan masyarakat.
Sasongko menyampaikan hal yang nyata: partai besar dan tokoh terkenal pasti dipilih untuk dimuat atau disiarkan. ”Kalau ketua partai gurem tidak terkenal, akan susah mendapatkan halaman yang sama dengan partai besar,” ujarnya (ANTARA News). Pelajaran dasar jurnalistik memang memasukkan dua syarat itu di antara 10 syarat utama kelayakan berita. Magnitude (berskala besar) dan prominence (ketokohan).
Uniknya, setelah mengakui perilaku media seperti itu, Sasongko mengajak kawan-kawannya untuk mengubah keadaan. ”Beri porsi dan kesempatan yang sama pada kontestan,” imbaunya. Ini mendekati semangat Jurnalisme Damai, yang percaya bahwa small thing matters (hal kecilpun berarti) sebagai kontra dari magnitude; dan bahwa grass root sama pentingnya dengan prominence. Artinya, kalau ada partai kecil mengadakan kampanye di Balai RW, dihadiri hanya 50 orang, dan ketua partainya anak muda yang tidak dikenal, media tetap harus meliputnya. Berita partai kecil ini mesti disandingkan dengan berita partai besar yang kampanye akbar di stadion olahraga, dihadiri puluhan ribu orang, dengan presiden atau wakil presiden sebagai ketua partainya.
Tapi, bukankah itu tidak obyektif? Tidak apa adanya? Malah mengada-ada? Percayalah pembaca: being objective sudah lewat. Itu slogan pers yang telah diterapkan sejak Pulitzer memperkenalkan konsep itu di koran New York Post-nya di awal abad 19. Yang harus dipilih sekarang adalah being fair. Anda obyektif, tapi adilkah? Pada pemilu tahun 90-an, semua televisi berwarna kuning, termasuk TV swasta. Tidak salah, karena yang banyak Safari Ramadhan dan Kampanye ke desa-desa adalah Partai Kuning. Obyektif. Faktual. Tetapi, bukankah Partai Merah dan Partai Biru juga berkampanye? Apakah mereka tidak layak liput? Ini tidak fair, bukan?
Di era reformasi dan iklim demokrasi sekarang, atas pilihan being objective atau being fair, media sudah sepatutnya memilih fairness –keadilan. Kondisi obyektif memang berdasarkan fakta, namun fakta toh dipilih; dan fakta belum tentu menggambarkan realita sebenarnya. Partai Kuning di era Orba misalnya, faktanya dan secara obyektif, luar biasa besar. Pengerahan massa berjaket kuning terjadi dimana-mana. Namun apakah realitanya rakyat Indonesia memilih Partai Kuning? Belum tentu. Para PNS dan seluruh kerabatnya tak bisa memilih. Mereka dipaksa menjadi kuning. Kuning menjadi –seolah-olah- tampak besar. Realita sesungguhnya tidak begitu. Pemilu 1999 membuktikan, rakyat sudah lama mencintai Partai Merah yang terpinggirkan.
Nah, apakah media sudah netral dan independen dalam berbagai pilkada di seluruh Indonesia selama ini? LKM Media Watch mengamati, media sudah berusaha untuk netral, memuat semua kontestan dengan adil. Namun satu kelemahan media: sulit menolak iklan. Sehingga, meskipun berita partai satu dengan lainnya tampak baik-baik saja, panjang kolomnya sama, jumlah foto yang dimuat sama; namun di halaman-halaman berikutnya terdapat perbedaan mencolok. Ada partai yang memasang iklan satu halaman penuh. Ada yang seperdelapan halaman, ada yang tidak pernah pasang iklan sama sekali.
Meskipun televisi bersusah payah menyeimbangkan peliputan dan penayangan, termasuk menyelenggarakan talk-show yang dihadiri semua pihak/partai, namun hanya ada iklan Demokrat, Gerindra, Hanura, PAN, PDI, di layar kaca. Bagaimana nasib 30an partai lainnya yang tak punya cukup dana untuk beriklan?
Jadi, apakah media bisa diharapkan untuk netral dalam pilkada dan pemilu nanti? Baiklah, biarkan saja judul tulisan ini berkata ”jangan harap”. Namun saya ingin menutup kolom ini dengan semangat ”let’s keep the hope”. Mari kita berharap dan mendoakan agar para pengelola media bersedia mengubah kondisi nature-nya. Sulit memang, tetapi bukan tidak mungkin.
Sirikit Syah
11 Desember 2008
