Tahun 2008 saya yakini sebagai tahunnya para guru Indonesia. Ketika rakyat sudah muak dan sebal dengan para politisi, para praktisi hukum, bahkan para aparat dan birokrat, kepada siapa lagi bangsa ini dipercayakan? Sudah waktunya kita menoleh pada para guru. Lagipula, para pemimpin ’bobrok’ yang kita miliki sekarang, bukankah itu produk pendidikan era Orde Baru yang menghapuskan mata pelajaran Budi Pekerti? Bila ingin melihat Indonesia lebih baik 30 tahun lagi, harus dimulai dari sekarang, dan dimulai dari para guru.
Baru kali ini saya juga merasa optimistis terhadap langkah-langkah pemerintah dan perhatiannya pada para guru. Bila kita petakan apa yang akan terjadi pada tahun 2008 nanti di dunia kependidikan dan keguruan, tentu ada yang mencemaskan, namun tak sedikit pula yang menggembirakan dan menghandung harapan.
Pelaksanaan Ujian Nasional bagi para siswa Sekolah Dasar termasuk dalam catatan saya yang mencemaskan. Mengapa? Karena kita belum selesai berdebat dengan tujuan dan keberhasilan program Unas untuk tingakt SLTP dan SLTA. Masih ada pro-kontra. Yang paling buruk adalah fakta konkret: murid diajari menipu, yang mengajari adalah para guru, kepala sekolah, dan para kepala dinas maupun pemerintahan setempat. Mengapa mereka ramai-ramai menipu? Karena kalau banyak siswa tidak lulus Unas, mereka akan dianggap gagal, mereka akan malu. Bangsa kita memilih menipu daripada menanggung malu. Ini sebuah proses pendidikan yang akibatnya akan lebih buruk daripada produk ”Orde Baru’ yang sekarang menjadi para pemimpin kita.
Belum selesai persoalan Unas di tingkat SLTP dan SLTA, kita sudah dihadapkan pada rencana Unas untuk tingkat SD. Ini tidak masuk akal. Bukankah pemerintah sendiri yang mencanangkan wajib belajar 9 tahun? Lalu, mengapa pada tahun keenam, siswa sudah dievaluasi dengan Unas? Apakah lulusan kelas 6 SD sudah diharapkan dapat memanfaatkan ijasah kelulusan Unas untuk mencari pekerjaan? Dampak dari kebijakan ini sudah terasa sejak setengah tahun lalu. Para guru di daerah-daerah sudah mewajibkan siswa SD untuk masuk pukul 6 pagi dan menambah pelajaran beberapa jam setelah pukul 12 siang. Sekolah menjadi sebuah ”unhappy, stressful experience” bagi siswa. Para orangtua mengeluh akan nasib anaknya yang terlalu banyak dibebani jam belajar plus membeli buku-buku pelajaran tambahan.
Baiklah, itulah catatan pesimisme saya tentang pendidikan pada tahun 2008. Saya berharap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul mau dan mampu mengajak pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Namun bila tidak, kita terpaksa menerima kenyataan: anak-anak kita hanya akan hafal tiga mata pelajaran pokok (matematikan, bahasa Indonesia, agama). Dimana pendidikan jasmani, kesenian, sejarah, ilmu bumi? Apakah para pengajarnya akan ’diabaikan” demi tujuan Unas? Satu harapan kecil dengan dilaksanakannya Unas SD: jangan jadikan Unas SD satu-satunya syarat kelulusan siswa. Sebab, seperti tercantum dalam UU Sisdiknas, justru para pengajar/pendidiklah yang paling berkompeten dalam menentukan kelulusan siswa. Mudah-mudahan, inilah ’bargaining’ kita (rakyat Indonesia) dengan para penentu kebijakan Unas SD.
Apakah ada pesimisme lain di dunia pendidikan dan keguruan? Tentu banyak. Seperti tahun-tahun sebelumnya: program bebas biaya sekolah yang tetap saja tidak membebaskan mayoritas anak Indonesia bersekolah; biaya beli buku yang kadang kurang perlu yang hanya merupakan konspirasi bisnis penerbit dan dinas pendidikan serta lembaga sekolah, guru swasta yang tidak jelas nasibnya karena tak terjangkau berbagai program peningkatan kesejahteraan pemerintah (hanya menjangkau para PNS).
Bagaimanapun, saya yang telah berjani untuk lebih positif dan optimistis memandang Indonesia di tahun 2008 ini juga melihat ada banyak hal positif. Pemerintah benar-benar meningkatkan perhatiannya pada bidang pendidikan (meskipun agak ”ngawur” dengan kasus Unas SD di atas). Para guru yang selama Orde Baru lebih banyak dihisap (banyak iuran wajib) kini ditambah terus kesejahteraannya dengan berbagai tunjangan. Sekolah menerima banyak hibah dana pengembangan. Meskipun belum ideal, jumlah anak sekolah yang bebas biaya pendidikan terus meningkat.
Ada hal positif yang sedikit mencemaskan: program peningkatan kesejahteraan guru. Ini program yang sangat baik, namun dilakukan dengan cara yang keliru. Para guru, agar mendapatkan kesejahteraan, dituntut melakukan proses sertifikasi. Karena dilakukan serempak dan seketika, para asesor seperti ditimbuni berkas para guru yang mesti diasses.
Seorang guru menelepon saya dari Kabupaten Lumajang, bercerita dia tidak lulus sertifikasi. Temannya yang memalsu dokumen (melampirkan karya yang bukan karyanya, nama asli ditipex diganti nama sang guru, atau memalsu sertifikat) malah lulus. Dia bertanya pada asesor. Jawaban asesor: ”Kami percaya pada tanda tangan kepala sekolah. Kami tak punya kemampuan untuk mengecek hal-hal lain selain itu.” Toh, guru ini dengan senang hati kembali ikut berbagai kursus dan pelatihan. ”Tidak apa-apa bu, saya senang kok dapat pengalaman belajar. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan,” katanya.
Mengharukan dan melegakan mendengar ada guru berprinsip demikian, dan jumlahnya tidak sedikit. Tentu masih banyak guru yang menipu, memalsu, membeli sertifikat tanpa hadir di pelatihan, dll, demi lulus sertifikasi. Klub Guru Jatim sering mendapat permintaan semacam ini: membayar 20 tiket seminar, yang datang hanya satu –wakilnya saja (biasanya ini dari luar kota yang jauh). Klub Guru tidak mentolerir hal semacam ini.
Meskipun banyak orang masih skeptis dengan kehadiran Klub Guru, antara lain dengan membandingkannya dengan PGRI, mempertanyakan legitimasinya, bahkan menduga-duga parpol mana yang berada di belakangnya, tidak sedikit guru dan pengelola sekolah yang menyambut baik hadirnya Klub Guru di Jatim. Tidak semua guru melulu berburu sertifikat untuk kesejahteraan. Di antara mereka ada guru yang ingin meningkatkan kemampuan diri dan berbagi pengalaman dengan sesama guru. Sekitar 150 guru di Bojonegoro sudah siap me-launching Klub Guru cabang Bojonegoro pada tanggal 6 Januari ini. Namun bencana banjir mungkin membuat acara ini tertunda. Para guru di Sampang, Pasuruan, Malang, Magetan, Lumajang, juga sudah mengajukan keinginan untuk membuka cabang Klub Guru di daerah mereka.
Kita mesti yakini, ada kabar baik di tahun 2008. Guru semakin sejahtera. Guru mulai berpikir tentang kualitas dan profesionalisme. Guru akan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik. Lulusan di tahun-tahun yang akan datang akan semakin berkualiats pula. Kalau saja pemerintah tidak terlalu arogan dengan sistem Unas-nya, dan memberi peluang pada guru-guru non bidang ujian Unas untuk berkiprah, pendidikan di Indonesia akan mendekati ideal. Namun kemajuan berjalan bertahap. Mari kita mengurangi keluh kesah, kritik, kecaman; dan mulai melakukan tindakan dan berkontribusi demi Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Sirikit Syah
Penulis adalah pengamat media dan pendidikan,
kini Ketua Klub Guru Jatim
