Oleh Sirikit Syah*
Akhir tahun 2007, dunia pendidikan dinodai dua kasus. Di Surabaya, dua orang guru SD berbuat mesum dan videonya tersebarluas. Baik pelaku maupun penyebar video, sama saja perilakunya, tak patut dicontoh. Di Sukabumi, seorang guru SMP membunuh muridnya sendiri. Di banyak tempat lain, beberapa kasus pemukulan murid oleh guru, guru berselingkuh, kepala sekolah korupsi, anak sekolah tawuran, menghiasi halaman-halaman surat kabar kita dan segmen-segmen berita televisi kita.
Namun tak semua potret berwajah buram. Masih ada hal-hal yang bisa kita syukuri, di antaranya: kesejahteraan guru mendapat perhatian pemerintah. Meskipun kesejahteraan itu baru akan dicapai dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan menimbulkan perdebatan, setidaknya ini menunjukkan pemerintah telah menunjukkan niat baiknya. Memang masih banyak pekerjaan rumah kita, namun tahun 2008 mengandung harapan. Kita –warga negara- mesti berusaha meraih harapan dengan semangat positif dan rasa optimistis.
Beberapa pengamat pendidikan sudah jengkel dengan slogan ”Wajib Belajar”, karena omong kosong pemerintah. Bila rakyat diwajibkan belajar, bukankah pemerintah wajib membiayai? Bagaimana kita mewajibkan seseorang melakukan sesuatu yang tak mampu ia lakukan? Pemerintah kemudian menurunkan berbagai jenis subsidi, di antaranya BOS (Bantuan Operasi Sekolah). Dari namanya saja, sudah jelas bahwa itu bukan bantuan untuk siswa dan orangtuanya yang kurang mampu, melainkan untuk membiayai operasional sekolah. Idealnya, dengan operasional dibiayai BOS, sekolah tak perlu memungut biaya/iuran pendidikan dari anak didik. Ini sama dengan pendidikan gratis. Namun kenyataannya tidak demikian. BOS digunakan untuk hal-hal yang tak ada hubungannya dengan pembebasan biaya sekolah. Ada BOS yang digunakan untuk studi banding para guru ke luar negeri atau luar daerah, ada yang digunakan membangun ruang kepala sekolah, melengkapi ruang kelas dengan AC, membeli TV set, dll.
Dengan tetap bersemangat positive thinking dan optimisme, kalau boleh usul, nama bantuan bebas biaya sekolah dari pemerintah itu jangan BOS. Selain terkesan bossy (hanya untuk para bos), maknanyapun mudah dipelesetkan untuk hal-hal tak perlu seperti tersebut di atas. Bagaimana kalau pemerintah gamblang saja mengucurkan dananya dengan nama ”Biaya Pendidikan Anak Indonesia” (BPAI)? Dengan nama ini, otomatis, anak-anak hingga usia 15 atau 12 tahun diwajibkan dan dijamin sekolah. Nama itu juga lebih akrab dan enak didengar daripada BOS.
Kita semua patut berniat baik dan berpikiran positif. Pernah Walikota Surabaya Bambang DH membebaskan biaya sekolah siswa SMA di Surabaya. BDH kemudian dikritik keras oleh banyak orang karena ”mengapa memprioritaskan siswa SMA, bukannya siswa SD atau SMP?”. Ada yang menduga, karena siswa SMA akan punya hak suara pada saat pemilihan Walikota yang masih dapat diikuti BDH pada waktu itu. Praduga politis, didasari niat politis.
Pikiran negatif berbau politis juga sempat menerpa pendirian Klub Guru Jatim. Walikota Bambang DH yang diundang saat launching sebagai alumnus Unesa dan guru, menolak hadir dengan alasan ”ada kekuatiran Klub Guru ditunggangi kandidat Gubernur tertentu” (menurut sumber orang dekat BDH). Beberapa guru dari luar kota juga menelepon, ”Apa parpol di belakang Klub Guru? Biasanya kalau ada massa seperti ini, ada dukungan parpolnya.” Saya kira kita mesti menghentikan phobia tak perlu ini. Tidak semua kegiatan besar dan baik didukung atau didukung/ditunggangi parpol, bukan? Berapa dana yang dihambur-hamburkan bila kandidat Gubernur atau Bupati hendak mendukung dan menunggangi apa saja yang bersifat massa?
Ada pula kecurigaan non-politis, tetapi sektarian. Pernah Bupati Banyuwangi membebaskan biaya pendidikan siswa SD Negeri se-Kabupaten Banyuwangi. Dia langsung diserang oleh para kyai dan tokoh NU, yang menganggap Bupati pilih kasih. ”Mengapa sekolah-sekolah Islam (Madrasah) tidak dibebaskan juga?” Ini pertanyaan dan logika yang aneh. Bukankah sekolah-sekolah Islam itu milik swasta dan organisasi perseorangan (yayasan) sebagaimana sekolah-sekolah China, Hindu, Katolik, Kristen? Bila sekolah Islam dibebaskan, begitu pula dengan sekolah-sekolah swasta lainnya, bukan?
Ketua PW NU Jatim ketika bertemu saya di sebuah rapat Surabaya Academy bersikeras: ”Tapi di Banyuwangi itu mayoritas penduduknya Muslim dan sekolah-sekolah Muslim itu keadaannya miskin sekali.” Saya menjawab, bila ada sekolah Islam yang sangat miskin, sementara kita melihat banyak sekolah Katolik dan Kristen yang sangat maju, kita (Muslim) mesti menyalahkan diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain.
Penduduk Muslim jumlahnya mayoritas di Jatim dan Banyuwangi. Orang kaya Muslim juga tidak sedikit jumlahnya, dengan jumlah kekayaan yang cukup mampu mendanai sekolah-sekolah Islam. Mengapa sekolah Islam masih buruk kondisinya? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kemana kelebihan rejeki kita kita salurkan? Kemana amal sedekah kita kita kirimkan? Apakah kita sudah cukup beramal? Mengapa kelompok minoritas bisa membangun sekolah-sekolah bahkan perguruan tinggi yang berkualitas? Sementara orang-orang Islam yang kaya memiliki villa-villa di Tretes dan Trawas?
Bupati Banyuwangi bisa saja salah, karena menurut UUD 45, negara wajib mengentaskan pendidikan seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya mereka yang bersekolah di sekolah negara. Namun bila kemampuan pemerintah masih terbatas, skala prioritas yang dilakukan Bupati Banyuwangi sudah benar: sekolah negara dulu harus bebas biaya pendidikan. Bukankah yang mewajibkan warga negara untuk bersekolah adalah negara? Negara harus bertanggungjawab, bukan?
Sementara rakyat yang mampu akan memilih sekolah swasta yang baik.
Tahun 2008 adalah sepuluh tahun reformasi Indonesia. Sudah waktunya kita semua menatap masa depan dengan penuh optimisme dan memandang bangsa kita dengan rasa positif. Ya, ada banyak kesalahan telah kita lakukan. Namun itu semua dapat diperbaiki. Syaratnya sederhana, cuma satu saja: kita mau. Krisis hubungan Indonesia-Malaysia belakangan ini setidaknya bisa menanamkan sedikit kebanggaan, bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang kreatif dan produktif. Nasib saja –dan pemimpin yang kurang amanah- yang membuat kita tertinggal dari mereka. Allah tak akan mengubah nasib sebuah bangsa bila kita tak berkehendak mengubahnya. Saya kira kita semua ingin berubah. Mari kita lakukan saja.
Ditulis tahun 2008. Penulis adalah pengamat media, kini Ketua Klub Guru Jatim
