Sketsa Brunei 3

Jatuh bangun tenaga kerja Indonesia

 

Sirikit Syah

 

Perjuangan para tenaga kerja Indonesia di Brunei sungguh luar biasa. Secara garis besar, mereka saya kelompokkan pada golongan blue collar worker (pekerja kerah biru, labor atau penjual tenaga) dan white collar (pekerja kerah putih, tenaga ahli yang menjual ide dan pengalaman). Namun apapun golongannya, orang Brunei memandang kami semua sebagai “budak suruhan”.

 

Pengalaman saya, misalnya, dengan jabatan “senior editor” saya ternyata mendapat tugas sebagai staff writer dan layouter. Kewajiban saya menghasilkan tulisan setiap hari untuk dimuat. Saya belum pernah seproduktif itu dalam hidup. Menulisnyapun berdasarkan “pesanan”, yaitu menganalisis titah sultan (pengumuman), seremoni, kutbah Jumat, dll, secara positif. Di meja saya ada buku-buku sejarah dan budaya Brunei serta Quran dan Hadits supaya tidak keliru dalam menganalisis. Lama-lama saya merasa seperti ”tukang tulis”. Sering saya cuma menulis ulang saja naskah-naskah itu, karena tak memiliki pendapat/analisis murni.

 

Itu bukan yang terburuk. Saya juga diminta memproduksi dua halaman setiap hari, dengan pekerjaan mengedit dan melayout sekaligus. Saya tak pernah melay-out sebelumnya, sehingga bila saya sangat ”perform” di menulis, di layout saya kurang ”perform”. Di malam-malam bergulat dengan teknologi canggih mengisi halaman sambil mencari-cari foto yang sesuai –hingga pukul 1 atau 2 pagi, saya teringat pekerjaan serupa di Indonesia. Bedanya, di Indonesia, redaksi bisa minta graphic designer untuk menyediakan peta atau foto tertentu. Di Brunei Times, saya sendiri (redaktur) yang harus mencari foto atau peta, memodifikasinya sesuai kebutuhan, lalu memasangnya di halaman.

 

Saya lelah fisik. Bekerja sampai pukul 2 pagi memproduksi dua halaman, paginya mau bangun siang tidak bisa, karena harus memproduksi tulisan. Saya curhat pada Pak Agus Djamil. Jawabnya, “Orang Brunei mendatangkan kita jauh-jauh, bayar mahal-mahal, tak tahu apa yang harus dilakukan dengan diri kita.” Sebagai ahli pertambangan dengan pengalaman di Caltex, Pak Agus pernah diperintah bosnya meng-install komputer di rumah bos, lalu mengajari program excell. Ketika dia menunjukkan area potensi baru untuk eksplorasi, dia juga yang disuruh terjun ke lapangan melakukan pekerjaannya. Beberapa profesional lain menceriterakan hal serupa, apakah itu dokter di rumah sakit atau dosen di perguruan tinggi. ”Mereka menganggap sudah membayar kita dan kita harus lakukan apa saja yang mereka perintahkan, sesuai atau tak sesuai dengan level dan status kita.”

 

Seberat-beratnya pekerjaan saya, saya berempati pada para TKI/TKW kerah biru. Ada PRT yang disuruh belajar menyetir mobil. Wah, senang juga dia bisa pegang mobil. Dia tidak menghitung lagi bahwa dia ”diberdayakan” sebagai PRT merangkap sopir antar jemput anak sekolah –dengan risiko tinggi-, dengan gaji PRT saja. Gaji sopirnya? Jangan pernah tanya. TKW yang lain bekerja multi-fungsi: mengurus rumah tangga (suami, istri, anak-anak, mencuci, membersihkan rumah, menyetrika, memasak, dll), plus menjadi tukang masak, pelayan, dan manager restoran. Perempuan ini bangun setiap pagi pukul 3 untuk menyiapkan menu restoran, lalu menyiapkan anak-anak sekolah (seragamnya dll). Pukul 8-6 sore ke restoran yang dikelolanya hanya dengan bantuan seorang pemuda asal Aceh. Sang pemuda jadi waiter, dia jadi tukang masak, tukang cuci, kasir, dll. Gajinya? 200 ringgit! Cuma Rp 1.160.000.

 

Bahwa orang Brunei lebih pelit daripada orang Indonesia bisa diukur dari prosentase besarnya pendapatan majikan dengan gaji pembantu. Dengan gaji Rp 1,5-3 juta, majikan di Indonesia membayar pembantu Rp 300-400 ribu (10-20% income). Di Brunei, dengan pendapatan 4000-10.000 ringgit, mereka menggaji PRT 200 ringgit (2-5% income).

 

Saya tidak habis pikir, mengapa orang kita mau bertahan dengan gaji cuma Rp 1,2 juta dengan konsekuensi: jauh dari tanah air, pisah keluarga, tak bisa pulang sebelum dua tahun, pembayaran selalu ditunda sehingga sulit mengirim uang ke rumah, teraniaya, terhina. Mengapa? Jawabannya: sebagian besar dari mereka sebetulnya tidak tahan. Namun mereka terikat kontrak dan harus membayar utang jutaan rupiah (ada yang membayar sampai Rp 18 juta hanya untuk bisa ke Brunei). Mereka ini terjebak. Terlanjur utang, ternyata gaji kecil, jadi mesti lama sekali bekerja di sana agar utangnya lunas lalu ada sisa tabungan untuk keluarga. Itupun kadang ”dirampok” oleh para ”tikus” di imigrasi saat mereka pulang kampung.

 

Saya sering kelelahan fisik, pernah sakit, dan tersinggung atas cara pandang masyarakat Bunei terhadap Malaysia dan Indonesia yang bagai bumi dan langit, seolah Malaysia adalah dewa dan Indonesia adalah ”trouble maker”. Namun di”sambati” para TKI/TKW, saya bersyukur pada Allah atas apa yang saya terima. Seorang perempuan asal Pontianak masih berutang Rp 40 juta di tanah airnya. Tampak tertekan –bekerja di cafe jam 8 pagi sampai 11 malam- dia berharap bisa menjadi pembantu saya saja. Saya tak tahan melihat tangisannya.

 

Seorang pedagang bakso selama 21 tahun asal Kediri, yang putus asa menunggu 6 tahun pengangkatan guru SD, akhirnya jadi kuli bangunan di Brunei. ”Saya tak biasa bekerja kasar, saya biasanya membuat bakso, jualan. Belakangan ini jadi guru SD,” katanya, ditemui di sela-sela Hatri Kemerdekaan 17 Agustus di KBRI. ”Krasan sekarang mas?” tanya saya. ”Berat memang. Baru tiga bulan saya di sini, gaji belum dibayar, kerjanya terusan. Saya makan dari uang sangu saya. Tiap hari sehari tiga gali lauknya telur dadar, saya bikin sendiri, saya bawa ke tempat kerja. Ngirit.”

 

Bagi kalangan profesional, tak ada persoalan keuangan. Gaji mereka besar dan fasilitas bagus. Seorang dokter yang sudah 19 tahun di Brunei, mengatakan ingin pulang tapi, ”Saya kerja apa di Indonesia?” Maksudnya, dia sudah terlalu tua untuk melamar jadi PNS atau merintis praktik swasta. Seorang dosen senior Indonesia di jurusan Sejarah & Budaya, harus menahan diri melihat kenyataan secara politik Brunei menghapus peran Indonesia dari sejarah. Kalau ada Indonesia di buku sejarah, itu yang negatif (pergolakan Kalimantan Utara, misalnya, yang diduga didalangi ”orangnya Soekarno”). Jangankan akademisi Indonesia, akademisi Brunei sendiri tak berani menyuarakan kebenaran. Buku-buku sejarah Brunei lebih banyak diwarnai hikayat. Di antaranya, kisah dibunuhnya salah seorang sultan Brunei oleh istrinya yang merupakan pemberian Raja Majapahit.

 

Gusde, anak muda asal Bali yang bekerja di sebah PH bercerita. ”Saya ikut tim sejarah UBD membuat dokumenter sejarah Brunei. Kami eksplorasi sampai ke Kalimantan. Dan hasilnya bisa berbeda dengan sejarah yang dipercayai sekarang.” Dia pesimis dokumenter itu, kalau jadi, dapat disiarkan di RTB (Radio Televisi Brunei).

 

Yang paling aneh bagi saya adalah adanya Huruf Jawi yang digunakan secara resmi. Semua papan nama perusahaan, toko, dokumen resmi, kutbah Jumat yang dibacakan, menggunakan Huruf Jawi. Sesungguhnya itu cuma huruf Arab gundhul. Saya bertanya pada seorang terpelajar di Brunei: ”Mengapa disebut Huruf Jawi? Di tempat kami, huruf Jawa itu hanacaraka, tidak seperti ini.” Dia menjawab, ”Entah.”

 

Bisa jadi orang Brunei, termasuk yang terpelajar, kurang informasi. Bisa juga mereka hendak menyembunyikan sesuatu. Dalam asumsi saya huruf Arab gundhul itu disebut Huruf Jawi karena yang mengajarkan (yang membuat rakyat Brunei melek huruf sekian abad yang lalu) adalah orang-orang Jawa pertama yang datang kemari. Ini yang saya percayai berdasarkan nalar saya saja, selain karena saya tak menjumpai catatan ilmiah tentang ”mengapa disebut Huruf Jawi”.

 

Jangan-jangan, karena percaya pada hikayat Putri Majapahit membunuh Sultan Brunei yang adalah suaminya sendiri itu, mereka enggan mengakui kontribusi orang Jawa pada modernitas mereka. Mungkin itu pula sebabnya sampai sekarang mereka bersikap kurang ramah pada pendatang asal Jawa. Bagaimanapun, orang-orang Jawa dan Indonesia umumnya yang menjadi pekerja di Brunei, adalah orang-orang yang teruji kemampuannya, keteguhan dan kesabarannya. Saya menaruh hormat pada mereka.

 

Sekarang benar-benar selesai, sebelum pembaca bosanJ