Betapa indahnya hidup ini bila media massa lebih banyak menyampaikan kabar baik. Choel Malarangeng, adik dari Andy dan Rizal Malarangeng, pemimpin redaksi VivaNews.com, menjanjikan hal itu saat berpidato pada peluncuran portal berita itu, Rabu kemarin di Jakarta. “Kami berpedoman bahwa good news is good news,” katanya, menyindir slogan pers yang sudah jadul banget, istilah anak muda yang artinya “amat kuno”, yang bunyinya “Bad news is good news. Good news is not news.”
Pada hari Rabu itu, di Jakarta, kebetulan saya membawa koran Surabaya Post terbitan Selasa, yang saya baca pagi hari di pesawat menuju Jakarta. Saya cermati beritanya. Di bagian Surabaya Raya, headline-nya “Bom Palsu Gegerkan Unitomo”. Di halaman dalam, berita openingnya “Dewan Bela GTT ke Jakarta”. Berita yang pertama hanya menonjolkan kegegeran, meskipun bomnya ternyata palsu. Berita kedua lebih penting: seluruh anggota Komisi A DPRD Surabaya bertekad membela Guru Tidak Tetap (GTT) ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) perihal status kepegawaian dan hak atas tunjangan mereka. Mereka bahkan akan ikut berangkat Senin besok bersama-sama ke Jakarta. Ini berita yang luar biasa. Mestinya ini lebih pantas jadi HL daripada kabar bom yang ternyata palsu itu.
Sudah lama kita mengkonsumsi kabar buruk tentang para anggota Dewan: pertikaian internal partai berebut posisi dalam pencalegan, kemalasan menghadiri sidang, molornya putusan perda, kemaruk-nya akan harta dan tahta (jabatan), dst. Sekarang, ada kabar komitmen solid para anggota Dewan untuk membela rakyat. Berita ini lengkap mengandung unsur-unsur utama kelayakan berita: sesuatu yang baru/tidak lazim, signifikan, berdampak, mengandung ketokohan (prominence), kedekatan (proximity), dan human interest sekaligus. Sangat layak headline.
Saya sendiri setuju 200% bila kita semua diminta mendukung para GTT, guru swasta, guru Honda (honorer daerah); pendeknya guru non-PNS. Seminggu yang lalu ada tamu di rumah saya, menceriterakan nasib guru temannya, yang bergaji Rp 400 ribu sebulan. Dia seorang lelaki, kepala keluarga. Bagaimana engkau menghidupi keluargamu dengan Rp 400 ribu di Surabaya? Tentu saja tidak bisa. Yang dia lakukan kemudian adalah: nyambi, wira wiri, menjadi guru terbang, sepedamotoran keliling kota Surabaya demi menambah pendapatan.
Pria ini pekerjaannya setiap hari lebih banyak berada di jalanan, in between schools, daripada mengajar di kelas. Kadang-kadang dia terlambat di sebuah kelas. Seringkali dia tiba pada waktunya, namun dalam keadaan terengah-engah hampir putus nafasnya. Bisakan kita bayangkan anak-anak kita dididik oleh guru semacam ini? Tidak produktif, efektif, apalagi attractive. Namun, apa boleh buat. Inilah potret sebagian besar guru kita yang non-PNS. Betapa jauh beda nasibnya dengan para guru PNS yang duduk manis, rapi, wangi, dan menikmati tunjangan yang terus meningkat setiap tahun sejak Gus Dur menjadi presiden.
Mengapa mesti berbeda? Bukankah fungsi dan peran mereka sama, yaitu mengajar anak bangsa, rakyat Indonesia? Bukankah para guru non-PNS ini membantu pemerintah menjalankan program pendidikan 12 tahun? Bukankah mereka warga negara juga? Tetapi, siapa yang mengurusi mereka? Yang jelas, Departemen Pendidikan, yang programnya terbantu dan terlaksana karena mereka, tidak melakukan apa-apa untuk mereka.
Saya pernah mengeluhkan hal ini pada Pak Nuh, Menkominfo, saat diajak sarapan bersama para wartawan/penulis di Surabaya. Tentu saja Pak Nuh punya agenda, yaitu agar para wartawan/penulis menyampaikan kabar-kabar positif tentang pencapaian-pencapaian pemerintah. Saya menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan nasib para guru non-PNS ini. Pak Nuh menjawab, sementara ini memang pemerintah masih concern pada peningkatan kesejahteraan para PNS, khususnya guru, polisi, tentara.
“Lha, guru swasta dan GTT ikut siapa, pak?”
“Kan ada mekanismenya sendiri bagi guru-guru yayasan pendidikan atau sekolah swasta,” ujar Pak Nuh.
“Tapi, kenyataannya, lebih banyak sekolah swasta miskin daripada yang kaya, dan banyak guru dibayar seadanya. Mereka ini ikut siapa, pak? Apakah pemerintah menutup mata?”
“Yah, kan ada juga mekanisme BLT atau KUK.”
Saya putus asa. Tentu saja guru tidak cocok disantuni dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Memangnya mereka pengangguran dan kaum papa? Bagaimana kalau kredit usaha? Kalau mereka pandai berdagang, sejak awal tentu mereka tidak akan menjadi guru. Guru kok diberi kredit usaha. Lagipula, kalau usahanya maju, sukses, jangan-jangan sekolah dan murid-muridnya akan ditinggalkan. Tentu saja persoalan guru non-PNS ini tidak dapat diselesaikan hanya dari perbincangan singkat sambil makan pagi. Namun mudah-mudahan Pak Nuh ingat hal ini pada rapat-rapat Kabinet.
Memang sulit juga menyalahkan pemerintah. Setidaknya mereka telah menjalankan tugas minimalnya: mensejahterakan para guru PNS yang memang menjadi tanggungjawabnya. Persoalannya, siapa yang mengurusi guru swasta/GTT? Tugas yayasan pendidikan dan sekolah swasta? Kenyataan menunjukkan mereka kurang mampu atau abai dalam mensejahterakan guru-guru mereka dan pemerintah tak berbuat apa-apa. Guru diberi honor seadanya. Guru menerima karena tak ada pilihan lain, atau karena berdedikasi. Namun itu jelas tidak adil.
Mestinya ada skema yang membantu para guru non-PNS yang tugas dan tanggungjawabnya tak kalah berat dengan para guru PNS ini. Bila kewajibannya sama, hak-haknyapun harus diberikan sama. Karena mereka telah membantu negara dalam program pendidikan anak bangsa, sudah sewajarnya negara/pemerintah membantu mereka dalam hal kesejahteraan. Mungkin ini bisa dimulai dari niat baik para anggota Dewan. Tak ada salahnya elemen ini masuk ke UU Sisdiknas yang direvisi. Atau, masuk dalam peraturan daerah dengan anggaran APBD. Bukankah anggota DPR/D adalah legislator, yang berwenang membuat undang-undang dan peraturan?
Di Surabaya kota kita tercinta, itikad baik itu telah diwujudkan oleh para wakil kita yang terhormat. Senin besok mereka akan mendampingi para GTT ngelurug MenPAN dan menuntut kejelasan status dan haknya. Ini sebuah langkah yang patut diapresiasi oleh media dan publik. Semoga ada solusi terbaik bagi para GTT mulai tahun 2009 dan semoga pula media massa tak ragu lagi mengangkat dedikasi dan komitmen anggota Dewan menjadi headline suratkabar.
Sirikit Syah
20 Desember 2008
