Tiga hari yang lalu di sebuah pompa bensin di Surabaya, kami dikejutkan kenyataan bahwa harga bensin sudah turun menjadi Rp 5000. Tadinya kami akan membayar Rp 110 ribu untuk 20 liter, sambil mensyukuri Rp 10 ribu yang berkurang dibanding beberapa saat sebelumnya. Namun petugas pompa bensin mengembalikan uang Rp 10.000. “Sekarang 20 liter cuma Rp 100 ribu, pak,” katanya kepada suami saya.
Di dalam mobil, kami berdua membahasnya. “Kok gak ada berita-berita tentang harga bensin turun dari Rp 5500 ke Rp 5000 ya?” Kami mencoba meyakinkan, kami berlangganan beberapa surat kabar dan dalam beberapa hari belakangan tidak ada Headline tentang harga BBM turun. Yang ada baru taraf wacana dan perdebatan. Ada juga indikasinya di berbagai milis. Seingat kami, Presiden SBY pernah menjanjikan turun lagi dari Rp 5500 nanti awal Januari 2009. Ini baru Desember sudah diturunkan. Betapa cepatnya. Betapa patut disyukuri.
Namun, mengapa media tidak mengeskposnya sebesar mereka mengekspos kenaikan harga? Mengapa kabar baik ini tidak menjadi headline? Bukankah informasi macam inilah yang ditunggu-tunggu dan dibutuhkan rakyat? Bukan informasi tentang kawin cerai artis, atau pertikaian politik. Ini betul-betul good news. Mengapa media tidak memberitakan?
Setelah kami telusuri dan analisis secara pribadi, besar kemungkinan berita harga turun tidak diblow-up oleh media atas permintaan beberapa kelompok tertentu. Bisa Pertamina, bisa para pengusaha pompa bensin. Tujuannya: supaya rakyat tidak terburu-buru antre bensin memanfaatkan murahnya harga dalam waktu tersegera. Pendek kata: menunda kerugian atau penurunan pendapatan kalangan pengusaha. Betapa tidak adilnya bagi rakyat. Kalau harga naik, buru-buru diumumkan. Kalau harga turun, tidak buru-buru. Tak bisa menjadi headline, atau halaman satu. Kalau ada beritanya, hanya kecil, terselip di halaman dalam. Media mempraktikkan good news is not news, bad news is good news.
Dua hari kemudian, saya berada di sebuah event peluncuran sebuah portal berita: Viva News, yang kabarnya dimiliki oleh keluarga Bakrie. Yang berpidato sebagai owner adalah Anindya Bakri, putra Aburizal Bakrie. Pemred atau Direktur Utamanya, Choel Malarangeng, juga berpidato, demikian pula Menkominfo M. Nuh. Aburizal Bakrie juga hadir, entah hadir sebagai Menko Kesra atau pemilik industri media yang tengah diluncurkan. Untungnya dia tak ikut berpidato pula. Terakhir, gongnya, Wapres Jusuf Kala. Acara ini diselenggarakan di gedung Djakarta Theatre, Jakarta, dan dihadiri banyak insan media, terutama dari kelompok Bakri (Anteve, TVOne, Viva.com, dll).
Meskipun saya dan beberapa teman yang hadir merasa sedikit keberatan atas kehadiran pejabat setingkat wakil presiden (mengingat Google hanya diluncurkan di sebuah garasi oleh orang-orang tidak terkenal dan bukan pejabat), saya harus mengakui terkesan pada beberapa pesan dalam pidato Malarangeng dan Jusuf Kala.
Choel Malarangeng mengatakan: “Kami akan mengabarkan kabar-kabar baik. Bagi kami, good news is good news.” Bila diterapkan, ini memang langkah ke perubahan paradigma jurnalisme Indonesia. Selama ini pers selalu skpetis terhadap perilaku dan produk pemerintah. Kalau baik, dianggap biasa dan tak layak berita. Kalau ada keburukan, dianggap newsworthy, dan diekspos bahkan diblowup. Sebagai konsumen media, saya dan banyak orang lain tentu lelah membaca kabar buruk. Intelektual muda yang menjadi Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, pernah mengatakan “The Press is the Prophet of Doom”. Kutipan ini dikisahkan kembali oleh Nono Anwar Makarim, ahli hukum terkemuka yang punya perhatian besar pada media, saat sarapan bersama saya di retoran Ny. Ali di Jakarta, sehari setelah peluncuran Viva.com.
Sementara itu, JK mengatakan dalam pidatonya, dengan gayanya yang khas, “Silakan saja pers mengkritik kita. Laporkan saja kelangkaan elpiji. Tapi kalau elpiji sudah tersedia, beritakan juga dong. Ini baru adil namanya.”
Pernyataan JK itu ada kaitannya dengan pengalaman saya dan jutaan konsumen lainnya: ketika tiba-tiba mengalami harga bensin turun tanpa pemberitaan media. Elpiji tersedia tanpa ada beritanya, tarip telekomuniaksi turun terus dan amat membantu produktivitas warga negara, juga tak pernah diulas media. Mudah-mudahan ketika tarip listrik turun media tak akan segan-segan memberitakannya.
Barusan teman saya di Departemen Perdagangan mengalami ‘plintiran’ media. Dari sekian banyak informasi yang dia paparkan kepada wartawan, yang dipilih untuk diterbitkan adalah informasi yang negatif, bahkan offensive terhadap negara lain. Informasi yang positif, bernuansa damai, berpotensi kerjasama, dan bermanfaat bagi rakyat, dianggap tidak penting untuk dimuat. Selain berita ini membuat dia ditegor atasan (Menlu dan Menperindag), lebih jauh dari itu, negara yang ‘diserang’ mengajukan protes, dan hubungan kerjamasa dua negara sedang dalam pertaruhan.
Inti dari berbagai rangkaian peristiwa yang saya alami dalam seminggu ini bermuara pada: perlunya perubahan paradigma jurnalisme di Indonesia. Beritakan kabar baik, karena good news is also news. Rakyat membutuhkan dan menunggu kabar baik.
Sirikit Syah
Desember 2008
Penulis adalah pengamat media, pengajar di FIB Unair dan Stikosa-AWS, pendiri dan Direktur Lembaga Konsumen Media-Media Watch
