Bagaimana Media Jiran Memotret Indonesia

 

Menurut catatan Jubir KBRI di Kuala Lumpur, sebanyak 60 persen dari 1.499 berita tentang Indonesia di enam suratkabar Malaysia, merupakan berita negatif yang bisa mencemarkan citra Indonesia. Yang dipantau adalah enam media yang terbit sepanjang tahun 2008: Harian Metro, Utusan Melayu, Kosmo, Berita Harian (keempatnya berbahasa Melayu); dan The Star dan the New Strait Times (keduanya berbahasa Inggris). 

Berita positif meliputi berita promosi wisata, kerjasama dua negara, seminar, perundingan antar pemerintah, konser musik dan pemutaran film Indonesia, pertandingan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan berita negatif berkisar pada kabar-kabar penangkapan PATI (Pekerja Tanpa Ijin), TKI yang dituduh melarikan gadis Malaysia, kejahatan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh WNI atau TKI, dan berita korupsi di Indonesia yang dimuat di koran-koran Malaysia.Inisiatif staf KBRI untuk memantau berita-berita tentang Indonesia di Malaysia ini patut kita hargai.  

Pemberitaan di media amat signifikan bagi pembentukan citra bangsa dan negara di mata asing, setidaknya negara tetangga. Betapa buruknya bila setiap kali orang membaca tentang Indonesia di koran Malaysia, yang muncul adalah para pelarian tenaga kerja, pencuri, pemerkosa, dari Indonesia. Kalau ada berita dari kalangan upper-class, yang muncul adalah para pejabat negara dan wakil rakyat ditangkap KPK karena korupsi.

Bisa jadi fakta yang dipotret media Malaysia itu benar adanya. Namun bisa juga tendensius, atau karena lemahnya public relation aparat pemerintah RI dalam berhadapan dengan media Malaysia. 

Ketika saya menjadi bagian dari sebuah newsroom di negara Brunei Darussalam tahun 2007, keadaannya tidak jauh berbeda. Pada suatu hari para awak redaksi membahas tertangkapnya staf Kedutaan Brunei Darussalam di Jakarta karena menerima suap dari para penyalur tenaga kerja. Para awak redaksi yang mayoritas outsourced dari Malaysia itu malah membicarakan bobroknya aparat pemerintah Indonesia. “Memang di Indonesia itu korupsi merajalela,” saya mendengar seseorang berkata. 

Seketika saya mendatangi kerumunan dan mengingatkan: “Maaf, topiknya tentang pegawai kerajaan Brunei di Kantor Kedutaan mereka di Jakarta. Sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan aparat Indonesia.” Mereka mencoba berkilah: “Tetapi yang menyuap kan orang Indonesia.” Saya layani perdebatan: “Yang disuap adalah pegawai kerajaan yang sudah digaji dengan sangat tinggi untuk ukuran rakyat Jakarta. Dan ini berita tentang penyelewengan pegawai kerajaan,” kata saya lebih tegas. Penyuapan di Kantor Kedutaan Brunei Darussalam kok menyalahkan aparat Indonesia. Faktanya: pegawai Kerajaan Brunei yang sudah berlimpah itu, masih bisa disuap juga.  

Pada kali lain, sebagai seorang redaktur, saya mengingatkan akan adanya Majelis Keilmuan (Kongres Ilmiah) dengan pembicara Agus Djamil, pengarang buku Quran dan Lautan, insinyur Indonesia yang bekerja sebagai staf ahli di Kementrian Energi di Brunei Darussalam. Dia akan berbicara tentang kekayaan lautan Brunei Darussalam yang tak hanya minyak, dan bagaimana Quran telah menjanjikan itu semua. Sebuah presentasi yang pasti penting dan menarik. 

Hingga sore hari, berita itu tidak masuk. Ternyata tidak ada perintah liputan. Ada secuil berita tentang orang Indonesia dari kantor polisi, yaitu TKI yang melarikan diri dari majikannya, lengkap dengan pas foto. Seperti “Wanted”. Begitulah sikap sebuah ruang redaksi di kerajaan Brunei Darussalam terhadap Indonesia. Ilmuwan dan agamawan semacam Agus Djamil tidak layak liput; namun pelarian TKI harus dimuat. 

Mengapa media Malaysia dan Brunei Darussalam lebih suka memberitakan hal-hal negatif tentang Indonesia? Saya kira mereka memang menerapkan kredo jurnalistik yang amat terkenal itu “bad news is a good news”. Plus, kepentingan yang sifatnya politik. Meruntuhkan citra dan wibawa Indonesia di lingkungan regional, dan memperkuat citra kebangsaan mereka sendiri. 

Bagi Brunei, misalnya, Indonesia sangat tidak penting, karena kedua negara tidak memiliki perbatasan yang sama. Sejarah mereka juga diwarnai kisah-kisah “kejahatan” rezim Soekarno: dari kampanye Ganyang Malaysia hingga upaya Indonesia menghasut ‘pemberontak’ Brunei menjatuhkan Kasultanan Brunei. Lebih jauh dari itu, dalam Hikayat Brunei, ada kisah Putri Majapahit yang membunuh suaminya sendiri, seorang Sultan Brunei, dalam perjalanan kapal laut (sang putri dinikahkan secara paksa). Brunei juga tak berdaya menghadapi gelombang TKI/TKW Indonesia (sekitar 30 ribu dari 350 ribu penduduknya), karena memang mereka kekurangan SDM.  

Sebaliknya, di mata orang Brunei, Malaysia adalah Dewa Pelindung. Seluruh daratan Brunei berbatasan dengan Malaysia, seperti dikepung. Bahkan ada sebuah pelabuhan di dalam negeri Brunei yang di bawah kuasa Kuala Lumpur langsung. Negeri Brunei yang mungil itupun terbagi dua, sehingga untuk menuju ke wilayah satunya, warga negara mesti membawa paspor karena melewati pelabuhan milik Malaysia. Bisa jadi rasa hormat rakyat Brunei pada Malaysia adalah tulus. Namun bisa jadi ini adalah ungkapan dari rasa ketakutan yang terpendam. Indonesia tak bisa menyerang Brunei secara langsung, namun Malaysia sangat bisa. 

Saat ini, Indonesia mendapat pemberitaan negatif yang kurang adil, yaitu dengan berita “Mahasiswa Indonesia Menikam Dosennya” di Singapura. Berita yang begitu cepat di-release tanpa penyidikan pendahuluan, hingga kini belum diklarifikasi kebenarannya. Sang tertuduh sudah tewas dan terbunuh karakternya. Yang mengaku calon korban, malah bersembunyi. Jangan harap media Singapura, Malaysia, atau Brunei akan mengungkap kasusnya. Namun kita sangat berharap pada investigasi media Indonesia. Bila media Indonesia masih percaya kepada “patriotisme” yang tidak “membabi-buta”, inilah saatnya. Media Indonesia ditantang untuk meluruskan berita miring tentang WNI bernama David yang dituduh pembunuh tapi malah terbunuh. Tak rela rasanya kita sebagai bangsa, bila media massa mendiamkan kesewenang-wenangan ini terjadi.

 

Sirikit Syah, 19 Maret 2009