Setelah menjalani kehidupan demokratis selama 10 tahun lebih, sudahkah kita memahami makna demokrasi? Pengalaman kita memang jelas lebih baik dibanding bangsa tetangga: Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, yang jelas tidak demokratis. Saingan kita di Asia Tenggara dalam hal demokrasi paling hanya Filipina. Tetapi, apakah kita sudah memahami konsekuensinya?
Banyak orang kurang memahami bahwa demokrasi bukan tujuan atau visi, melainkan proses. Apapun tujuan negara sah-sah saja, sejauh prosesnya demokratis. Demokrasi tidak berpihak kepada kaum elit, melainkan memenangkan suara terbanyak. Padahal suara terbanyak belum tentu sebuah kebenaran, bahkan mungkin bukan yang terbaik. Di sinilah letak konsekuensinya.
Jimmy Carter adalah presiden AS yang paling tidak populer di mata rakyatnya. Pada masa dia menjadi presiden, Kedutaan AS di Teheran diambil-alih dan para diplomat disandera oleh para mahasiswa, di antaranya bernama Ahmadinejad (kini Presiden Iran). Kata banyak orang Amerika sahabat saya, ”Dia presiden yang paling lemah yang pernah kami miliki”. Masyarakat dunia, di lain pihak, melihat Jimmy Carter sebagai sosok humanitarian. A good man. Kiprahnya pasca-presidensi membawanya dalam peran-peran perbaikan konflik antar negara di dunia internasional.
Melalui pemilihan demokratis, warga AS kemudian memilih ”koboi” Ronald Reagan, serta “jago perang” George Bush (Perang Teluk I) dan Bush yunior (Perang Irak, Afghanistan, Penjara Guantanamo Bay, ”axis of evils” untuk Korea dan Iran, dll). Bill Clinton memang bukan “jago perang”, tetapi dia terlibat skandal seks Monika Lewinsky dan menjadi bulan-bulanan media di akhir periode pertamanya. Ajaib, meski dia terbukti membohongi istri dan rakyatnya (tadinya membantah isu Lewinsky, tapi akhirnya mengakui), dia malah dipilih rakyat untuk jabatan presiden periode kedua.
Seorang mantan disc-jockey berhasil mengkudeta presiden Madagaskar, dengan dukungan rakyat dan militer. Apakah dia pemimpin yang baik? Masih perlu pembuktian panjang. Raja Nepal dengan ikhlas turun tahta, membubarkan kerajaan, menjadikan negaranya republik, menyerahkannya pada parlemen. Apakah rakyat Nepal akan hidup lebih baik? Juga, wait and see.
Kenalan saya seorang intelektual Polandia bersungut-sungut ketika kami mendiskusikan demokrasi sekian tahun yang lalu. ”Lech Walesa, presiden terpilih oleh mayoritas rakyat Polandia, adalah seorang buruh. Dan, dia adalah pemimpin terburuk dan memalukan yang pernah kami miliki,” katanya. Apa boleh buat, meski tak pandai memimpin, Walesa adalah pilihan demokratis.
Bagaimana peran media massa dalam mengusung proses demokrasi agar dapat mencapai tujuan mulia sebuah bangsa? Sesungguhnya, seperti disampaikan wartawan kawakan Bill Moyers pada Konferensi Nasional untuk Reformasi Media tahun lalu di AS: ”Demokrasi tanpa adanya informasi yang jujur dan terbuka tak hanya akan menciptakan kesepakatan rakyat, tetapi juga mendorong kekuasaan negara dan kelompok-kelompok tertentu yang mendapat perlindungan negara.”
Moyers menampilkan sebuah contoh telak. Ketika FCC (Federal Communication Commition, semacam KPI di Indonesia) mengadakan public hearing untuk menguji netralitas raksasa kabel Comcast, Comcast menyewa orang-orang dari jalanan untuk hadir, hanya agar para penganjur netralitas jaringan tak mendapatkan tempat duduk pada hearing tersebut. Tentu saja hasilnya Comcast menang karena didukung ’mayoritas’ anggota publik.
Apa yang dilakukan Menteri Kominfo belakangan ini tidak ’favorable’ di mata para industriawan siaran dan rakyat pecandu layar televisi. Kominfo secara tegas telah memutuskan bahwa stasiun televisi pusat tak bisa sembarangan bersiaran di daerah, kecuali dia berafiliasi dengan stasiun lokal. Ini adalah amanat UU Penyiaran. Maka di Malang yang tadinya orang bisa menonton 19 statiun televisi (11 nasional, 1 TVRI Jatim, dan 7 TV baru dan lokal), merasa kehilangan ketika banyak statiun itu dihentikan siarannya. Sebagian besar rakyat merasa diperlakukan tidak adil bagi mereka. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Sayang memang, tapi apa boleh buat, hal yang benar seringkali tidak menyenangkan.
Sebagai mantan Ketua KPID Jatim, saya mendukung sepenuhnya kebijakan Menteri Kominfo yang baru. Relay siaran nasional diatur, TV lokal ditumbuhkan, ijin penggunaan kanal diperebutkan oleh para pemohon secara adil dan terbuka. Banyak industriawan siaran yang terpukul dengan kebijakan ini. Tak sedikit rakyat yang marah. Namun kita mesti belajar tentang kebenaran, dan arti sebenarnya dari demokrasi. LKM Media Watch terus mensosialisasikan bahwa pengaturan kanal, bila dilakukan secara benar, pada gilirannya akan baik bagi industriawan siaran, pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan potensi seniman lokal, dan masyarakat pemirsa televisi secara keseluruhan.
Mengamati peran media dalam mempromosikan demokrasi, saya melihat media memberikan dukungan yang hampir tanpa batas. Namun ada yang media lupa, yaitu perlunya juga sosialisasi dan edukasi pada rakyat tentang konsekuensi demokrasi. ”Kau berhak memilih, tapi terimalah konsekuensi atas pilihanmu”, inilah filosofi demokrasi. Bila pilihan rakyat ternyata salah, rakyat berkewajiban mengkoreksinya. Tentu, dengan cara-cara demokratis melalui sidang parlemen.
Saya pikir, karena pentingnya peran parlemen dalam proses demokrasi menuju pencapaian cita-cita bangsa, maka kita tidak boleh keliru dalam memilih para anggota parlemen. Kalau anggota parlemen ternyata pilihan keliru, lebih repot urusannya.
Sirikit Syah
28 Maret 2009
Mumpung ngomong soal demokrasi saya jadi pingin tahu pendapatmu soal HTI yang mengusung paham khilafah yang transnasional tersebut. TI jelas menolak paham demokrasi dan menganggap bahwa hanya Tuhan yang berhak membuat hukum. Piye?
Salam
Satria
Saya dulu percaya bahwa rakyat tak peduli demokrasi, yang penting sejahtera. Seperti Brunei Darussalam, misalnya. Saya juga suka berkata bahwa sulit memperjuangkan demokrasi dalam keadaan perut lapar. But people change. Setelah tinggal di Brunei 3 bulan, saya merasa demokrasi lebih penting daripada kesejahteraan. Saya tak habis pikir bagaimana di Malaysia orang dicap beragama Islam kalau di terlahir Melayu, dan kalau pindah agama dia bisa dipenjara? Atau, di Brunei kau mendapat rumah/tanah dan mobil hanya bila kau Muslim/mualaf? I change (saya juga percaya Prabowo may change).
Soal perdebatan HTI, saya suka saja mendengar argumen-argumen mereka, yang sebagian memang ada benarnya. Tentu saja saya lebih suka NKRI, seperti Anda. Bedanya, saya tak akan mengatakan HTI “kacau” atau “dungu” atau kata-kata sejenisnya. “Mendengar”, inilah salah satu Theory-U yang saya pelajari dari MIT Boston. “Mendengar” menghilangkan banyak prejudice dan menemukan common values.
tapi belum dan sesudah terpilih kadang berbeda domainnya Mbak. mungkin karena sistem yang sudah mengakar atau hilang pijakan sehingga beda janji dan realita. semoga kita tidak keliru memilih…
Ya, semoga. Kita mesti percaya bahwa people change, dan kita mesti menaruh harapan positif. Bila Sby dinilai bagus dalam 5 tahun ini, ya, boleh saja kita pilih dia lagi. Bila belum puas dan ingin yang baru, bisa saja pilih Prabowo, karena manusia bisa berubah. Bila dalam perjalanan mereka mengkhianati kita, kita lengserkan melalui DPR. Gus Dur pernah dilengserkan, bukan? Yang penting, tgl 5 JUli 2009, mari kita memilih calon terbaik sesuai pengetahuan dan insting/hati nurani kita masing-masing.