Rakyat Turut Bertanggungjawab dalam Demokrasi

Kita boleh beda pendapat, tetapi tetap INDONESIA

Topik terhangat di media massa kita saat ini adalah tuduhan terjadinya kecurangan pada pemilu legislatif tanggal 9 April yang lalu. Semua media beramai-ramai memberitakan kecaman para tokoh politik tentang kecurangan itu. Lebih jauh lagi, pemberitaan sudah cenderung provokasi untuk menolak hasil pemilu dan tuntutan pengulangan pemilu.

 

Selasa lalu saya diundang sebuah radio komunitas di Jombang dalam sebuah talk show siaran langsung dengan tajuk “Peran pers dalam mengungkap kecurangan pemilu.” Melihat judulnya, saya sudah melihat ada masalah. Saya bertanya: “Betulkah sudah ada kecurangan? Apakah pers (dalam hal ini radio) boleh menghakimi?” Maksud saya, peran pers adalah mengungkap kebenaran, bukan ‘membeo pada tuduhan kecurangan’.

 

Rekan narasumber dari Radio KBR68H dengan penuh keyakinan mengungkap banyaknya indikasi kecurangan, dan mengingatkan semua bahwa hak publik untuk memilih tak diberikan. “Ini ancaman terhadap demokrasi,” katanya. Sebaliknya, Djoko W. Tjahyo, pengelola radio El Bayu dan pengurus PRSSNI, menganggap tuduhan media agak berlebihan. “Bila rakyat terus menerus dicekoki berita semacam ini, ini bukan pencerdasan namanya. Ini justru pembodohan,” katanya.

 

Kami sepakat bahwa memang terjadi banyak kesalahan, mungkin pelanggaran terhadap UU Pemilu atau terhadap hak-hak rakyat. Namun, apakah kesalahan-kesalahan itu karena ketidaktahuan, keteledoran; atau didasari niat berbuat curang, by design? Lalu, siapa dalangnya? Pemerintah atau Partai Demokrat?

 

Kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu memang terjadi di seluruh Indonesia. Mula-mula tanggal pencontrengan yang bertepatan dengan Jumat suci, membuat para pemilih di NTT meminta penundaan hari pencontrengan. Di Papua, perangkat pemilihan tidak tiba pada waktunya, sehingga pemilih gagal mencontreng. Batasan jam pencontrengan juga membuat banyak rakyat yang sudah antre, akhirnya dilarang mencontreng karena sudah lewat pukul 12. Yang paling heboh, banyak rakyat mengaku tidak terdaftar dalam DPT.

 

Bila kita urai satu per satu kesalahan-kesalahan ini, memang tampak betapa ’bodoh’nya pemerintah dalam merancang pesta rakyat yang amat penting ini. Banyak pertanyaan mendasar: Apakah perihal Jumat suci tidak diketahui ketika menentukan tanggal pencontrengan? Apakah jarak lokasi pencontrengan (misal di pegunungan Papua) tak diperhitungkan dalam proses pengiriman perangkat? Apakah tidak dihitung bahwa antrean rakyat mencontreng bisa melewati pukul 12 siang?

 

Kepada rakyat sendiri, timbul pertanyaan: Mengapa nama tak terdaftar baru diketahui pada Hari-H? Mengapa baru meributkannya setelah angka perolehan suara diumumkan? Logikanya, bila kita benar-benar ingin menggunakan hak suara, kita sudah akan mengurusnya ketika nama kita tak terdaftar dalam DPS. Ada waktu yang cukup untuk memperbaiki DPS menjadi DPT. Tak sedikit pula kesalahan rakyat dalam hal DPT. Banyak di antara kita tak memiliki KTP, atau memiliki KTP dari tempat lain. Kedisiplinan kita sebagai warga negara memang patut dipertanyakan.

 

Dalam talk show di Jombang itu ada juga suara rakyat yang mengeluhkan ”serangan magrib” dan ”serangan fajar”. Saya kembalikan keluhan kepada rakyat: ”Kok mau menerima uangnya?” Djoko W. Tjahyo menimpali: ”Rakyat lebih cerdik dari para tokoh politik. Uang diterima, yang dicontreng lainnya.” Statement Djoko ini mendapatkan pembenarannya dalam berita-berita belakangan ini, banyak sumbangan ditarik kembali.

 

Rekan pembicara dari Radio KBR68H menentang keras statemen saya dan Djoko, dan menolak pelemparan kesalahan kepada rakyat yang dihujani uang. Bagi dia, tetap saja yang salah adalah si pembagi-bagi uang. Agar lebih mudah, saya ubah argumen: ”Bila ada wartawan bodrex menerima amplop dari narasumber, apakah sang wartawan tidak ikut bersalah?”

 

Dalam hal money-politics dan amplop wartawan bodrex, saya memang berpendapat bahwa it takes two to tango, dan bahwa yang lemah belum tentu tidak bersalah. Bila banyak wartawan amplop, yang salah bukan hanya yang memberi, tetapi juga yang menerima, bukan? Dalam hal ’hujan uang menjelang pencontrengan’, rakyat yang menerima juga bisa disalahkan. Bahkan, mereka tak berhak menyebut diri sebagai ’korban’, karena mereka lebih cerdik. Mereka menerima uang, dan tetap bebas mencontreng pilihannya sendiri. Siapa yang tahu?

 

Seyogyanya pers bersikap profesional, tak boleh ikut-ikutan menyerang ’entah siapa’ bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilu. Selama ini pers terkesan berpihak karena terus menerus menyuarakan pihak ’penyerang’ dan menayangkan/memuat apa saja yang disampaikan ’penyerang’, tanpa daya kritis. Pers bertindak sebagai corong. Mungkin pers menganggap ini suara rakyat, tetapi ini sebetulnya hanya suara sekelompok politikus. Permintaan pengulangan pemilu legislatif dan penggantian seluruh anggota KPU benar-benar sebuah ambisi yang tak berempati pada keuangan negara. Berapa biaya lagi mesi dikeluarkan? Dari mana biayanya?

 

Proses demokrasi tidak berhenti pada pencontrengan, lalu penghitungan perolehan suara, melainkan berlangsung sinambung, terus menerus selama lima tahun. Rakyat terus punya hak untuk mengawasi dan mengkritisi para penyelenggara negara dan para wakilnya di DPR. Bila orang yang dipilihnya ternyata berkhianat (menyeleweng), rakyat bisa menurunkannya di tengah jalan. Ini pernah terjadi: lengsernya Soeharto, turunnya Gus Dur, keluarnya beberapa wakil rakyat dari Gedung DPR, dst. Itu bisa saja dilakukan pada lima tahun ke depan.

 

Pada intinya, di alam demokrasi ini rakyat juga mesti memiliki rasa tanggungjawab. Bila di negara kerajaan/kasultanan, rakyat tak memiliki tanggungjawab apapun, karena semua ditentukan oleh sebuah ’titah raja/sultan’, di negara kita, apa yang terjadi adalah buah dari pilihan kita. Potret DPR dan pemerintahan adalah potret kita juga.

 

Sirikit Syah, 18 April 2009