Potret Para Pemimpin Kita

 

Ada yang bilang, pemimpin adalah potret rakyatnya. Sekarang, bagaimana sesungguhnya potret para pemimpin kita? Bagaimana kita memandang Presiden SBY, Wapres JK, para kandidat presiden, bahkan Antasari Azhar?

Bila PDIP ternyata memenangkan perolehan suara pemilu legislatif, itu berarti banyak rakyat yang masih suka dipimpin oleh seorang Megawati. Rakyat ternyata tak peduli pada hilangnya aset-aset negara ketika Megawati memimpin negeri ini. Rakyat juga sudah lupa bahwa Megawatilah yang mula-mula menaikkan harga BBM. Apa boleh buat, dari 200 juta rakyat Indonesia, dan sekitar 40 juta pemilih, sebagian besar masih mendambakan seorang pemimpin yang sudi dicium kakinya (atau diminum air cucian kakinya). Ini demokrasi. Mau protes kepada siapa? Rakyat menentukan.

SBY yang –menurut ahli marketing politik yang kini menjadi Dekan Fakultas Ekonomi UI- lebih konsentrasi pada politik pencitraan, memang sibuk jaga image. Baru-baru ini saja, persoalan SBY masuk dalam 100 tokoh pilihan TIME, menjadi perbincangan kalangan media. Mula-mula jubir  presiden, Dino Pati Jalal, mengumumkan kemungkinan masuknya SBY di daftar tokoh TIME tahun ini. Namun ketika dicek di list polling TIME, namanya tidak ada. Sebagian mengatakan Dino mengada-ada, dan mengejek SBY sebagai ke-GR-an. Kini ada kabar memang namanya masuk, bukan di daftar polling (favorit polster), tetapi di daftar pilihan redaksi. Apa yang terjadi? Sebagian orang menduga-duga “ini bentuk terimakasih TIME karena lolos gugatan Soeharto Rp 1 triliun”, “ini pesan AS pada kita rakyat Indonesia untuk memilih SBY sebagai presiden berikutnya”, “Dino memang paranormal sakti”, dan sebagainya. Pendek kata, penting sekali persoalan masuk daftar TIME itu bagi SBY?

Beberapa tokoh lain kelihatan menjilat ludah sendiri. Pelaku Kudatuli (1996), merapat pada sang korban. Kritikus pemerintah, menerima pinangan dari yang dikritiknya. Kita sering mendengar alas an-alasan yang ganjil: “Karena Prabowo logistiknya amat kuat, PDIP menganggapnya partner mantab dalam kampanye yang jelas berbiaya besar nanti”, atau “Karena Megawati masih seksi di mata rakyat, dia mitra paling potensial untuk mencapai kemenangan.” Bukankah seharusnya mereka mendasarkan koalisi dengan alasan-alasan yang lebih substansial?

Misalnya, kita rindu mendengar ungkapan: “Pak Wiranto memiliki visi yang sama dalam membangun bangsa, jadi, Insya Allah duet kami nanti baik bagi rakyat”; atau “Bu Mega punya rencana strategis yang paling masuk akal untuk Indonesia masa depan, sesuai dengan misi partai kami untuk kebangkitan bangsa, jadi kami berkoalisi.” Tidak ada hal-hal “demi rakyat” dan “demi bangsa” seperti itu. Yang ada adalah tujuan pendek: “demi biaya kampanye” (betapa rendahnya Prabowo cuma dinilai karena itu) atau “demi kemenangan pemilihan presiden”. Kalau sudah menang, and then what? Jawaban ini tak pernah dibahas.

Hari ini kita dikejutkan oleh berita yang menggelegar yang, bila terbukti kebenarannya, akan menjadi skandal terbesar di negara ini di era reformasi. Seorang ‘buldozer’ yang ditakuti, disegani, dihormati, tiba-tiba menjadi saksi/tersangka pada kasus pembunuhan. Sulit dipercaya seorang tokoh pemberantas korupsi terlibat dalam kejahatan apapun, bahkan sekadar melanggar lalu lintas. Ini sebuah kasus pembunuhan berencana, dengan latar belakang asmara yang immoral (bila benar ini tentang berebut perempuan selingkuhan).

Ketika rakyat Indonesia mengelu-elukan AA, memberinya applause pada banyak kasus korupsi yang ‘dibuldozer’nya, sekian orang lain di Indonesia tergaruk hanya karena kesalahan prosedur. Dan karena kesalahan prosedurpun bisa dianggap korupsi, banyak pejabat tak berani lagi menjalankan prosedur. Tentu saja ini salah. Bila kau menjalankan prosedur yang benar, mengapa engkau takut? Persoalannya kan prosedur selalu dijalankan dengan banyak manipulasi, makanya terjaring. Lalu, ketika para pengelola pemerintahan enggan melaksanakan prosedur karena takut pada AA dan KPK, betapa tidak efektifnya roda pemerintahan. Bisa-bisa kendaraan bernama Indonesia ini mogok di tengah jalan.

Tetap saja, ada satu-dua orang yang terjaring, benar-benar karena sekadar salah prosedur. Salah tanda tangan, atau mengeluarkan biaya tanpa prosedur, bisa dianggap korupsi. Kemarin dalam pembukaan pameran lukisan terbesar di negeri ini (diikuti lebih dari 300 pelukis dari 6 propinsi) di Balai Pemuda, Wagub Syaifullah Yusuf minta maaf pada panitia penyelenggara. “Kami tak bisa memberi bantuan seperti yang diharapkan, kecuali Cak Anis tega saya kena KPK. Mengajukan permohonan itu tak cukup seminggu dua minggu. Perlu waktu berbulan-bulan, dirapatkan dan disetujui DPR dulu.”

Ironi. Sebuah perjalanan anti-klimax dari seorang AA yang gagah perkasa. Selain persoalan perempuan selingkuhan, ada indikasi ini juga dipicu persoalan korupsi. Korban penembakan memaksa (‘memeras’) AA untuk menindaklanjuti laporannya tentang sebuah kasus korupsi, AA dan KPK tidak bergerak. Apakah ada tindakan tebang-pilih di sini? Inilah yang akan menjadi kejutan bagi kita, para penonton.

Saya teringat ucapan Pak Nuh sebelum menjadi Menteri Kominfo. Waktu itu Pak Nuh bicara di sebuah seminar tentang berbagai persoalan bangsa. Dari semua pembicara, ucapan Pak Nuh amat berkesan: “Kita ini sulit dientas dari keterpurukan oleh Allah, karena kita lupa berdoa. Para pemimpin sibuk melanggengkan kekuasaan sehingga lupa mendoakan rakyatnya yang kebanyakan masih menderita. Rakyat juga sibuk dengan gerutu dan caci-maki, sehingga lupa bersyukur dan tak pernah mendoakan para pemimpinnya. Guru lupa mendoakan murid, murid tak pernah mendoakan gurunya.”

Rupanya, masih ada juga potret pemimpin yang menjanjikan, yang tak hanya pandai berkata-kata, tetapi terbukti mahir menerapkannya. Tanpa peduli pada persoalan popularitas, Pak Nuh sebagai Menkominfo menerapkan UU Penyiaran dan menegakkan aturan. Stasiun TV tak berlisensi, atau berlisensi karena kolusi, mesti turun (sign-off), yang banyak dinilai merugikan rakyat penonton televisi itu. Untuk menangkal cyber-porn, transaksi tipu-tipu, dan pencemaran nama baik, di dunia maya, dia melahirkan UU ITE (UU Informasi dan Transaksi melalui Elektronik) yang banyak ditentang para wartawan dan bloggers.

Bila SBY mencari-cari “teknokrat” (seperti tercantum dalam kriteria Wapres-nya beberapa waktu lalu), Pak Nuh adalah salah satu calon yang memadai, di antara teknokrat lainnya seperti Hatta Rajasa atau Sri Mulyani. Bukan nggege mangsa (mendahului), namun tak ada salahnya kalau kita sebagai rakyat mulai ikut menyuarakan pendapat-pendapat kita sendiri tentang siapa yang pantas dan kurang pantas menjadi pemimpin negeri. Jadi penonton saja rasanya kurang asyik. Kita ikut main saja sekalian.

Sirikit Syah, 2 Mei 2009