Jl. Jagir: Tiang Listrik di dalam Kamar

Ribut-ribut penggusuran penghuni stren Kali Jagir mengusik kepedulian saya yang sudah lama saya pendam. Jalan Jagir sangat berarti buat saya. Tahun 1990-1996, setiap hari selama 6 tahun saya melewati Jl. Jagir pulang pergi dari rumah di Rungkut ke kantor di SCTV Jl. Darmo Permai. Tahun 1999-2008, setidaknya seminggu sekali saya melewati jalan ini, karena mesti bersiaran langsung di Radio Suara Surabaya setiap Selasa sore. Praktis 18 tahun dari hidup saya, saya melewati jalan yang kini dipenuhi gusuran itu.

 

Jl. Jagir adalah salah satu jalan yang paling ‘mengerikan’ di dalam kota bagi pengendara kendaraan bermotor. Bagaimana tidak? Jalan sempit, lalu lintas dua arah berkecepatan tinggi, jalur padat, kanan kiri dipenuhi perkantoran, perkampungan, dan hunian yang dianggap ‘liar’. Para pengendara pasti pernah terkaget-kaget di jalan ini, ketika ada orang nyelonong menyeberang, atau sepeda/sepeda motor berputar atau memotong jalan. Paling miris kalau yang nyeberang atau bermain-main di pinggir jalan raya itu anak-anak kecil. Duh, “Kemana orangtuanya?” kita bertanya dalam hati. Kalau sudah “Gedubrag!”, mau menyalahkan siapa?

 

Tapi yang paling berisiko adalah tiang listrik di dalam rumah. Saya dan suami selalu mengamati perkembangan ‘kemajuan’ (maju dalam arti sesungguhnya) rumah-rumah ‘liar’ di Jl. Jagir. Mula-mula (dulu sekali), tiang listrik ada di luar rumah, tapi sangat mepet pintu depan. Sekian tahun kemudian, tiang listrik sudah berada di dalam pagar rumah. Tak lama kemudian, ada tiang listrik yang berada di dalam kamar tamu atau kamar makan. Saya pernah –karena penasaran- meneliti secara incognito dan mendapati ada tiang listrik di dalam kamar tidur! Ujungnya menyembul dari genteng rumah. Bila Anda lewat Jl. Jagir sekarang dan memperhatikan bekas-bekas reruntuhan, lihatlah letak tiang listrik dan pondasi rumah. Tiang itu betul-betul berada di tengah-tengah rumah. 

 

Pemerintah memasang tiang listrik dengan jarak tertentu dari bentaran sungai Jagir. Namun aparat kelurahan, kecamatan, atau PU Perairan di kawasan itu ‘menjual’ tanah kosong itu kepada para pendatang ‘liar’. Mula-mula mereka membuat rumah dengan ‘agak sopan’, sedikit di belakang tiang listrik. Lama-lama, sopan santun kalah oleh kebutuhan: di sekeliling tiang listrik dibangun ruang tamu, bahkan warung atau toko. Tiang listrik akhirnya berada di tengah rumah.

 

Bahaya kawasan Jagir tak hanya terletak pada lalu lintas padat di antara hunian padat tanpa pembatas. Orang dewasa atau anak-anak dengan budaya daerah masing-masing menganggap tidak apa-apa melenggang di pinggir jalan raya atau menyeberanginya. Mereka tak peduli bahwa ulah mereka mengejutkan banyak pengendara mobil/motor yang melintas. Namun lebih dari itu, mereka mengabaikan bahaya radiasi listrik dan kemungkinan kebakaran karena korslet listrik tegangan tinggi.

 

Sebagai warga kota Surabaya, saya mendukung pemerintah membersihkan tepi sungai Jagir itu dari rumah-rumah ‘liar’, yang tak hanya menutupi pemandangan sungai, tetapi juga membahayakan hidup mereka sendiri dan orang lain. Saya tak habis pikir adanya reporter berita yang dengan latar belakang penggusuran mengatakan: “Penggusuran ini sekali lagi membuktikan betapa pemerintah kota Surabaya tak peduli pada nasib rakyatnya. Mereka yang tergusur ini tak tahu lagi hendak tinggal dimana.” Ini bukan saja kebohongan, tetapi juga kebodohan.

 

Bila reporter itu rajin baca koran, atau melakukan verifikasi pada narasumber berwenang (otoritatif) yaitu Pemkot, dia pasti tahu bahwa Pemkot Surabaya bukan tidak peduli. Pemkot bahkan sudah menyiapkan payung bagi efek penggusuran ini: menyediakan rumah pengganti (Rusun), menyediakan lahan berdagang pengganti, menyediakan kemudahan mengurus surat-surat, memberikan BLT dan Askeskin. Tuduhan yang disiarkan secara publik di layar kaca bahwa “Pemkot tidak peduli” sangat tidak patut.

 

Bahwa kaum yang tergusur itu keberatan dengan solusi yang disediakan Pemkot, itu persoalan lain lagi. Bila kita mau jujur, para penghuni ‘liar’ itu sama sekali bukan orang miskin. Hampir semua rumah memiliki pesawat televisi, sepeda motor, bahkan mobil, warung, toko, usaha dagang. Besar kemungkinan di desa asal mereka, mereka juga memiliki rumah dan sawah. Persoalannya adalah: apakah kita akan mentolerir kalangan yang menolak dipindah ke rumah susun ini? Atau, apakah kita mendukung pemerintah menertibkan tata kota? Kota yang tertata dan tertib adalah fasilitas bagi penduduknya. Sementara perumahan ‘liar’ di Jl. Jagir hanya fasilitas bagi segelintir penghuni dan aparat yang korup.

 

Para penghuni stren Kali Jagir itu memang korban, tetapi bukan korban kebijakan Pemkot, melainkan korban aparat yang korup dan serakah. Mereka membeli lahan itu (meskipun ilegal) dan mereka membayar secara berkala. Menyediakan tempat hunian (dan berdagang) pengganti mungkin tidak cukup. Mestinya pemerintah juga menyeret aparat yang memungkinkan hunian liar itu tumbuh, ke meja hijau.

 

Saya lahir di Surabaya 49 tahun yang lalu dan saya bangga kota Surabaya banyak mengalami kemajuan. Saya membayangkan Jl. Jagir yang asri dengan pemandangan sungai dan pohon-pohon di tepinya. Juga Jl. Nias yang tak lagi sesak dengan bengkel-bengkel yang merambah badan jalan. Penduduk Surabaya tentu lega sekarang kota tak lagi banjir seperti dulu (tahun 70-80an). Seorang mahasiswa UK Petra asal Pontianak mengaku, ketika memilih tempat kuliah antara Jakarta dan Surabaya, dia memilih Surabaya karena terkesan pada keindahan taman-taman kotanya. Surabaya juga padat lalu lintasnya, namun tanpa kemacetan yang menjengkelkan. Beberapa penghargaan nasional untuk Surabaya, menurut saya yang sering berkunjung ke kota-kota lain (misalnya Medan dan Bandung), memang amat layak. Selamat ulang tahun Surabaya kotaku tercinta.

 

Sirikit Syah

10 Mei 2009