Peran Media di Masa Pemilu, Obor atau Kompor?


 

Putri Putih

               Ketika para peserta diskusi media di Hotel Elmi, Jumat kemarin, membahas peran media, obor atau kompor, muncul jawaban yang di luar dugaan. Media ternyata dianggap opor oleh para pekerjanya. Jawaban nyeleneh itu meluncur dari dua praktisi media di Jatim; seorang yang pernah (dan masih) menjadi pemimpin redaksi empat suratkabar utama di Jatim, dan seorang kepala biro dari konglomerasi media nasional berbendera MNC (membawahi RCTI, Koran Sindo, Radio Trijaya, Global TV, dll).

 

                Jawaban itu antara lain yang membuat dr. Ario Jatmiko, ahli bedah yang juga pemerhati media, meninggalkan tempat lebih awal. Ario kemudian menelepon saya malam harinya. “Maaf saya tak dapat mengikuti diskusi hingga usai, karena percuma, kalau insan media sudah menganggap media hanya sebagai opor, tak ada yang perlu didiskusikan lagi,” katanya bernada kecewa. Dia termasuk seorang yang menaruh hormat amat tinggi terhadap insan pers. Dia pernah berkata bahwa profesi paling mulia adalah menjadi wartawan, bukan dokter, apalagi lawyer.

 

                Istilah “opor” itu muncul ketika pihak media merasa terdesak atas pilihan yang tak mudah itu. Apakah media dapat menjadi obor yang menerangi kegelapan, mencerahkan masyarakat agar dapat mengambil putusan/pilihan yang tepat? Atau media hanya sebagai kompor yang memanas-manasi, memprovokasi, agar berita terus hangat (bahkan panas), koran laku, televisi dan radio banyak dipasangi iklan. Memang betul-betul pilihan yang sulit.

                Itu sebabnya, banyak peserta mengatakan bahwa media atau pers bisa menjalankan dua peran itu sekaligus, atau secara bergantian. Para ahli hukum seperti Wayan Titib dan Trimoelja D. Soerjadi, juga DR. HM. Zaidun, lawyer dan Dekan Fakultas Hukum Unair, mendukung dua peran itu dijalankan oleh media massa. “Ada kalanya media mesti menjadi obor, namun kadang juga mesti menjadi kompor, terutama agar kasus-kasus tersembunyi segera diungkap dan dibongkar. Tanpa kompor media, mungkin banyak kasus busuk tak terungkap di negeri ini,” kata Wayan Titib. Zaidun memilih kata “pelita” daripada “obor”. Ketua Stikosa Zaenal Arifin mengingatkan, obor atau kompor, yang penting nyala apinya terjaga dengan baik.

 

                Henry Subiakto, salah seorang pendiri LKM-MediaWatch yang kini menjadi staf ahli Depkominfo, juga mengakui besarnya peran media dalam mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat. Tanpa peran media, proses pemilu akan sangat terhambat. KPU dinilai tak sanggup melaksanakan tugas paling mendasar: mensosialisasikan cara memilih. Persoalan mencoblos dan mencontreng saja, juga mengenali tanda gambar partai-partai, dilakukan oleh media massa. Sulit membayangkan bila rakyat Indonesia di pelosok desa tidak membaca koran atau menonton televisi. Apakah mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar?

 

                Media massa memiliki peran sebagai watch dog, anjing penggonggong; bahkan secara politik, memiliki kedudukan terhormat sebagai pilar keempat demokrasi. Dalam UU Pers dan UU Penyiaran Indonesia, peran dan fungsi pers dijabarkan secara lebih jelas, yaitu menyampaikan informasi, mendidik, melakukan kontrol, menghibur, dan menjalankan fungsi ekonomi. Fungsi kelima inilah yang dijadikan kilah oleh pelaku media, dengan menyebutnya sebagai ‘opor’. “Tanpa berkolaborasi dengan para pemasang iklan, kita kehilangan penghasilan alias sandang pangan,” kilah praktisi media.

 

                 Dengan demikian, isi media pastilah tergantung pada siapa yang membiayainya: bisa pemilik yang berhaluan politik tertentu (misalnya Surya Paloh dengan Metro TV-nya), atau pemasang iklan terbesar dengan haluan konsumerismenya (iklan produk konsumtif di berbagai sinetron). Dalam bahasa Saleh Mukadar, politisi PDI-P yang juga wakil rakyat di DPRD Jatim, media menjadi obor atau kompor tergantung siapa pemiliknya dan siapa yang memasang iklan. J. Anto dari Yayasan Kippas, media watch di Medan, mengemukakan bahwa di Sumatra Utara, kebanyakan media berperan sebagai kolaborator. Rasanya ungkapan itu tidak berlebihan. Di masa Pilkada Jatim dan Pemilu Legislatif yang baru lalu, berita-berita di media massa adalah hasil kolaborasi redaksi dengan bagian iklan, yang dipengaruhi pemasang iklan parpol terbesar. Buktinya, nyaris tak ada pemberitaan tentang partai-partai kecil dari 38 partai peserta pemilu. Berita hanya berkisar pada 8-10 partai yang beriklan terbesar.

 

                Menurut Dhimam Abror, Ketua PWI Jatim, profesi wartawan terlanjur diberi stempel sebagai malaikat atau manusia setengah dewa. Wartawan harus jujur, tak boleh memihak, tak boleh menerima hadiah (amplop), tak boleh mencontek (menjiplak), tak boleh mengikuti perasaan pribadinya, harus bisa mendamaikan pertikaian dengan berita sejuknya, dan seterusnya. Semua persyaratan menjadi wartawan yang tercantum dalam kode etik itu, nyaris di luar kodrat manusiawi. “Setiap hari saya masih menanyai diri sendiri: betulkah saya mampu menjalani profesi mulia ini?” ujar Abror.

 

                Tidak banyak wartawan yang terus menanyai diri sendiri. Sebagian besar wartawan malah tidak pernah membaca kode etik profesi. Dengan demikian, dia tidak tahu kalau perilakunya keliru, dia tidak merasa ada yang dilanggar. Wartawan sekarang tak hanya menerima amplop, yang artinya: angle pemberitaan ditentukan oleh narasumber pemberi amplop. Wartawan sekarang melakukan pelanggaran yang lebih serius: mengkloning berita, melakukan copy paste, mencuplik tanpa atribusi, plagiarism. Kejahatan terbesar wartawan adalah malas. Malas ke tempat kejadian, malas wawancara, terlambat mengambil gambar, malas membuka file-dokumentasi, tak mau belajar dari background story. Wartawan sekarang tinggal SMS atau buka internet; tidak kebasahan kalau banjir, tidak kepanasan saat kebakaran. Wartawan semacam ini juga ada di The New York Times. Jason Blair, wartawan itu, terlalu banyak mengarang berita palsu dari berbagai belahan Amerika yang ditulisnya hanya dengan duduk manis di sebuah kamar hotel. Dia akhirnya dipecat, dan pemred NYT mengundurkan diri.

 

               Dalam peliputan kasus Antasari belakangan ini media massa memang telah menjadi obor, membuat masyarakat tahu borok-borok para pejabat negara. Namun ada kecenderungan nyala obor sudah kelewat besar, yang bisa membakar pihak-pihak yang tak seharusnya menjadi korban pemberitaan. Apakah ini termasuk dalam konspirasi besar menjelang Pilpres? Apakah media sedang menjadi kolaborator dengan tangan-tangan tertentu untuk memainkan skenario? Atau media sekadar menikmati opor atas lakukeras-nya liputan Antasari, senyampang menunggu arus deras iklan politik yang sedang dipersiapkan (menunggu kepastian capres-cawapres)? Sebentar lagi media massa akan berpesta pora dengan opor yang berlimpah. Kata Saleh Mukadar, pemenang pilkada, pemilu legislative, dan pilpres tetap satu: media massa. Kalau opor sudah disantap, semoga saja peran sebagai obor dan kompor tetap dimainkan dengan nyala api yang tetap terjaga.

 

 


Sirikit Syah
10 Mei 2009

Catatan: Artikel dimuat di harian Jawa Pos, pada hari Senin, 11 Mei 2009 

 

From: Habe Arifin habearifin@yahoo. com
Subject: [keluargaunesa] Obor, Kompor, Opor: Mana Tahan
To: keluargaunesa@ yahoogroups. Com
Date: Tuesday, 12 May, 2009, 9:53 PM

 

Menarik membaca tulisan Mbak Sirikit, tentang peran media dalam pemilu: obor, kompor, opor. Yang paling menarik justeru narasumber yang walk out dan telepon malam-malam ke rumah Mbak Sirikit. Jika ingin tetap menyala seperti obor dan memerankan diri sebagai kompor kebaikan (fastabiqulkhairot) , mau tak mau media harus memerankan diri sebagai “opor” (kedengarannya kok gak pas ya). Intinya bisnis media. Tanpa iklan, tanpa bisnis, media akan mati. Jika media mati, terkuburlah peran obor dan kompornya. Jika melihat logika ini, seharusnya si narasumber tak walk out ya ..hehehe..(mungkin dia sedang ada keperluan yang lebih penting..entahlah)

 

Persoalannya terletak pada etika. Ada etika jurnalistik yang mengatur proses, prosedur pencarian dan pemuatan berita. Ada pula etika bisnis. Meski ta sempurna betul, Tempo menurut saya memraktikkan etika itu. Tempo berulang kali menolak iklan dari pemasangnya karena dianggap akan memicu konflik kepentingan dengan liputan media (investigasi) yang sedang digarapnya.

 

Peran yang “kolaboratif” sejatinya memiliki rubrik sendiri, yakni advertorial. Itu jelas berita-iklan. Persoalan muncul ketika berita bermuatan iklan dan bukan berita-iklan. Keduanya nyaris sama tetapi berbeda dalam proses dan prosedur pencarian, penulisan (produksi), pemuatan, penayangannya.

 

Sejatinya, peran ‘kolaboratif” itu bisa dibaca dua hal. Berita yang dibuat untuk mendukung, memblow up, mensosialisasikan produk/pemasang iklan dan berita yang disusupi iklan, pesanan sponsor (meski tanpa beriklan, iklan d bawah tangan). Acara gerak jalan produk susu yang memasang iklan di media tentu ingin acaranya diliput media. Berita itu hanya mendukung iklan yang sudah ada. Hemat saya, ini sah-sah saja.

 

Dalam konteks pemilu, hampir semua media meliput agenda KPU–ada atau tidak ada iklan KPU. Dalam hal ada iklan KPU, berita tentang KPU bisa dimasukkan dalam kategori berita yang mendukung iklan (terlepas liputan agenda pemilu memang penting diberitakan)

 

Bagaimana bila kinerja KPU bobrok sementara KPU telanjur pasang iklan di media kita, apakah berita tentang KPU akan diperlunak atau ditulis apa adanya: bobrok. Di sini akan muncul konflik. Jika terus-terusan di-blow up, KPU bisa mencabut iklannya. Jika tak diberitakan, faktanya KPU perlu memperbaiki diri. Jika berita bobroknya KPU tidak diturunkan atau diperlunak, ini sama saja dengan berita yang dipengaruhi kekuatan iklan. Ini bukan berita iklan dan bukan pula berita yang disusupi iklan, tetapi berita yang dipengaruhi iklan. Kebanyakan media saat ini memilih tidak memuat berita bobroknya KPU. Media cenderung memilih mengorbankan pembacanya daripada pemasang iklan atau konflik kepentingan di jajaran redaksi.

 

Jadi, baik opor, obor, kompor, ah mana tahanlah…

 

salam
habe

 

From: djoko pitono dph_djoko@yahoo.com
Subject: [keluargaunesa] Obor, Kompor, Opor: Mana Tahan
To: keluargaunesa@ yahoogroups. Com
Date: Wednesday, May 13, 2009, 4:59 PM

 

Om habe, tante sirikit,

 

Obor atau kompor? Ada yang nambahi: atau opor? Menarik memang.

 

Tetapi yang jelas, antara obor, kompor, dan opor adalah fakta yang menjadi bagian dari kehidupan media massa. Banyak ekspektasi masyarakat, tetapi entah seberapa besar yang dapat diberikan. orang-orang media sendiri, di mana-mana, banyak yang naif, oportunis, jauh dari citra ideal seperti yang dilukiskan para dewa pers, seperti pulitzer misalnya. Jangankan di negeri ini yang mlarat, di Amerika pun apa yang disebut freedom of press ternyata hanya mitos.

 

Ya memang hanya mitos, kata Kristina Borjesson dalam buku “Into ke Buzzsaw: Leading journalists Expose the Myth of a Free Press”. Dalam buku ini, 18 jurnalis terkemuka Amrik menuturkan bagaimana para bos media, baik pemilik maupun redaksi, melakukan berbagai intervensi penulisan, termasuk melarang tulisan yang merugikan kawan-kawan atau klien media mereka. para pejabat pemerintah juga tak kurang semangatnya untuk mengintervensi laporan media, seperti jatuhnya pesawat TWA Flight 800 pada 1996. (beranikah jurnalis amrik menulis jujur soal pengaruh lobi-lobi yahudi seperti aipac?). kalau berani, mereka akan hilang sandang pangannya karena dicap antisemit. ini mirip kalau di negeri ini orang dicap pki tempo hari.

 

Bagaimana di negeri yang indah ini? Negeri yang katanya relijius. Tempat orang-orang berdoa setiap saat? Seperti sering diungkapkan sofyan lubis dari dewan pers, perusahaan media yang sehat hanya sekitar 30 persen (bukan berarti semua jurnalisnya seperti malaikat lho). Kita mesti ingat bagaimana dulu media tertentu dipandang sebagai ikon tetapi kemudian pecah, atau bangkrut. Tak usahlah bicara media tak sehat, termasuk para wartawannya. Mengerikan, juga memalukan. menulis tidak teteh, kegiatannya hanya kesana-kemari, ke pejabat, acara tertentu, tak ada kaitannya dengan kerja jurnalistik. tetapi jangan sepelekan hasil uang yang didapat lho, kata seorang teman di lumajang. ada “wartawan” tak jelas begitu yang tumpangannya mobil bmw!

 

Bagaimana kita bisa berharap obor dari manusia-manusia seperti itu? Tetapi kita tidak perlu patah semangatlah. di tengah lorong gelap yang panjang, kita masih melihat sebersit sinar yang membesarkan hati. Selalu ada orang-orang jujur, pekerja keras, idealis di sekitar kita. Tante sirikit salah satunya.

 

Salam,
dph

 

2 comments on “Peran Media di Masa Pemilu, Obor atau Kompor?

    • Ya, betul. Memang tergantung perspektif penerimanya. Media jadi obor, dianggap kompor. Jadi kompor, dikira obor. Yang penting: media menjalankan etika profesinya dengan baik. Selebihnya adalah perspektif penerima pesan.

Tinggalkan Balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ubah )

Connecting to %s