Pasar Seni Rupa Indonesia yang digelar 11 hari di Balai Pemuda baru saja usai, dengan omzet Rp 700 juta dari sekitar 300 lukisan terjual. Acara ini bisa dibilang sukses, karena sangat refreshing bagi warga kota dan bernuansa apresiatif bagi kalangan seniman. Ironisnya, kota Surabaya yang tengah berulangtahun tidak ikut cawe-cawe. Meskipun Wawali Arif Affandi hadir saat pembukaan dan diskusi penutupan, tak ada serupiahpun anggaran kota Surabaya turun untuk acara ini.
Sebagai penduduk kota Surabaya selama 49 tahun, meskipun saya sangat krasan tinggal di kota yang cukup modern tanpa kemacetan ini, saya merindukan suasana kesenian. Atmosfir kesenian mudah kita hirup di kota-kota Jakarta, Denpasar, Bandung, Yogya, Solo, tapi tidak di Surabaya. Surabaya tak memiliki galeri seni rupa dan gedung pertunjukan yang memadai. Gedung ‘terbaik’ adalah Cak Durasim di Taman Budaya Jatim, yang adalah milik Pemprov.
Tahun 70-an saya sudah bermain-main di kompleks Balai Pemuda, yang saya anggap mirip Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Waktu itu di sini ada Bengkel Muda Surabaya, Sanggar Aksera (Akademi Senirupa Surabaya) dan Dewan Kesenian Surabaya. Gedung bisokopnya (Mitra) pernah dipakai festival Film Surabaya yang bergengsi itu. BMS memiliki ruang latihan teater, DKS memiliki galeri seni rupa. Aksera dinaungi sebuah pohon beringin besar, mengundang anak-anak muda untuk cangkrukan dengan nyaman di situ. Kawasan ini menghasilkan legenda seniman berkaliber nasional: Leo Kristi, Gombloh, Krishna Mustajab, Akhudiat, Basuki Rachmat.
Suasana itu kini lenyap sudah. Balai Pemuda amat kering dari atmosfir budaya. Pernah di suatu masa Balai Pemuda hanya digunakan sebagai pasar mebel. Sesungguhnya banyak yang saya acungi jempol pada pemerintahan kota Surabaya: taman-taman kota semakin indah, banjir berkurang, dan kemacetan teratasi. Namun saya kehilangan nuansa budaya. Tanpa menghirup udaya kebudayaan, saya kuatir, warga kota Surabaya akan terkikis kehalusan budinya, dan tertutup kabut (asap knalpot) hati nuraninya.
Ironis juga bahwa pemerintah kota Surabaya sekarang tak peduli lagi pada eksistensi BMS, Aksera, DKS. Anggaran untuk pembinaan kesenian juga dihapus. BMS digusur begitu saja. DKS dipojokkan di ruang sempit di belakang masjid. Sementara DKS terpuruk mempertahankan nasibnya, DKJT (dewan Kesenian Jawa Timur) semakin berkibar dengan anggaran lebih dari Rp 1 milyar setahun. DKJT yang akan melakukan kongres di Malang bulan ini, malah mendorong terbentuknya Dewan Kesenian Indonesia. Sesuatu yang sia-sia.
Kesenian adalah persoalan lokal. Dewan-dewan kesenian lokal/setempat, yang berbasis di kota dan kabupaten, mesti lebih didanai, agar pembinaan kesenian dan kesenimanan berjalan baik. Dewan Kesenian propinsi kurang menjangkau langsung ke grass-root. Program-programnya tidak mengakar, dan sebagian malah sibuk berorientasi ke luar, dengan alasan cultural exchange. Lebih penting dari itu, untuk apa dibentuk Dewan Kesenian Indonesia, bila dewan-dewan kesenian kota/kabupaten tidak merupakan sub-organ atau subordinasi dari DK Nasional/Pusat? Biaya milyaran rupiah akan digelontorkan untuk hal-hal yang tidak substansial.
Penguatan seniman lokal sudah waktunya dilakukan, sejalan maraknya pertumbuhan televisi lokal di seluruh Indonesia. Di Surabaya saja, kita memiliki beberapa stasiun lokal, yang pasti memerlukan pengisi program. Inilah lahan bagi para seniman lokal. Kemajuan industri siaran tanpa diimbangi pembinaan dunia kesenian, akan menjurus pada impor program. Impor program selain high-cost dan tak menguntungkan ekonomi daerah, juga berpotensi mencemari budaya daerah/nasional. Seperti kata Cak Nun saat diskusi di Balai Pemuda: “Kethoprak kalau masuk televisi, harus ndagel. Kalau tidak lucu, kontrak distop.” Lho! Padahal kethoprak itu sebuah pentas drama tradisional yang kisahnya tentang tragedi. Lelucon hanya diselipkan sebagai selingan, seperti coffee break, agar penonton tidak tegang. Dagelan bukan menu utama kethoprak. Namun apa boleh buat, Kethoprak Humor tak beda tampilannya dengan Srimulat di layar televisi kita.
Kembali ke Balai Pemuda, tempat penduduk Surabaya mencari penyegaran melalui kesenian. Alangkah indahnya bila konsep pembangunannya betul-betul memperhatikan faktor budaya. Ini bila Surabaya masih dimaksudkan sebagai kota budaya, selain kota industri, maritim, pendidikan, perdagangan. Hiruk pikuk industri dan perdagangan, kepadatan ekspor impor, ativitas dunia maritim dan pendidikan, sangat memerlukan selingan segar yang menyejukkan. Untuk membasuh kelelahan dan kekotoran dunia, mengasah budi pekerti, menghaluskan hati nurani, diperlukan musik, puisi, seni lukis.
Surabaya dalam pengalaman saya selama hampir setengah abad, sudah maju secara fisik. Namun sayang, secara budaya, justru mundur dari tahun-tahun 70-80an, dan mundur dibanding kota-kota lain di Indonesia. Yang diperlukan adalah political will. Arif Affandi bisa saja cangkrukan di Balai Pemuda bersama para seniman, namun tanpa politik yang berorentasi kebudayaan yang diwujudkan dalam anggaran dan perencanaan perkembangan budaya, itu tampak sebagai basa-basi saja.
Catatan: Di muat di Harian Pagi “Radar Surabaya”, Sabtu, 16 Mei 2009
