Bangsa kita berpotensi terperosok menjadi bangsa yang pesimistis, negative thinking, banyak mengeluh. Semua kebijakan pemerintah disikapi dengan sinis, pesimis, bahkan negatif. Orang kehilangan pekerjaan dan yang kebanyakan pekerjaan, sama-sama mengeluh. Yang tak punya uang dan yang dapat BLT juga mengeluh. Guru tak pernah mendoakan muridnya, dan murid lupa mendoakan gurunya. Rakyat bukannya mendoakan para pemimpin, malah mengecam habis-habisan. Sebaliknya para pemimpin, jangankan mendoakan rakyatnya, berpikir tentang rakyat saja mungkin tak pernah. Semua pemimpin sibuk negosiasi tawar menawar porsi kekuasaan dengan imbalan biaya kampanye.
Baru-baru ini saya mendengar cerita seorang guru di Sidoarjo yang mengumumkan hari ulang tahunnya di depan kelas. Keesokan harinya, murid-murid ‘terpaksa’ membawa kado untuk sang guru. Bagaimana kalau tidak membawa? Tunggu saja nilai ulangan atau nilai rapotnya. Dari lereng pegunungan di Bandung, seorang anggota milis menulis pengalamannya membuatkan paper untuk seorang guru. Tiga paper dalam seminggu, berapapun biayanya. Sang guru dikejar target menyusun porto folio untuk sertifikasi. Guru ini jelas mampu, bahkan kaya, karena sanggup membayar ‘berapapun’. Toh dia masih berbuat curang untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui sertifikasi.
Pada era ini, perbuatan curang di lingkungan sekolah seolah dilegitimasi. Kalau guru tidak curang, kuatir murid tidak lulus. Kalau banyak murid tidak lulus, ditegor kepala sekolah. Kepala sekolah ditegor kepala dinas, kepala dinas ditegor bupati/walikota. Ini kecurangan berjamaah, dengan korban masa depan generasi muda. Bayangkan kalau semua pemimpin bangsa dan pengelola negara 20 tahun lagi adalah murid-murid kita yang lulus dengan kecurangan? Curang menjadi way of success: cara mencapai keberhasilan. Saya pernah terheran-heran mendengar guru, di sebuah seminar, dengan bangga melaporkan sekolahnya selalu lulus Unas 100%, karena mereka semua kompak untuk curang.
Bicara mengenai kecurangan, tak hanya dialami sebagian guru. Ini juga terjadi di kalangan wartawan (menjadi wartawan amplop, wartawan pemeras, wartawan tukang pelintir, dsbnya), dan di kalangan polisi. Mengapa pak polisi yang mengatur lalu lintas lalu memungut pungli pada pengguna jalan? Apa bedanya dengan tukang becak atau pengangguran yang menjadi pengatur lalu lintas dan menerima recehan? Bukankah lalu lintas yang lancar dan pengguna jalan yang tertib adalah tanggungjawab polisi yang sudah dibayar oleh negara? Mengapa ada pengendara yang ngawur? Jangan-jangan SIM-nya beli secara ilegal?
Alasan gaji kecil yang digunakan oleh para ‘profesional’ itu tak dapat diterima. Kalau guru mengaku gaji kecil, itu juga sepenuhnya tidak benar. Sejak era Presiden Gus Dur, gaji guru naik terus secara signifikan, dan saat ini dari banyak profesi, gaji guru tergolong lumayan. Setidaknya bila dibanding dengan gaji wartawan, polisi, tentara. Wartawan juga berkilah ‘gaji kecil’ ketika ditengarai menerima suap/amplop untuk berita yang beragenda-setting. Polisi sama saja. Para ‘profesional’ ini mestinya bekerja karena mencintai pekerjaannya, ketulusan, mengamalkan ilmu, beribadah. Bukan memburu tingkat kesejahteraan.
Ini tidak fair bagi para buruh yang juga bergaji kecil. Kalau guru bisa minta kado pada muridnya, wartawan menerima amplop, dan polisi memungut pungli, buruh tak punya peluang sama sekali. Demikian pula para pejuang ekonomi kerakyatan: para pedagang kaki lima. Orang-orang yang bukan PNS ini tidak dihidupi oleh negara (dan dari pajak kita), melainkan justru mereka menghidupkan perekonomian negara. Mereka membayar pajak, mereka membuat bank-bank berputar, mereka bekerja keras memeras keringat, tidak tidur di malam hari, kadang-kadang digusur di siang hari. Jadi, kalau para wartawan, guru, dan polisi masih mengeluh, mereka mestinya malu pada tetangga kita yang menjadi buruh atau yang membuka warung tempe penyet di ujung jalan.
Para pemimpin kita yang berkerut kening mengatasi krisis ekonomi global lupa berterimakasih pada rakyat yang mandiri. Di luar negeri, rakyat yang menganggur mendapat jaminan sosial, ditanggung oleh negara. PNS bergaji kecil mendapat banyak sekali kemudahan berhutang pada bank. Bahkan konglomerat kaya raya saja dibail-out (dibantu dana talangan) ketika bangkrut.
Di Indonesia, pengusaha yang dibail-out dikejar-kejar sampai sekarang, dituduh melarikan uang negara. Saya mengenal seorang pengusaha yang mengaku setiap ganti pemerintahan, kasus bail-out perusahaannya dibuka lagi, dan mereka ‘diperas’ lagi oleh pemerintah baru. “It is a never ending case,” katanya putus asa, karena tak pernah mendapat kepastian hukum. Masih di Indonesia, rakyat yang tak punya pekerjaan dibiarkan mati kelaparan. Mestinya pengelola negara berterimakasih pada rakyat yang amat mandiri. Tak ada lapangan pekerjaan, mereka menciptakan pekerjaan sendiri: tambal ban, cuci sepeda motor, asongan di perempatan. Memang ada juga yang kemudian menjadi koordinator pengemis, kepala preman, pembobol ATM. Namun jauh lebih banyak saudara-saudara kita yang survive dengan keringat sendiri, halal, jujur berdagang, ulet. Bila kita wartawan, guru, atau polisi, kita mulai saja membangun niat yang benar. Ibadah, amal, dan cinta.
Sirikit Syah, 15 Mei 2009
