Filsuf Aristoteles membagi kekuatan pembentukan opini publik menjadi tiga; yang didasari logos (akal), yang didasari pathos (emosi), yang didasari ethos (karakter). BBC baru-baru ini mengangkat tokoh pemimpin Islam untuk menjadi Direktur Program Keagamaan. Di negara dimana Islam adalah minoritas, ini jelas tak masuk akal dan tak ada ikatan emosional. Mungkin saja sang tokoh adalah sosok/karakter yang sangat dapat dipercaya.
Bila kita bicara perihal logika dalam kompetisi capres-cawapres Indonesia saat ini, kita akan ngramesi (membahas) para kandidat dan program yang ditawarkannya dengan pertanyaan “Masuk akal tidak ya?” Di lain pihak, tak sedikit orang yang akan menentukan pilihan berdasarkan emosi (pathos). Menurut Aristoteles, ini sah-sah saja. Seseorang akan memilih pemimpin yang dia kenal, atau yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan dirinya. Di Polandia, misalnya, kaum buruh memilih sesama buruh sebagai persiden (Leach Walesa).
Aristoteles sendiri menggarisbawahi, bahwa yang paling powerful dan efektif dalam mempengaruhi opini publik adalah unsur ethos. Ini menyangkut track record, reputasi, personality, karakter seseorang. Memilih Obama menjadi presiden AS adalah tindakan kurang masuk akal, bahkan tidak emosional. Massa kulit hitam di AS tak lebih dari 15%. Kemungkinan besar Obama terpilih karena faktor ethos. Terlepas warna kulit dan latar belakang etnisitasnya, Obama adalah karakter yang ‘dapat dipercaya’ oleh para calon pemilih.
Bagaimana dengan tiga pasangan capres-cawapres? Karena kita hanya dapat melihatnya dari jauh, melalui media massa, kita simak saja media performance mereka selama ini. Dari sudut pandang media massa, SBY adalah sosok yang menjaga citra, berhati-hati dalam bertutur kata, bahkan memainkan gesture dan mimik muka secara terencana. SBY tidak spontan dan kurang genuine. Faktor spontan ini dimiliki JK, yang sering bicara ceplas-ceplos, bahkan keceplosan. Tak jarang pernyataan JK menyakitkan hati, meskipun mengandung kebenaran. Kebenaran yang pahit.
Megawati tampil buruk di media massa, terutama bila dia harus menjawab pertanyaan penting dan serius. Mungkin Megawati satu-satunya calon yang tak menggunakan logos (reason) rakyat untuk menang, melainkan faith atau kesetiaan. Ada keterikatan emosi di sini, yang dimainkan dengan lumayan baik, bahwa Megawati adalah bagian dari rakyat kecil.
Belakangan ini isu jilbab para istri kandidat menjadi topik hangat di masyarakat. Gara-gara istri JK dan istri Wiranto menggunakan jilbab, berkembanglah opini publik bahwa tingkat keterpilihan mereka akan meningkat. Dua perempuan ini menggambarkan sosok adem para pendamping pemimpin, karakter perempuan solichah. Bila ada pepatah “Di belakang lelaki yang hebat, ada perempuan yang hebat,” potret dua perempuan calon pemimpin ini “speaks a thousand words”. Mereka tak perlu bicara (dan mereka memang begitu low profile sehingga tak banyak dikutip media), namun potret mereka membangun faktor ethos yang penting sebagai penentu opini publik.
Beberapa kalangan yang cemas buru-buru melakukan counter-strategy dengan mengembuskan kemungkinan tekanan ‘syariah’ di negara NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Counter-strategy ini bisa jadi efektif untuk mempengaruhi kalangan non-jilbab (bukan hanya non-Muslim, karena banyak pula Muslimah tak berjilbab) untuk tidak memilih JK-Win. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa, tuduhan itu belum tentu benar. Hanya karena istri presiden berjilbab tak berarti seluruh muslimah di negeri ini harus mengenakan jilbab. Lihat saja di Turki. Bahkan istri presiden dan istri perdana menteri yang berjilbab, dipinggirkan, dilarang masuk istana atau gedung parlemen. Pendeknya, sesuai aturan negara, semua instansi pemerintah di Turki tertutup bagi muslimah berjilbab. Tahun 2004, seorang mahasiswi kedokteran dikeluarkan dari kampusnya –universitas negeri- karena tak mau melepaskan jilbab.
Kemudian, mengapa perempuan berjilbab menjadi ancaman? Bila ini dipakai sebagai isu menghadang JK-Win, ini betul-betul isu murahan, ketinggalan jaman. Indonesia adalah negara demokrasi. Undang-undang, bahkan peraturan daerah, dibuat oleh para wakil rakyat, mewakili suara rakyat setempat. Di Aceh ada aturan pemakaian jilbab, di Tangerang ada aturan jam malam bagi perempuan. Setiap wilayah berhak mengatur dirinya sendiri. Kekuatiran akan kualitas wakil rakyat pembuat aturan yang “ngawur” dapat dieliminir dengan kita tidak menjadi Golput. Pilih wakil dengan benar. Kalau yang dipilih tetap saja “ngawur”, ada mekanisme pencopotan, atau tak usah dipilih lagi.
Harga demokrasi memang mahal. Yang menang belum tentu terbaik. Yang jelas, yang menang adalah pilihan dari suara terbanyak, suara kita-kita juga. Mestinya para pemilih malu telah memilih orang-orang seperti Al-Amien menjadi wakilnya. Di Bali, orang mesti malu telah memilih pembunuh wartawan sebagai wakilnya. Manusia bisa melakukan kesalahan. Kesalahan adalah hal biasa. Yang tidak biasa adalah bila kesalahan kita lakukan lagi dan lagi, berulang-ulang. Memilih berdasarkan emosi/keterikatan, atau sekadar hitungan rasional (siapa memiliki dana kampanye terbesar). Kita enggan memilih orang yang tak kita kenal, meskipun personality/karakternya dapat menjanjikan.
Apakah pilihan JK-Win, yang potret para istrinya sedang menjadi topic hangat, adalah pilihan logos (masuk akal)? Itu harus kita pelajari dari visi, misi, dan program yang mereka tawarkan. Apakah ada unsur pathos? Mungkin benar, mengingat kombinasi kesukuan dari pasangan yang cukup mewakili. Penduduk di luar Jawa yang mungkin sudah bosan dipimpin orang Jawa, mungkin memiliki ikatan emosi dengan sosok JK. Orang Jawa (termasuk yang berada di luar Jawa) terwakili oleh Wiranto. Bagaimana dengan faktor ethosnya? Bila ada yang masih mempersoalkan kasus pelanggaran HAM, kasus ini juga dapat dikenakan pada SBY dan Prabowo, sebagai pelaku Orde Baru. Terlepas dari terbukti tidaknya pelanggaran HAM yang dituduhkan, kebijakan keamanan negara berada di tangan rezim. Pribadi seseorang belum tentu mencerminkan rezim yang dilayaninya.
Ethos JK mungkin bisa diperdebatkan, namun ethos Wiranto lebih jelas. Dialah yang membuat transisi Orba ke Reformasi berjalan mulus dan lancar, meskipun dia sendiri berpeluang menyalahgunakan mandat (sebagaimana dilakukan Soeharto di masa Soekarno). Wiranto juga tidak pernah meninggalkan tugas atau atasannya di masa sulit. Menurut saya, ini ethos (karakter) yang harus diperhitungkan untuk memilih pemimpin bangsa.
Sirikit Syah, 30 Mei 2009
