Biaya Pesta Demokrasi......
Baru kali ini rakyat Indonesia mengalami sebuah pesta demokrasi yang penuh makna dan dinamika. Pemilu berlangsung jujur dan terbuka, berjalan lancar dan mulus, nyaris tanpa insiden apapun. Yah, masih ada yang menduga terjadinya kecurangan, tetapi pada umumnya kita semua baik-baik saja. Dalam siaran LKM-Media Watch di RRI kemarin pagi beberapa penelepon menyatakan sudah jenuh dengan berita-berita politik dan berharap media massa mulai mengalihkan perhatian pada isu-isu lain yang tak kalah pentingnya. Namun, ada juga yang mengimbau media massa untuk tidak meninggalkan proses penghitungan suara (quick count) dan mengawal ditindaklanjutinya laporan-laporan pelanggaran selama pilpres berlangsung.
Jefrey Loree, wakil konjen AS yang tadi malam berpamitan kepada para tokoh di Jatim, sempat menyatakan rasa salutnya kepada bangsa Indonesia yang berhasil menjalankan demokrasi dengan penuh kesantunan. Jefrey mengalami tiga pemilihan besar selama bertugas di Surabaya dalam dua tahun (PilGub Jatim, Pileg dan Pilpres). Dia juga mengatakan sebetulnya situasi lebih sulit di Indonesia daripada di Iran. Indonesia lebih heterogen, dengan ratusan kultur yang berbeda, sementara Iran lebih homogen. “Tampaknya rakyat Indonesia mudah menerima perbedaan dan bisa menerima kekalahan. Kalian mestinya bangga menjadi bangsa Indonesia,” ujar Jefrey, yang merasa banyak belajar dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini.
Pesta demokrasi telah berakhir. Usai pesta, biasanya banyak piring dan gelas kotor yang perlu dicuci. Mungkin inilah saatnya Bawaslu membongkar satu per satu catatan pelanggaran selama pilpres, dan menindaklanjutinya ke proses hukum. Juga, inilah saatnya bagi pihak yang merasa dicurangi untuk menuntut keadilan. Atau, bisa saja pihak-pihak yang bertarung –kalah atau menang- mulai saling memaafkan dan merintis terjadinya kolaborasi yang harmonis untuk lima tahun ke depan.
Bahwa ada catatan ketidaksempurnaan tentang DPT dan perolehan suara, kita dapat menganggapnya sebagai hal yang tak terhindarkan bagi sebuah negara kepulauan dengan wilayah geografis yang rumit. Mengharapkan pemungutan suara di tempat seperti Indonesia untuk berjalan sempurna 100% adalah sebuah utopia. Bila kita menengok ke Amerika Serikat tahun 2000, Al Gore yang telah dianggap memenangkan perolehan suara secara nasional, terganjal karena insiden kekeliruan penghitungan suara di negara bagian Florida, yang akhirnya memenangkan George W. Bush secara nasional. Itu adalah kekalahan presidensial yang paling menyakitkan. Namun Al Gore dengan gentleman mengakui kemenangan tipis George Bush itu dan tanpa ribut-ribut memberikan tampuk kepresidenan kepadanya.
Kekalahan John McCain tahun lalu juga patut dicatat dalam sejarah. Di negara mayoritas kulit putih, dimana cengkeraman pengaruh George Bush telah berurat berakar di hampir semua lini dan kalangan masyarakat, seorang dari kaum minoritas (kurang dari 15% penduduk AS berkulit hitam), muncul sebagai pemenang pemilihan presiden. Ini bisa juga menyakitkan. Namun coba kita simak sebagian isi pidato pasca-pilpres di AS tahun lalu.
Obama: “Saya baru saja menerima telepon dari Senator McCain. Dia adalah sosok yang telah berjuang begitu hebat dalam kampanye kemarin, dan sesungguhnya dia telah berjuang lebih hebat lagi dan lebih lama lagi demi negara yang dicintainya ini. Kita semua patut memberi hormat kepadanya.”
Mc Cain: “Saya anjurkan kepada seluruh rakyat Amerika yang telah mendukung saya sebelumnya untuk bergabung bersama saya, tak hanya untuk memberi ucapan selamat kepada dia (Obama), tetapi juga untuk menawarkan kepada presiden baru kita, niat baik kita. Kita bertekad untuk bekerja bersama-sama menemukan kompromi-kompromi yang diperlukan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kita, demi cita-cita bangsa ini.”
Sungguh sebuah pertunjukan kedewasaan politik yang luar biasa. Yang menang rendah hati, yang kalah tetap terhormat. Tampaknya SBY juga telah melakukan hal yang sama. Dalam sebuah pidatonya pasca-pilpres, SBY mengemukakan rasa hormat dan terimakasihnya kepada JK, baik sebagai wakil presiden maupun sebagai pesaingnya dalam pilpres. SBY juga menyatakan nbahwa negara masih memerlukan tenaga dan pikiran JK.
Sementara itu, JK juga menunjukkan kebesaran hatinya dengan menelepon kepada SBY untuk mengucapkan selamat (meskipun ini menimbulkan sedikit insiden karena teleponnya tidak diangkat, kemudian SBY-lah yang meneleponnya, yang disiarkan langsung oleh televisi). Kita memang mesti menghilangkan prejudice, mesti mulai open mind, open heart, dan open will. Kita semua tahu bahwa duet SBY-JK telah memberikan sebuah pengalaman berkebangsaan yang cukup baik. Harmoni antara SBY-JK, pasca pilpres, bisa saja terjadi dalam bentuk lain.
Akan halnya kandidat nomor satu Mega-Pro yang masih berkutat dengan angka perolehan suara melalui quick count dan dugaan pelanggaran/kecurangan, itu adalah hak mereka. Hak ini juga tetap harus dihormati. Catatan dari temuan-temuan mereka tak boleh diabaikan. At least, itulah cara pemenang menghormati yang kalah. Yaitu dengan tidak mengabaikan keluhannya.
Pilpres telah berakhir. Banyak sekali yang kita pelajari dari sini. Media massa berperan positif dalam menyebarluaskan informasi yang perlu bagi rakyat untuk memperimbangkan pilihannya. Media juga telah mendidik rakyat melek politik. Fungsi kontrol juga dilaksanakan dengan baik, dengan mengangkat isu-isu dugaan kewarganegaraan ganda Prabowo, sorotan pada sumber dana kampanye SBY yang seperti tak ada batasnya. Bahkan pilpres memberi kita hiburan politik yang mencerdaskan melalui Debat Capres dan Cawapres.
Kita telah mengalami lima tahun di bawah kepemimpinan SBY. Bagi yang pesimis, setidaknya kita akan mengalami tahun-tahun yang sama. Ujiannya memang pada kualitas wapres kelak: apakah Boediono sama baiknya dengan JK? Bagi yang optimis, karena telah berpengalaman, SBY bisa lebih baik memimpin bangsa ini. Timnya akan melanjutkan program yang terbukti berjalan dengan baik, dan meninjau ulang yang dianggap tidak berhasil. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada SBY, saya pribadi menganggap faktor JK-lah yang telah menghidupkan pesta demokrasi kita baru-baru ini. Mengutip ucapan Michael Jackson: “Hargailah saya sebagai person, bukan personality”. Saya kira, begitulah saya menghormati JK. Dia pribadi yang luar biasa.
Sirikit Syah
11 Juli 2009
Catatan: Artikel ini ditulis khusus untuk Harian Sore Surabaya Post dalam kolom Malem Minggon edisi, 11 Juli 2009
Sungguh malang nasibku, 13,5 triliun dihabiskan untuk pesta demokrasi namun tidak memenuhi amanah konstitusi UUD 1945. Sementara elit politik larut pada perdebatan kontra produktif berpengaruh signifikan atau tidak kekisruhan DPT pada pemenang pemilu 2009.
http://public.kompasiana.com/2009/07/15/tidak-signifikan-sebenarnya-pengaruh-kekisruhan-dpt-pada-hasil-pilpres-2009/
Permasalahan kisruh DPT tidak menyangkut pengaruhnya signifikan atau tidak terhadap pemenang pemilu, tetapi menyangkut pemenuhan terhadap ketentuan UUD 1945. Jadi kita lepaskan dahulu dari aspek “kepentingan” menang kalah untuk tidak masuk pada perdebatan semu. Marilah kita tengok Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 22E ;
1. Pemilihan Umum diselenggarkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemelihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.
…..dan ayat seterusnya.
Pemilu kali ini berbasis DPT, artinya manakala ada warga negara yang tidak masuk DPT akibat kekisruhan apapun alasannya berarti diperlakukan tidak jujur dan tidak adil oleh negara.
Apakah warga negara ybs menggunakan atau tidak menggunakan hak politiknya itu masalah lain.
Perintah konstitusi kita UUD 1945 menaruh syarat jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya kisruh DPT berarti persyaratan pemilu seperti tercantum pada ayat 1 pasal 22E Bab VIIB tidak terpenuhi, tanpa harus kita menuduh siapa yang tidak jujur dan tidak adil.
Suatu permasalahan yang sangat mendasar dalam kehidupan bernegara dimana pers sebagai salah satu pilar demokrasi sejatinya masih mampu menegakan konstitusi negeri ini.