Saya baru pertamakali itu mendengar Puni (begitu dia biasa dipanggil) bicara di depan publik. Aku terkesima. Amat sangat fluent (mengalir seperti air), eloquent, efficient (tidak bertele-tele dan berbunga-bunga), significant (isinya bernas semua). I think she is the next Mari Pangestu. Dalam lingkungan kami, Mari is the best speaker, saya pernah melihat dia bicara di depan 200an fellow internasioanl di Singapura dan dia so perfect (dari segi delivery/bahasa maupun content), sampai dapat applause berkepanjangan. Melihat dan mendengar Puni, saya yakin she could be, she is almost, as good as Mari Pangestu dalam hal menyampaikan apa yang ada di pikirannya.

Para penerima Ramon Magsaysay Award, (kiri-kenan) Nileema Mishra dari India, Tri Mumpuni dari Indonesia, Koul Panha dari Kamboja, Hasanain Juaini dari Indonesia, Harish Hande dari India dan Auke Idzenga dari Filipina menunjukan penghargaan yang mereka terima kepada media di Metro Manila, Rabu (31/8). Reuters/John Javellana.

Secara delivery/bahasa, dia akan saya nilai 9 (bila orang AS atau Inggris sendiri yang sempurna bernilai 10), dan aku –sebagai pembanding- masih 5 atau 6. Aku lancar bicara tapi masih ada ah, eh, nya (mikir nemukan kosa kata dan susunan grammar yang tidak salah). Puni bicara nyerocos tanpa jeda. Kata-kata berloncatan dari mulutnya naturally, seperti gak pake mikir dan gak pake di-translate dari pikiran bahasa Indonesia ke ucapan bahasa Inggris. Oke, kalau pas giving speech, mungkin sudah dikonsep (outline ada). Tapi pas jawab pertanyaan (kasihan deh, pembicara satunya gak dapat pertanyaan karena semua tertuju pada Puni), Puni menjawab langsung, spontan, cepat, ringkas, to the point, gak bertele-tele. Dan itu tadi, tanpa ah, eh, atau jeda (proses translation in mind).

I am really impressed. She makes me proud. Apalagi dia pakai jilbab. I mean, how many jilbab women can speak at international forum about a very important subject (electrifying remote villages) using English, so eloquently? She is a rare asset.

Ya sudahlah, setelah memuji-muji cara bicaranya, let me share apa yang dia sampaikan. Satu nilai tambah lagi: her speech is about something very important, tapi dia hiasi paparannya dengan jokes di sana-sini yang membuat orang tertawa. Misal: “Before this electrifying thing, I was just a housewife, taking care of my husband.” Lalu, “Please, enjoy the film presentation, because a picture says a thousand words, you don’t need to listen to me and get bored of me.” Ketawa lagi.

Tapi yang paling lucu ini. Dia cerita bahwa dia knocking the doors of significant people up there (pejabat, maksudnya), untuk meng-goal-kan program-programnya di pedalaman. “I knocked at their doors one time, two times, many times, until they get sick of me and open the doors and listen to me and agree to support me.” Pause sebentar. Lalu: “I am a woman. I can wait as long as I can to get what I want.” Sekian detik setelah audience paham maksudnya, lalu … geerrr, ruangan penuh tawa. (Kalau kalian gak ketawa berarti gak ngerti, hehehe).

Berikut ini beberapa percikan dari dia yang semua orang (audience) anggap very inspiring:

“NGO is a soul, not an institution. At least it shoud be.”

Tentang LSM: “People who couldn’t become PNS or businessmen or academics, they found an NGO. Mostly.” (Agak merendahkan ya? Tapi kenyataan).

Tentang ketidakadilan di Indonesia: “58 millions people in Indonesia are without electricity. APBN gives 5,3 billion of dollars for electricity. Where does the money go? To the rich people. The electricity in rich people’s houses are subsidied by the state.”

Tentang kewirausahawan sosial: “Social enterpreneurship and community development is about trust building and working beyond profit and money.”

Sindirannya kepada para pemangku ekonomi yang suka bangga akan kemajuan ekonomi kita: “Electricity is the backbone of economic development. Don’t talk about economic development if you don’t get serious about electricity. Nonsense.”

Ditanya the key for her success, ini jawabannya: “It’s about setting a goal in life. Never think about money. Work with heart. Money will follow you. Money is not wealth.”

Bagaimana memimpin orang-orang? “Leadership is a matter of integrity, passion, and intimacy. Know the people you lead, and be known by them.”

Apakah yang dia kerjakan ini proyek atau program? “What I do is a program. A life time program. Not a project. That’s why it’s difficult working with the government. Their orientation is project, limited time. Unsustainable. It’s alright if it fails, next term there will be another Government funding. It works like that. My program is different: set a goal, make it work and sustainable, trust the community, empower them, enable them.”

Pernah dapat CSR? Jawabannya: “CSR? CSR is just lip service. It doesn’t create dignity. It’s like robbing money at night and give away 1% in the morning.”

“My program prefers share holder system, equity –for instance in local power plant. It’s a social investment.”

Pada akhir acara –yang terpaksa harus distop karena waktu habis dan yang tanya dan respon gak habis-habis, beberapa perusahaan langsung minta Puni hubungi mereka. Dari GE, misalnya: “Bu Puni, we’re big in Indonesia. Please, bang on our door and we will support you.” Juga dari beberapa departemen. Juga Pertamina: “Saya biasa ngurusi CSR. Tapi mudah-mudahan CSR kami tidak lip service. Bagaimanapun, Bu Puni, kami siap bekerjasama.”

Semua mendekat ke meja Puni, tukar menukar kartu nama. Aku melihat dari kejauhan. Bangga banget sebagai perempuan Muslim Indonesia. Saat coffee break, kembali dia ngobrol pake bahasa Suroboyoan dengan saya, dan saya dikenalkan suaminya yang sedang mengajar di Rwanda. “Aku males mbak melu nyang Afrika, kok adoh banget. Wis nyang kene wae, ngurusi Indonesia.” Lalu: “Aku iso ngene iki lha kuwi sing marai,” sambil menunjuk suaminya. (Dia bisa begini karena diajari suaminya. Subhanallah).

Front row: Natalia Soebagjo, Zulfiani Lubis, Melli Darsa, Tri Mumpuni, Sirikit Syah, Suryani Motik, Tantowi Yahya Back row: Rahmad Pribadi, Rusdian Lubis, Svida Alisjabana, Fabby Tumiwa, Bambang Brodjonegoro & his wife, Irina Brodjonegoro

Demikianlah teman-teman, sedikit cerita ttg Tri Mumpuni, perempuan listrik Indonesia yang pernah diundang ke White House oleh Obama, penerima Magsaysay Award 2011, dan saat ini jadwal ceramahnya padat termasuk ke luar negeri (pekan depan bicara di Jepang). Dgn pengetahuan, dedikasi, integritas, dan bahasa Inggris seperti Puni, I think the world is in her hands. Future leader. At least dia lebih people-centered dibanding Sri Mulyani.

Pada suatu hari di bulan September 2011, media massa memberitakan Gubernur Aceh mengeluarkan pernyataan: “Perempuan yang tidak berjilbab layak diperkosa!”. Tentu saja pernyataan itu menyinggung perasaan banyak perempuan di Indonesia. Para perempuan tak berjilbab di luar Acehpun bersimpati, lalu rama-ramai mengecam Gubernur Aceh.

Beberapa hari kemudian, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan atas maraknya kasus perkosaan di Jakarta: “Wahai perempuan, kalau tak ingin mengundang pemerkosa, jangan pakai rok mini.” Tak pelak lagi, inipun mengundang rekasi keras dari para perempuan Indonesia, utamanya yang masih suka memakai rok mini. Pada suatu hari di bulan September itu, mereka berduyun-duyun turun ke jalan memprotes Gubernur DKI. Poster dan spanduknya lantang: “Rok Mini is My Right” (Rok Mini adalah Hak Saya), atau “Salahkan Pemerkosa, bukan Korban.”

Pada kasus yang pertama, saya tidak setuju dengan pandangan Gubernur Aceh bahwa perempuan tak berjilbab pantas diperkosa. Ini ucapan paling kejam dan tak berperikemanusiaan yang pernah keluar dari mulut seorang pejabat negara. Jahat sekali dia. Saya membayangkan anak perempuan saya yang tak berjilbab kemudian kebetulan berada di Aceh dan dia diperkosa, lalu Gubernur bilang “Kamu memang layak diperkosa.” Saya tak habis pikir ada orang mentolerir perkosaan seperti itu.

Namun pada kasus yang kedua, saya menganggap nasehat Gubernur DKI Jakarta itu tidak ada yang salah. Itu tak jauh beda dengan nasehat para orangtua kepada anak gadisnya, atau nasehat para suami kepada istrinya. Itu nasehat yang baik. Itu tidak berarti melarang rok mini atau merendahkan rok mini. Itu mengingatkan konsekuensi dan risiko mengenakan rok mini, sama dengan nasehat: “Hujan dan berangin begini, pakailah baju tebal dan hangat, agar tak masuk angin.” Bila para perempuan pemrotes itu sedikit saja merenungkan pernyataan itu, akan terserap maknanya: “Hati-hati berpakaian di jalan atau angkutan umum, banyak laki-laki berpikiran kotor dan mesum. Jangan pakai rok mini, berpakaianlah yang sopan supaya tidak memancing hasrat buruk.” Dimana letak salahnya nasehat itu?

Kaum liberal dan sekular memutarbalikkan makna nasehat yang amat mendasar itu (dari budi pekerti ketimuran tentang kesonapan berpakaian di tempat umum). Teori mereka menjadi: “Rok mini bukan berarti kami tidak sopan.” (Bayangkan kalau dilanjutkan: “Telanjang tidak berarti kami mengundang birahi laki-laki”). Nasehat baik-baik, diplintir maknanya sebagai “penindasan terhadap hak-hak perempuan”.  Tentu saja perempuan berhak pakai rok mini, tank top, you can see, bahkan telanjang. Tapi mereka harus bertanggungjawab atas pilihannya itu, menyadari konsekuensi dan risikonya. Telanjang di jalanan akan dibilang gila, pakai rok serba terbuka akan dipelototi orang. Musykil rasanya kalau para perempuan maju, modern, pintar, cerdas ini menafikan efek, dampak, dan konsekuensi dari perilaku tiap individu.

Ketua MUI Pusat benar ketika menyebutkan adanya dua elemen penting penyebab terjadinya perkosaan: ada laki-laki yang kebetulan pikirannya sedang kotor, mesum, jorok, ngeres; dan ada stimulan di hadapan mata berupa perempuan dengan dada atau paha terbuka. Ada argumen mengatakan: “Kalau dasarnya ngeres, perempuan berjilbab juga diperkosa.” Ini tak dapat dibantah. Memang ada perempuan berjilbab diperkosa, tetapi secara obyektif, coba kita bandingkan frekuensinya. Lagipula secara sedikit agak serampangan, argument ini bias di-counter dengan: “Perempuan berjilbab saja diperkosa kok (kalau ada kesempatan), apalagi yang dada dan pahanya terbuka”.

Tulisan ini tak hendak mengecam perempuan yang masih pakai rok mini, you can see, dan tank top di tempat umum. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa reaksi kaum perempuan mendemo nasehat yang baik itu agak berlebihan. Namanya nasehat, kalau dianggap baik dan dipercaya, laksanakan. Bila dianggap salah atau tidak cocok, abaikan saja. Tak perlu mendemo si pemberi nasehat.

Memang kunci dari persoalan kejahatan perkosaan adalah hukuman bagi pemerkosa. Para pejabat dan penegak hukum itu mesti lebih serius menghukum pemerkosa. Para pemerkosa itu adalah laki-laki yang tidak bertanggungjawab, dan kejam, karena menganiaya mental dan menimbulkan trauma serta bekas seumur hidup. Hukuman maksimal amat patut dijatuhkan pada mereka. Kita para perempuan mesti melobby para legislator dan penegak hukum untuk membangun aturan hukum yang setimpal, yang membuat laki-laki jera (bagi yang sudah pernah) atau jeri (bagi yang berhasrat) untuk memperkosa.

Jujur saya akui, anak perempuan saya (24 tahun) belum berjilbab. Ada teman yang mengecam saya “Kau membiarkan anakmu masuk neraka.” Terpaksa saya menjauhi teman itu, yang menganggap lebih tahu dari Tuhan tentang surga dan neraka. Seperti Gubernur DKI, saya toh tak bosan mengingatkan, “Berpakaianlah yang sopan di depan umum.” Alhamdulillah meskipun belum berjilbab, anak saya (dan mungkin jutaan gadis Muslim di Indonesia) memakai pakaian yang pantas dan sopan. Tidak rok mini, tidak ketat, tidak terbuka dimana-mana.

Saya tidak berharap ada hal buruk terjadi pada anak saya, tetapi kalau saja hal buruk terjadi padanya (misalnya dia dicolek penumpang di angkot), saya berharap dia datang pada ibunya dan berkata, “Ibu benar, saya menyesal.” Saya tak ingin anak gadis yang tak berjilbab ketika mengalami peristiwa buruk, tak berani lapor orangtuanya atau aparat kepolisian karena takut malah disalah-salahkan. “Salahmu sendiri! Kan kami sudah bilang!” Dengan mereka tak melapor, kejahatan tak disadari dan tak dapat dihentikan.

Oleh sebab itu, saya mengajak para aktivis perempuan untuk merenungkan kembali hakekat nasehat “berpakain pantas dan sopan di depan umum”. Saya juga mengimbau para pejabat untuk menasehati rakyatnya dengan pendekatan yang baik, yang ramah, tidak menghakimi atau merendahkan. Selanjutnya, saya berharap para perempuan Indonesia, termasuk anak saya, mendapatkan hidayah untuk menutup auratnya sesuai tuntunan agama.

Reuni sekaligus halal bi halal para mantan Surabaya Post kemarin berlangsung meriah di kediaman mas Yoeleng di Taman Putro Agung. Ketika saya tiba bersama suami tepat pukul 11 siang, di sana sudah ada Ali Salim (Bhirawa) dan istri, lengkap dengan lumpia, nasi kebuli, dan kopi Arabnya. Juga ada Aguk (Antara Bojonegoro) dengan istrinya yang cantik dan wingko buatan rumah yang masih hangat. Bahkan Muflihana dan Budiono (eks-detikcom) juga sudah tiba dari ShangriLa, mereka tiba kemarinnya dari Jakarta. Muflihana gak bawa apa-apa, cukup uang saja, untuk membayar catering untuk 100 orang. Aku sendiri bawa dua nampan jajan pasar (kue-kue basah).

Nyonya rumah sendiri, Mbak Nunung (salah satu pelukis perempuan Indonesia), sudah menyiapkan setampah penuh ikan goreng, lalapan dan sambalnya. Setelah saya, beruntun teman-teman datang dan semua membawa buah tangan. Mbak Iswati membawa kebab (maklum dia juragan Kebab King), Yusron (penulis buku Mindset Pembelajaran) membawa sate dan gule kambing. Luki (beritajatim.com) membawa buah-buahan, Denny (aku gak tahu sekarang jobnya apa) mengirim organ, penyanyi, dan sekantung besar es krim.

Nining (beritajatim.com) membawa arem-arem. Onny (sekarang bekerja di sebuah salon perawatan kecantikan) membawa bothok telur asin. Yang paling seru Mas Djoko Pitono, membawa lepet jagung, dan aneka makanan masa lalu misalnya trembesi (jajanan kita waktu SD, yang bersaing dengan burung-burung hehehe). Pendeknya soal makanan, berlimpah ruah.

Kediaman pasangan Yoeleng-Nunung amat unik. Halamannya rimbun banget banyak tanaman seperti hutan kecil, dalamnya penuh lukisan. Mungkin ada lebih dari seratus lukisan ditempel di dinding semua ruangan. Tak ada dinding yang kosong, seluruh permukaan ditutup lukisan. Rumah tuanya juga unik dan asyik. Konon rumah ini pernah ditinggal mengungsi oleh kakek Mas Yoeleng (ya, dia mewarisi rumah ini dari kakeknya), saat pendudukan Jepang dan Belanda. Rumah ini pernah juga ditabrak panser (ada bekasnya di lantai) dan pernah diduduki penjajah. Tuan rumah tak mengubah bentuk rumah sedikitpun. Pintu dan jendelanya juga masih kuno. Asyik sekali. Kubayangkan, kalau aku tinggal di sini dua malam saja, bukuku yang gak selesai-selesai itu bisa langsung jadi (Catatan Masa Kecil di Jalan Melati, kalau lupa detil bisa tanya Mas Yoeleng wong dia dulu nom-nomannya arek Ketabang, lokalan aja).

Yang amat mengharukan, Surabaya Post mengalami berbagai generasi, angkatan, masa suka, sukses, dan duka, serta banyak konflik, sampai akhirnya bubar. Namun, semua orang-orangnya tetap seperti keluarga besar, termasuk yang dulunya berseberangan terkena politik kantor. Yang hadir kemarin ada kira-kira 60-70an orang. Ada yang membawa anak, cucu. Kami semua berbaur tanpa perbedaan. Ada direktur Maspion (Pak Harto), ada milyarder baru (Budiono), ada yang sukses merintis usaha baru meski kecil-kecilan; tapi ada juga yang baru menjanda, ada yang kehilangan pekerjaan, in between jobs, dll. Yang kaya tidak sombong, yang belum kaya tidak minder. Semua gayeng dalam suasana egaliter. Bahkan Agus yang dulu Satpam, gayeng aja ngobrol dengan para orang top. Ada penulis buku ketemu penulis buku: Sandy dan Djoko Pitono, ngobrol gayeng.

Selain bawa makanan, ternyata sebagian besar membawa gift untuk undian. Setelah acara salam-salaman, makan-makan, maka acara cerita-cerita dimulai, diselingi pembagian doorprize, foto-foto, dan musik. Saya membawa bingkisan khusus tanpa diundi untuk Mas Yoeleng dan Ali Salim yang posting-postingnya aku sukai, untuk Bes sang lurah milis yang berjasa mempertemukan dan menyatukan kita semua, dan untuk Dik Nat karena alasan kusus. Lainnya doorprize dengan undian: ada voucher perawatan kecantikan di salon Onny, ada paket Body Shop, dll. Seru juga. Karena banyaknya hadiah, tampaknya semua kebagian. Bahkan yang tidak kebagian dapat hadiah dasi dari tuan rumah. Aku sendiri dapat hadiah khusus tanpa diundi dari Mas Yoeleng dan Mas Ali Salim, serta mendapatkan buku karya Novi (istri Luki) dan Yusron (Mindset Pembelajaran). Oh ya ada juga bingkisan ovi khusus buatku. Thanks semuanya …… Muflihana malah pulang membawa sebuah lukisan karya Mbak Nunung. Wow!

Saya paling suka komentar Dojoko Pitono ketika saya wawancarai (aku bagian pegang mic dan wawancara kesan-kesan). Kata DPH: “Orang-orang Surabaya Post ini hebat-hebat. Surabaya Postnya sudah mati hampir 10 tahun, orangnya gak mati-mati, malah makin sukses ….” semua tertawa mendengarnya. Tentu saja sudah ada yang meninggal di antara kita. Namun maksud DPH tentunya adalah semangat kebersamaan yang tak pernah mati. (Juga sebetulnya Surabaya Post masih ada, tetapi bukan SP-nya Toety Azis).

Karena makanan berlimpah, maka setiap ibu-ibu tak lupa punya kewajiban membawa pulang sisa makanan. Aku membawa nasi kebuli dan ikan goreng, satu arem-arem dan beberapa wingko. Kucari-cari bothok telur asin dan kebab favoritku, ternyata sudah tandas duluan.

Untuk halal bi halal tahun depan, yang mengajukan diri sebagai tuan rumah ada dua orang yaitu Denny Nuryadi dan Muflihana-Budiono. Mungkin mereka berdua harus rembugan untuk memutuskan.

Sungguh suasana yang berkesan. Surabaya Post telah menjadikan saya, dan tambah bonus: memberi saya keluarga besar yang menyenangkan. Suamiku yang biasanya enggan bergaul dengan teman-temanku, kemarin begitu intens ngobrol dengan mereka, bahkan sampai jam 4 sore dengaren (tumben) tidak njawil saya ngajak pulang. Malah aku yang ngajak pulang. Di jalan dia berkata: “Hebat ya Surabaya Post itu, orang-orangnya bisa tetap rukun kayak keluarga besar. Itu dulu membangun iklimnya bagaimana ya?”

Oh ya, doa kami untuk kesembuhan Mas Herry Priyono (eksIKIP Bhs Indonesia yang jadi gurunya arek-arek Surabaya Post). Mas Herry datang dipapah Nobon, seperti biasa, dan menolak banyak tawaran makanan karena kesehatannya juga agak rapuh. Doa pula untuk Mas Herman Basuki yang kabarnya masuk RS dan Mas Bambang Hariawan yang baru keluar dari RS. Doa untuk kita semua agar diberi kesehatan dan dapat bertemu lagi tahun depan.

Sirikit Syah
9/11-2011

Tampaknya ini persoalan sederhana. Semua orang juga tahu bahwa fungsi media yang utama adalah menyampaikan informasi. Namun ini perlu saya ulang dan saya tegaskan berkali-kali, supaya media tetap ingat. Juga supaya media massa tak didominasi berita hiburan (=gosip selebriti) atau iklan.

Nah, apakah berita tentang Nazarudin yang menghiasi halaman depan semua media arus utama di Indonesia sejak bulan Mei 2011 termasuk memenuhi fungsi informasi? Tentu ada yang merasa sudah tercukupi dan terpuasi. Namun tak sedikit pula yang merasa tak mendapat info apa-apa (maksudnya yang siginifikan, bukan sekadar tong kosong nyaring bunyinya). Ada juga  yang tak melihat perkembangan (progress) dari kasus suap dan korupsi Wisma Atlet. Semua seperti berjalan di tempat atau mundur atau kesana kemari tak sampai jua ke tujuan: pembongkaran kasus suap itu.

Tentu saja berita-berita Nazarudin dan kembangannya adalah informasi. Namun media massa mesti mengingat standar pemberitaan: ABC. Informasi mesti Akurat, Balanced atau Berimbang, dan Clear atau Complete. Berita dengan Nazarudin sebagai narasumber, bisa dianggap sebagai berita yang akurat, karena narasumbernya pelaku, atau setidaknya tersangka. Prime source. Namun itu saja tidak cukup bagi media massa untuk memenuhi kriteria informatif. Apakah beritanya sudah Balanced? Terutama karena narasumber utama menyebut-nyebut nama lain? Nama lain itu tentu harus diberi porsi yang seimbang. Berita Nazarudin juga kurang Complete dan kurang Clear, karena lebih banyak mengumbar kata-kata tanpa bukti. Siapa yang tidak bisa, misalnya, mengacung-acungkan flash disc lalu berkata: “Di sini ada rahasia para pejabat penting di Indonesia.” Apalagi bila wartawan tidak mengejar atau menelusuri kebenaran isi flash disc itu. Jangan-jangan itu cuma flash disc berisi lagu-lagu, atau foto-foto keluarga, atau malah kosong?

Di sini nilai informatif berita-berita tentang Nazarudin menjadi meragukan. Sekali lagi, berita dianggap informatif bila yang dikabarkan akurat, balanced, dan complete atau clear. Ini rumus ABC paling sederhana untuk tiap jurnalis. Berita Nazarudin tak pernah balanced dan belum complete.

Sebagai konsumen media, kita malah seperti diajak menari mengikuti irama gendang yang ditabuh Nazarudin. Bukannya media massa menelusuri, menyelidiki, melakukan liputan mendalam atau liputan investigasi, media menerima apa saja yang kelur dari mulut Nazarud dan pengacaranya. Maka berita pokoknya, yaitu tentang dugaan adanya suap dan korupsi Wisma Atlet di Kementrian Menpora, Badan /Panitia Anggaran di DPR RI, terabaikan.

Nazarudin menabuh kendang dengan irama selain kasus dugaan suap. Dia menyanyikan lagu bahwa pimpinan KPK pernah bertemu dengannya (yang saya sebagai orang awam akan bertanya: “Seandainya benar mereka pernah bertemu, so what?” Tak ada larangan bagi para tokoh di Jakarta untuk saling bertemu, bukan?). Pertanyaan intinya, yang lupa ditanyakan para wartawan adalah, “Kalau mereka bertemu dimana letak kesalahannya?” “Pertemuan itu dalam rangka apa dan membicarakan apa?” “Apa sudah ada kasus Wisma Atlet?” “Apa ada negosiasi untuk jadi Ketua KPK?”

Jadi, yang penting adalah apa isi pertemuannya, bukan benarkah mereka pernah bertemu. Konsumen media diberi suguhan irama lagu yang incomplete dan unclear. Apa point-nya mengungkap pertemuan Nazarudin dengan pimpinan KPK (yang konon terjadi awal 2010), apa kaitannya dengan kasus suap Wisma Atlet? Media massa kurang piawai menggiring arus informasi ke arah yang ditunggu-tunggu publik. Media massa terlena mengikuti irama gendang tarian Nazarudin.

Irama lain yang ditabuh antara lain korupsi dan politik uang di Kongres Parta Demokrat (sebagai orang awam saya akan dengan skeptis bertanya: “Emang apa salahnya partai menggelontorkan begitu banyak uang agar kongresnya sukses? Kalau duit-duitnya sendiri? Bukankah itu praktik yang amat wajar?”). Oke, mungkin persoalannya, uang yang dipakai pesta partai itu adalah dana APBN. Uang rakyat. Jelas korupsi. Narasumber media (Nazarudin) telah mengakui di depan publik bahwa “Partai saya pesta menggunakan dana APBN.” Kalau para penegak hukum dan media massa berpegangan pada kalimat pengakuan ini saja, fokus, dan tak usah menengok kesana kemari, persoalan ini amat gampang diselesaikan. Pelakunya mengaku. Selesai.

Namun tampaknya para penegak hukum dan awak media kurang peka, kurang tanggap. Masih saja si Nazarudin diikuti iramanya, termasuk ketika dia berubah irama: “Saya lupa semua, saya tidak tahu apa-apa, saya tak akan merusak nama baik Partai Demokrat.” Inipun diserap begitu saja oleh media dan disajikan kepada kita, tanpa sikap flashback yang kritis atas pengakuannya sebelumnya. Apakah ini informasi yang kita butuhkan? Saya meragukannya. Lama-lama bosan juga kita rakyat Indonesia setiap hari selama berbulan-bulan membaca headline tentang satu kasus korupsi tanpa progres yang signifikan, apalagi solusi.

Media massa mesti kembali ingat pada fungsinya yang utama: menyampaikan informasi. Informasinya bukan sekadar pengumuman presiden, atau curhatan tersangka korupsi; melainkan yang benar-benar signifikan dan berdampak bagi publik. Publik akan lega bila koruptor yang bisa keliling dunia pakai pesawat carteran dan ketika buron malah mau nonton sepak bola dan berwisata, segera ditentukan hukumannya. Sebaliknya, publik akan frustrasi bila semua pilar (pemerintah, hukum, parlemen, media massa) dijadikan bulan-bulanan oleh sang koruptor. Rakyat yang frustrasi mengganggu kesehatan jiwa masyarakat, dan dapat menyebabkan keputusasaan, kemarahan, apatisme, pemberontakan. Pemberontakan yang paling mudah dilakukan rakyat adalah malas membayar pajak (merasa tertipu karena pajak itu dipakai foya-foya oleh para pejabat). Ujung-ujungnya: pendapatan negara mampat, pembangunan tersendat, Indonesia tetap jalan di tempat.

Oleh sebab itu, saya mewakili para konsumen media yang sudah putus asa melihat konspirasi di antara ketiga pilar demokrasi, betul-betul berharap agar media massa berhenti mengikuti irama kendang Nazarudin. Sudah waktunya media memainkan perannya sebagai pengawas, sebagai watch dog! Atur jarak dari narasumber (termasuk para pengacaranya, yang hanya menjadikan media sebagai loud speakernya). Lakukan reportase investigasi yang independen.

Pada suatu pagi di pompa bensin. Saya merasa dihina oleh negara, dalam sebuah antrean berbunyi “BBM hanya untuk orang tidak mampu!”

Pagi itu kendaraan kami perlu membeli BBM. Pengalaman pertama saya ikut suami membeli BBM membuat saya terpukul. Di pompa bensin dipasang spanduk besar dengan tulisan besar: BBM Untuk Orang Tidak Mampu. Kesitulah kendaraan kami menuju. Ketika ditanya petugas: “Beli apa, pak?”

Suami saya menjawab: “Yang untuk orang tidak mampu. Kami rakyat Indonesia yang tidak mampu.”

Saya amat kesal. Rasanya tidak ada negara yang mempermalukan rakyatnya sendiri seperti ini. Mempermalukan di depan publik, di ranah terbuka. Semua orang saling tahu siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu. Lalu dampak psikologis pada pembeli “BBM bagi orang tak mampu” adalah perasaan terhina, kehilangan martabat, bahkan harga diri.

Betapa paradoksnya tindakan melecehkan bangsa sendiri ini (oleh pemerintahan Presiden Yudoyono, harap dicatat) dengan pidato 14 Mei Presiden yang sama tentang “Pencanangan Tahun Pendidikan Karakter”. Jadi, pemimpin yang berbicara tentang perlunya pendidikan karakter bagi bangsa, pada tarikan nafas yang sama melakukan tindakan menghilangkan harga diri bangsa dengan cara menggolong-golongkan rakyat mampu – tak mampu di ranah publik. Mungkinkah pendidikan karakter yang dimaksud tidak memasukkan unsur “bangga atas jati diri bangsa”?

Kita menjadi tak tahu lagi maksud sesungguhnya para pemimpin kita. Kita bahkan tak tahu lagi apa yang diajarkan para guru pada anak-anak kita di sekolah. Bukankah perkara rasa malu, kejujuran, ketertiban, kebersihan, kedisplinan, itu tidak ada teorinya; melainkan harus dicontohkan? Tak ada gunanya mulut berbusa bicara kejujuran, kalau kelakuan tidak jujur. Apa gunanya sekolah-sekolah memasang spanduk “Jaga kebersihan” kalau tak ada tempat sampah di tiap sudut sekolah? Apa gunanya kantor mempunyai slogan “Cintai dan Lestarikan Lingkungan”, kalau sampah organik dan sampah daurulang tempatnya sama? Apa gunanya seorang ayah menasehati anaknya untuk jujur, kalau kemudian dia menyekolahkan anaknya itu melalui pintu belakang alias menyuap? Atau presiden menyerukan “Kita Bisa”, bila di tempat-tempat umum kita digiring ke golongan “tidak mampu”?

Beberapa teman memaksakan Alif –pahlawan kejujuran SD Gadel- agar diterima secara gratis di SMP Al-Hikmah. Selain masalah terlambat mendaftar, biaya terlalu mahal, dan habitat yang kurang sesuai untuk pola hidup keluarga Alif, ada masalah lebih penting. Yaitu, pemaksaan dan pengistimewaan Alif untuk diterima di sekolah bintang, merusak semangat kejujuran itu sendiri. Pengistimewaan Alif menjadi tak sejalan dengan ruh kejujuran yang membuatnya menjadi figur percontohan. Untungnya Alif dan orangtuanya memutuskan untuk tidak meneruskan mendaftar ke Al-Hikmah. Kabarnya Alif akan bersekolah di SMPN 26 Tandes. Betul-betul pilihan terbaik bagi Alif dan keluarga, baik ditinjau dari jarak sekolah dari rumah, kondisi sekolah dan teman-teman, biaya terjangkau, dan terutama ….. kemandirian. Dengan menolak masuk Al-Hikmah, Siami dan Alif memberi satu lagi pelajaran bagi kita semua: seenak-enaknya disponsori banyak pihak, lebih enak mandiri. Kemandirian, kemerdekaan, keterlepasan dari ketergantungan, adalah kelengkapan dari tindak kejujuran Alif dan keluarganya.

Perilaku rakyat kecil seperti ini amat jauh beda dengan perilaku para pemimpin negara, tokoh politik, baik yang sudah senior maupun yang masih muda-muda (generasi reformasi). Rakyat kecil miskin namun terhormat. Para pemimpin mabuk kekuasaan dan tamak harta benda, tak punya harga diri. Ada yang mengaku lupa (alias hilang ingatan), ada yang mengaku sakit-sakitan, ada yang meninggalkan jabatan menteri di tengah jalan karena tak mampu menjawab persoalan Bank Century. Semuanya bertentangan dengan “pendidikan karakter bangsa” yang dicanangkan oleh Presiden SBY Mei lalu.

“Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Pepatah itu tampaknya menjadi amat signifikan ketika kita membahas persoalan pendidikan karakter. Namun pemerintah telah menggembosi sendiri semangat pendidikan karakternya ketika di pompa-pompa bensin rakyat diklasifikasi menjadi dua kelas sederhana: golongan mampu dan golongan tak mampu.

Kira-kira empat tahun lalu, tahun 2007, saya memiliki catatan, ada 1,5 juta siswa Jawa Timur harus mengaku miskin agar mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Sejak muda (usia SMP), mereka diajari untuk “tidak tahu malu”. Meskipun UUD 45 mengatakan pendidikan anak Indonesia dibiayai negara, untuk mengaksesnya anak harus mengaku miskin lebih dulu.

Bila empat tahun lalu para orangtua dipermalukan di tingkat RT, RW dan Kelurahan (karena mengurus surat miskin) agar anaknya bisa sekolah tanpa bayar, sekarang untuk menjalankan kehidupan sehari-hari kita juga harus menahan malu dicap sebagai orang miskin oleh negara. Di pompa bensin, para pengendara sepeda motor, para sopir angkot, para pegawai baik-baik, antre beli BBM “khusus untuk orang tak mampu”. Orang-orang ini, rakyat kecil ini, sesungguhnya jauh lebih terhormat daripada Gayus Tambunan, Nazarudin, Nunun, para hakim yang rakus suap.

Indonesia mengalami mismanajemen keuangan. Rakyat menyaksikan ditemukan begitu banyak uang, rupiah-dolar-yen, di rumah-rumah para tersangka koruptor (bahkan sampai di bak cucian!). Begitu banyak uang beredar di kalangan petinggi partai politik, wakil rakyat, pemimpin pemerintahan. Namun betapa teganya mereka yang berkecimpung dalam uang ini berkata kepada rakyat “Indonesia sedang bangkrut, kalian beli BBM agak mahal dikit ya. Kalau gak mau mahal ya kena stempel miskin.”

Pemerintahan ini telah sangat menyakiti hati rakyat Indonesia. Para penabung di Bank Century yang ditilep dananya, warga negara non-PNS yang rajin bayar pajak tapi tak mendapat privilege apapun dari pemerintah, para orangtua yang menyekolahkan anaknya, para pemberi suara yang ditinggalkan. Untung ada Siami-Alif, potret rakyat kecil jujur dan mandiri, yang dapat membuat kita bercermin. Mereka bukan golongan mampu, tapi mereka jujur, mandiri, punya rasa malu.

Sirikit Syah (Koruptor = Penghianat Bangsa)

Penggagas Forum Jujur Surabaya bersama

IKA Unesa, ICMI Jatim, IGI dan Jawa Pos

Belakangan ini, di Perancis dan beberapa negara Eropah terjadi perdebatan ulang (karena kerap terjadi sebelumnya) antara para pengikut dan pemercaya Teori Darwin (Teori Evolusi) dan mereka yang menentangnya. Para penentang ini pada umumnya mereka yang percaya pada Kisah Penciptaan, seperti  yang tercantum dalam Kitab Injil maupun Al-Quran. Tokoh anti-Darwinism yang amat terkenal dan disegani adalah Harun Yahya.

Di Eropah, Harun Yahya (berkebangsaan Turki) dianggap tokoh kontroversial karena sering membagikan buku-buku tentang Teori Penciptaan seperti yang dijelaskan Quran dan Injil, ke sekolah-sekolah. Melalui buku karyanya dan indstri VCD/DVD-nya, dia berkampanye memerangi gejala atheisme di kalangan anak-anak muda karena pengaruh Teori Darwin yang diajarkan di sekolah-sekolah. Harun Yahya mengkampanyekan diajarkannya pula kandungan Injil dan Quran untuk mengimbangi Teori Darwin tentang asal usul manusia. “Manusia diciptakan sebagai manusia. Kita bukan kera,” demikian kampanyenya di kalangan para pelajar di daratan Eropah.

Usaha gigihnya yang berbiaya jutaan dollar itu (konon dia disokong oleh orang-orang kaya Islam di Amerika dan Arab Saudi) tentu saja mengusik ketenangan pemerintahan sekuler. Di Perancis, pemerintah menarik buku-buku dan VCD karya Harun Yahya dari sekolah-sekolah dan perpustakaan-pepustakaan. Menggelikan; sebab pelakunya adalah negaa sekuler yang mestinya tak mempedulikan dan tak terusik oleh hal-hal semacam ini. Malahan, negara yang berpedoman “liberty” ini mestinya menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan berpendapat, serta kebebasan untuk belajar apa saja bagi warganya. Mengapa ada diskriminasi? Pelajar boleh belajar Teori Darwin, tetapi tak boleh belajar dari Kitab Suci.

Berita penarikan buku-buku dan video karya Harun Yahya ini mengingatkan kita pada teori Stephen Hawking, ilmuwan Inggris yang lumpuh hampir sumur hidupnya. Hawking pernah menggemparkan dunia dengan teorinya A Brief Histroy of Time, Black Holes, dan terakhir “There is no after life”, yang sdemuanya menafikan keberadaan Tuhan. Menurut Hawking yang lumpuh total kecuali otaknya (bahkan bicarapun menggunakan alat bantu synthetzer), “Tak ada kehidupan setelah mati. Mengapa manusia repot-repot memikirkan itu? Otak manusia itu seperti komputer. Kalau sudah rusak, mati, ya mati aja. Selesai.”  Hawking mengejek manusia yang selalu berpikir tentang after life sebagai “manusia yang takut akan kegelapan”.

Sungguh menyedihkan, seorang yang dikaruniai otak cemerlang, panjang umur meskipun menjalani hidup yang tidak sempurna, menyamakan otaknya sendiri sebagai chip komputer. Sayang, ilmuwan hebat yang dikagumi banyak orang, ternyata mensejajarkan dirinya dengan sebuah alat teknologi buatan sesama manusia.

Ada kecenderungan global untuk menanamkan di benak anak-anak kita generasi muda, untuk percaya bahwa nenek moyang manusia adalah kera, atau tak ada kehidupan setelah mati, dan surga neraka cuma dongeng. Di Indonesia, gejala ini muncul dalam bentuknya yang lebih halus dan tersamar. Sekelompok kecil kaum terpelajar Indonesia yang menimba ilmunya dari barat, menyebarluaskan gagasan bahwa “tidak perlu ada perbedaan” atau “semua saja saja”. Lihat saja film Hanung Bramantyo yang berjudul tanda tanya, dengan tagline “Masih perlukah kita beda?”

Judul ini seperti sebuah ajakan untuk “tidak berbeda”. Dengan kata lain, kita semua diharapkan “sama saja”. Ini tentu sangat berbeda dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang artinya kita semua tetap berbeda, tidak apa-apa, tetapi kita menyatu dalam satu negara Indonesia yang bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Bhineka Tunggal Ika tidak menyama-nyamakan (mengajak agar sama) semua unsur dalam kebangsaan Indonesia. Banyak suku dan agama; perbedaan dihormati dan tetap dipertahankan.

Gelombang aliran baru bernama liberalisme, sekularisme, pluralisme, bila tidak diwaspadai, akan tergelincir justru menjadi upaya menyeragamkan semuanya. “Islam kristen sama saja”, atau “religious atau atheis sama saja”, “yang gay dan straight sama saja, semuanya umat Tuhan”, “kita tak boleh menyatakan salah atau benar, toh Tuhan akan menerima yang salah maupun yang benar”. Konsep ini akan sulit diterima nalar anak-anak kita yang baru belajar. Bila semua sama saja, apa gunanya guru? Apa gunanya nasehat orangtua? Apa gunanya pendidikan karakter? Apa gunanya pengetahuan tentang yang baik dan benar, yang salah dan keliru? Apa gunanya hukum, polisi, ulama, pesantren, gereja, penjara?

Semua upaya penyebarluasan “pluralisme” yang dikelirumaknakan ini tujuannya adalah “penyeragaman” pemikiran. Lebih jauh dari itu, dengan keyakinan bahwa “semua sama saja” (bayangkan bila pendosa dianggap sama dengan orang alim –yang seringkali disebut “sok” alim), maka konsep “surga dan neraka tidak ada” atau “tak ada kehidupan sesudah mati” menjadi benar. Anak-anak kita tak akan peduli pada salah dan benar, mau jadi kristen atau kong hu cu, lesbian atau homo, poligami atau free sex. Semuanya sama derajadnya, yaitu setara chip komputer. Kalau sudah rusak/mati, selesai. Tak ada pengadilan Tuhan.

Relakah kita disejajarkan dengan komputer buatan sesama manusia? Masihkah kita mengelu-elukan pemikiran anti-Tuhan yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang hampir seumur hdupnya divonis meninggal dunia tapi tak juga meninggal hingga usial 69 tahun? Bukankah itu ujian dari Allah agar Hawking menyadari ada kekuatan lain selain ilmu pengetahuan dan berbagai alat canggih yang menopang hidupnya? Tidakkah Hawking menyadari bahwa umurnya adalah hadiah dari Allah?

Darwin, Hawking, dan para atheis lain terus menyebarkan keyakinannya ke seluruh dunia. Tidak ada Tuhan dan proses penciptaan. Alam terjadi dengan sendirinya dan manusia akan mati sebagaimana komputer di rumah kita rusak karena kadaluarsa. Di kalangan cerdik cendekia  muda Indonesia, paham atheisme tak terlalu menonjol, namun gejala agnostisme mulai bermunculan. Agnostik adalah percaya akan adanya Sang Maha Pencipta, tetapi tak percaya atau tak mau mengikuti agama. Agnostik menduga agama hanya menimbulkan perang dan perpecahan.

Saya kuatir kalangan yang gencar mempertanyakan “Masih perlukah kita berbeda?” adalah mereka yang justru ingin menghapuskan eksistensi agama-agama. Bagi kalangan ini, agama tidak penting, gonta ganti agama sama seperti ganti baju. Yang penting percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang disembah semua umat manusia di dunia adalah sama.

Rasanya kita harus terus waspada pada slogan-slogan yang amat menarik bagi kalangan muda, yang disebarluaskan melalui  media massa dan forum-forum diskusi di kampus-kampus. Slogan yang kelihatannya menarik ini dapat menyesatkan dan menjerumuskan anak-anak kita.

Sirikit Syah

www.sirikitsyah.wordpress.com

Saya baru saja menonton film tentang manusia dan buku. Judulnya Fahrenheit 451. Penjelasan dari judul ini adalah bahwa kertas/buku terbakar pada suhu 451 derajad fahrenheit atau sekitar 200 derajad celcius. Film ini amat mencekam, karena bercerita tentang sebuah rezim anti-buku.

Dapatkah Anda membayangkan hidup seperti para karakter di film itu? Negara memiliki pasukan Fire Men, yang dulu maknanya adalah pasukan Pemadam Kebakaran. Kalau ada kebakaran, pasukan ini datang memadamkan api. Namun pada setting film ini, fire men adalah pasukan pembawa api, pencipta kebakaran. Kalau ada mobil firemen memasuki kompleks perumahan, para penduduk bertanya-tanya, rumah siapa yang akan dibakar hari ini, karena ketahuan pemiliknya menyimpan buku-buku.

Penduduk menyembunyikan buku di bawah tempat tidur, di dalam televisi palsu, di lemari es, di tempat cucian, di toaster pembuat roti bakar, di manapun. Tetapi pasukan firemen selalu berhasil menemukannya, menimbun buku-buku itu di halaman atau di ruang tamu, lalu menyemprotnya dengan api. Memusnahkannya.

Negara menganggap buku sebagai racun. Buku novel membuat orang depresi, tidak bahagia. Buku non-fiksi dianggap menghasut. Pembaca buku dicap sebagai anti-sosial. Penduduk dicekoki program televisi yang skenarionya disusun oleh negara. Seorang fireman kemudian sadar telah melakukan hal yang amat buruk. Seorang perempuan yang tak mau pergi ketika perpustakaannya dibakar, kemudian ikut terbakar di antara tumpukan buku-bukunya, menyadarkannya. Fireman yang telah sadar ini kemudian melarikan diri ke sebuah komunitas buku di luar perbatasan, di tengah hutan.

Orang-orang yang lari dari penjara (dihukum karena membaca atau menyimpan buku), atau yang sudah dilepaskan, atau yang tak tahan hidup tanpa buku, mengungsi di wilayah hutan ini. Di sini juga tidak ada buku, karena buku bisa dibakar bila ditemukan, namun setiap orang adalah buku. Mereka memperkenalkan diri sebagai buku. Misalnya, “Saya buku Filsafat & Etika karya Aristoteles”, “Saya Othello karya Shakespeare”. Ada lelaki kembar memperkenalkan diri sebagai “Kami Pride & Prejudice karya Jane Austin. Volume 1 dan Volume 2”. Setiap orang adalah satu buku, yang dihafal di luar kepala. Bila seseorang hendak meninggal, dia mewariskan “isi bukunya” ke anak-anaknya untuk diteruskan dari generasi ke generasi. Kata kepala komunitas buku: “Negara tak akan dapat menemukan buku di wilayah ini, buku-buku itu ada di sini,” sambil menunjuk otaknya.

Ini mengingatkan saya pada suatu masa di negeri China, ketika sang raja amat paranoid terhadap para cerdik pandai. Raja senantiasa cemas dan curiga bahwa orang pandai akan melengserkannya dari tahta. Maka, semua orang pandai dibunuh. Tak hanya itu, buku-buku pengetahuan (kuliner, kesehatan & kedokteran, teknik, hukum, sastra, dll) dimusnahkan. Lalu, bagaimana bangsa China bisa bangkit dari kegelapan ke peradaban yang sekarang? Jawabnya: dari para ibu, yang telah menghafalkan semua buku para suami, lalu menceriterakannya secara turun temurun pada anak-anak mereka.

Film yang tampak sederhana ini membuat saya merinding. Kesannya amat dalam di diri saya. Betapa ngerinya. Saya sulit membayangkan hidup tanpa buku. Bahkan dengan berbagai kemajuan teknologi saat ini: televisi, internet, Blackberry, Facebook, dll, yang menjadi media informasi tanpa batas, saya tetap merindukan dan menikmati membaca buku. Melalui buku, ada informasi dan pengetahuan yang mendalam, menyentuh, yang tidak instan. Bacaan buku mendorong permenungan, kita terpaksa berkontemplasi. Halaman demi halaman yang kita baca tetap menyuruh kita berpikir, merenung. Tak jarang, baru selesai membaca setengah buku, kita sudah terilhami untuk menulis atau melakukan hal-hal lain yang produktif & kreatif.

Sayang sekali, Indonesia termasuk negara yang tingkat/frekuensi bacanya amat rendah dibanding negara-negara lain. Menurut budayawan Taufik Ismail yang pernah melakukan riset di bidang ini, kelemahan generasi muda Indonesia adalah karena kurangnya mereka membaca buku sejak di bangku sekolah. Minimnya bacaan siswa tentu disebabkan lemahnya minat guru terhadap aktivitas membaca. Guru malas membaca, apalagi siswanya. Saat ini, mahasiswa diberi tugas membaca 5 buku saja dalam satu semester, sudah mengeluh kesulitan. Di negara maju, bahkan negara tetangga seperti Singapura & Malaysia, selepas SMA siswa sudah membaca puluhan buku.

Mengapa bangsa Indonesia malas membaca? Banyak kalangan menyebutkan karena harga buku yang tergolong mahal dan di luar jangkauan rakyat Indonesia kebanyakan. Ada juga yang mengatakan, tak banyak tersedia buku yang menarik. Bila kita masuk ke toko buku, beberapa yang disebut best seller (terlaris) adalah buku-buku terjemahan. Buku serial Chicken Soup misalnya, berisi kisah-kisah kebarat-baratan dan bahkan bermuatan ajaran agama (nasrani). Padahal kalau terbitan buku-buku hadist atau riwayat para sahabat Nabi Muhammad SWA dikemas, diterbitkan, dan dipromosikan dengan intensitas yang sama (cara meletakkan buku di rak atau sudut toko, misalnya), kisah-kisah Nabi dan para sahabat ini tak kalah inspiring dengan serial Chicken Soup.

Kita melihat rakyat Indonesia amat terserap oleh sajian program televisi yang serba instan, yang tak memiliki kedalaman, melecehkan nalar/akal sehat. Program televisi semacam itu tersebar di berbagai genre: sinetron, reality show, talkshow, video klip musik, dll. Rakyat percaya bahwa dunia seperti itu atau seharusnya seperti itu. Mereka terlena dalam dunia fatamorgana. Mereka kemudian kecewa ketika di dunia nyata, kehidupan tidak seindah atau semudah itu. Kekecewan dilampiaskan secara negatif, bukannya mendorong semangat berkreasi, berproduksi.

Mengingat buku adalah sumber ilmu dan jendela dunia, mesti ada tindakan negara yang konkret untuk pengadaan buku-buku bagi rakyat. Bangsa yang rakyatnya membaca buku adalah bangsa yang terdidik dan memiliki peradaban yang maju. Kita mesti selalu ingat perintah Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang pertamakali, yaitu “Iqra!” “Bacalah!”. Kewajiban umat Islam yang pertama adalah membaca. Maka, tinggalkan sejenak blackberrymu, tutup facebookmu, matikan televisimu, ambil sebuah buku, bacalah. Saya sedang membaca buku Habibie & Ainun, yang tak hanya mengajari kita tentang cinta sejati & kesetiaan, tetapi juga tentang semangat membangun Indonesia.

Sirikit Syah
April 2011

Filed under: B A Z, KOLOM Tagged: Artikel/Opini, Buku, Film, Pendidikan ]]> http://sirikitsyah.wordpress.com/2011/05/01/buku-pendidikan-dan-peradaban/feed/ 6 -7.329711 112.779521 -7.329711 112.779521 SS Fahrenheit 451 http://sirikitsyah.wordpress.com/2011/04/30/pekerjaan-rumah-di-bidang-pendidikan/ http://sirikitsyah.wordpress.com/2011/04/30/pekerjaan-rumah-di-bidang-pendidikan/#comments Fri, 29 Apr 2011 17:00:26 +0000 Sirikit Syah http://sirikitsyah.wordpress.com/?p=3270 Continue reading →]]> Kolom Peduli

Di bulan pendidikan ini, alangkah baiknya kalau kita menengok ke dalam, berintrospeksi. Apakah proses pendidikan telah berjalan dengan baik di negeri ini, di sekolah-sekolah dan di rumah-rumah kita? Pendidikan macam apa yang tengah kita langsungkan?

Akhir bulan April kemarin para siswa menjalani Ujian Nasional. Setelah sekian lama menerima pelajaran di sekolah, tiba waktunya mereka diuji. Terdengar sebagai sesuatu yang wajar dan normal. Namun tidak. Ujian Nasional menjadi sesuatu yang tidak normal di Indonesia, disikapi sebagai sebuah momok atau monster yang menyeramkan, dan dilawan dengan berbagai cara termasuk kecurangan. Sebetulnya konsep adanya ujian secara nasional adalah baik, yakni bahwa pendidikan di suatu negeri mesti memiliki standar. Jangan sampai anak Papua jauh sekali jenjangnya dengan anak Surabaya, misalnya. Bila ini terjadi, ini mencerminkan ketidakbecusan penyelenggara negara. Buruk rupa.

Namun untuk mencegah buruk rupa itu seharusnya penyelenggara negara memperbaiki lebih dulu sistem dalam proses pendidikannya. Bukan langsung memaksakan standardisasi pencapaian. Sikap pemerintah (dalam hal ini Kemendiknas) yang dengan ketat mengawasi, terkesan menakut-nakuti dengan ancaman kepada para siswa dan guru yang curang, memiliki akibat yang tidak tunggal. Bisa saja ketegasan Kemendiknas itu menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam menghadang kecurangan ujian, sebuah pendidikan yang keras dan seharusnya. Dengan ini diharapkan para siswa dan guru belajar dan mempraktikkan kejujuran.

Namun ada akibat sampingan. Para siswa dan guru telah lebih dulu mendapat stigma “curang”. Mereka diawasi seperti penjahat. Guru dintimidasi dengan ancaman. Suasana menjadi tidak kondusif. Baru saja para guru diintimidasi oleh para kepala sekolah untuk melakukan apa saja agar para siswa lulus; sekarang guru diintimidasi untuk tidak melakukan apapun. Sikap pemerintah ini menggambarkan kepada publik bahwa para guru adalah orang yang tak dapat dipercaya, yang rentan melakukan kecurangan, dan harus diawasi dengan ketat. Opini semacam ini benar-benar menjatuhkan pamor guru. Mari kita bayangkan, bila guru tak dapat dipercaya, kepada siapa lagi kita percaya?

Ini ironi. Proses pendidikan yang seharusnya mengajarkan kejujuran, malah mengajarkan kecurangan, kemudian menyebarkan kecurigaan.

Para guru memang sudah ditingkatkan kesejahteraannya. Namun ada banyak aspek lain dalam proses pendidikan bangsa yang masih belum dipenuhi oleh pemerintah. Kurikulum yang baik dan masuk akal, misalnya. Buku-buku yang mudah dan murah tersedia. Sarana laboratorium dan praktikum yang memadai. Pemerataan sarana dan fasilitas dari Sabang sampai Merauke. Ada seorang Ayah yang secara bercanda berniat menggugat sekolah anaknya. Pasalnya, anaknya yang masih kelas 2 SD setiap hari merasa sakit punggung karena backpack-nya (tas punggungnya) berat sekali. Terlalu banyak mata pelajaran untuk anak setingkat SD, terlalu banyak buku. Namun ketika mereka lulus SD, tak jelas hasilnya. Tingkat pencapaian pendidikan anak Indonesia tetap saja rendah. Pemenang olimpiade matematika atau fisika dunia hanya mereka yang digembleng secara khusus untuk mencapai tujuan itu, bukan rata-rata anak Indonesia.

Ironi pendidikan juga terjadi di perguruan tinggi. Saat ini ada seorang profesor doktor di sebuah perguruan tinggi negeri yang ketahuan bahwa disertasinya adalah karya plagiat. Pemerintah sedang mencari cara bagaimana membatalkan gelar doktor dan profesornya. Jabatan guru besar adalah sesuatu yang terhormat, tak hanya mengumpulkan nilai KUM, tetapi juga rekam jejak perilaku, moralitas. Bagaimana engkau menjadi guru besar bila engkau curang, bila karya tulismu menjiplak?

Praktif semacam itu menjadi lazim di kalangan dosen dan guru. Demi memburu pangkat dan jabatan, untuk memenuhi syarat karya tulis, mereka melakukan “pencurian”. Ada yang memasang karya tulisnya ke dalam jurnal ilmiah melalui proses rekayasa fotocopy atau cetak ulang. Ada yang menggunakan skripsi atau tesis mahasiswa bimbingan, hanya mengganti namanya. Pendeknya, para guru dan dosen itu memalsu syarat-syarat agar mereka meraih pangkat dan jabatan yang diinginkan.

Bila demikian, pertanyaan awalnya menjadi valid: “Bila guru dan dosen curang, kepada siapa kita akan percaya?”

Yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk pendidikan, selain menakut-nakuti siswa dan mengintimidasi guru pada masa Ujian Nasional, sebetulnya cukup banyak dan sederhana. Tinjau ulang kurikulum pendidikan kita. Apa gunanya mata kuliah dalam jumlah banyak bila selepas masa pendidikan (SD, SMP atau SMA), anak-anak kita masih tak tahu harus berbuat apa. Bahkan selepas S1-pun, anak Indonesia masih menatap wajah orangtuanya dengan pengharapan mendapat biaya kuliah S2. Selepas S2, bukannya menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri dengan menjadi manusia yang kreatif dan produktif, anak Indonesia masih ingin dibayari orangtua bersekolah S3. Atau dicarikan pekerjaan, kemudian diselenggarakan pesta pernikahan. Di Amerika dan Inggris, anak sudah mandiri begitu tamat SMA. Setelah bekerja sebentar, mereka kuliah dengan biaya sendiri atau loan (pinjaman) dari negara. Dengan jumlah mata pelajaran yang tak sebanyak di Indonesia, anak-anak itu sudah tahu harus berbuat apa dalam hidupnya.

Pekerjaan rumah kita sekarang adalah mengembalikan kepercayan kepada para guru dan dosen. Ini mesti diawali dengan membangun integritas di kalangan guru dan dosen itu sendiri. Pemerintah juga mesti mengubah paradigma Ujian Nasional, bukan sebagai “momok” yang menakutkan, melainkan sebuah “pesta” atau “perayaan”. Masa ujian mesti kita kembalikan maknanya. Masa ujian adalah masa dimana kita akan menguji kemampuan akademik kita, masa yang mesti dirayakan dengan suka cita. Anak-anak mesti mengisinya dengan suasana belajar, bukan menghafal atau merancang bahan contekan dan berburu bocoran jawaban. Bagaimanapun, UN tak harus mendominasi syarat kelulusan. Kerja para guru –dan juga siswa- selama 3 atau 6 tahun, mesti diberi makna, mesti dihargai.

Kita mesti introspeksi. Pejabat di Kemendiknas, para kepala daerah, kepala sekolah, guru, orangtua siswa, dan para siswa; mesti belajar dari pengalaman agar ke depan lebih baik. Indonesia sudah makin jauh ketinggalan dengan negara-negara lain. Kita tak boleh berpangku tangan.

Sirikit Syah
April 2011

Namun reality show yang terjadi di Temanggung waktu itu bukan reality show bohong-bohongan. Sebetulnya itu adalah fakta yang paling nyata, rekaman dan tayangan langsung sebuah peristiwa berita. Namun begitu banyak kemiripan news event ini dengan reality show yang biasa kita tonton, di alam bawah sadar kita malah menganggap tayangan berita itu sebagai program hiburan, layaknya reality show yang kita tonton sehari-hari.

Tayangan penggerebegan teroris yang menewaskan seorang yang dikira Noordin M Top (namun ternyata Ibrohim) itu memiliki banyak sekali kejanggalan. Namun kita seperti disihir, dan tayangan langsung sepanjang hampir 30 jam itu kita telan bulat-bulat. Kabarnya, menurut lembaga rating AC Nielsen, tayangan ini mendapat rating 32, sangat tinggi untuk ukuran tontonan televisi. Artinya, sepertiga pemirsa televisi di Indonesia memusatkan perhatian pada tayangan ini. Bahkan saat klimaks (terbunuhnya Ibrohim), rating pemirsa naik menjadi 75%  audienceship. Fantastis. Media yang mendewakan rating dan berorientasi profit mengabaikan etika liputan, menyesatkan publik dengan informasi ‘mentah’ tentang aksi terorisme di Indonesia.

Persoalan mendasar adalah: bagaimana operasi intelijen dan pemberantasan terorisme itu bisa diliput media secara langsung dan seketika? Artinya: posisi kamera berita seperti telah diatur sedemikian rupa sebelum acara penggerebegan sehingga sudut pengambilan gambarnya sempurna. Umumnya, untuk operasi penggerebegan semacam ini awak televisi datang terlambat, lalu gambarnya bergoyang-goyang, angle-nya aneh karena medan yang sulit, gambar kabur, dstnya. Yang kita saksikan di TV One dan Metro TV: gambarnya nyaris sempurna seperti sebuah press event yang disiapkan, bahkan seperti reality show yang diskenariokan dan disutradarai.

Salah satu dampak liputan terorisme yang hanya bersumber dari aparat kepolisian atau pejabat pemerintah perubahan sikap masyarakat terhadap sesamanya. Rasa saling curiga tumbuh bersamaan dengan meningkatnya kewaspadaan. Bila waspada adalah sikap positif, curiga sebaliknya. Polisi kemudian seperti memiliki legitimasi untuk melakukan apa saja atas nama anti-terorisme: menembaki tersangka hingga tewas, menangkapi lelaki berjubah dan berjenggot serta perempuan bercadar, menahan para penyiar Islam yang alim. Seseorang dengan nada sinis menambahkan: kita bisa dicurigai dan ditangkap hanya karena rajin mengaji dan membawa Quran kemana-mana. Inilah tragedi bangsa Indonesia saat ini. Perempuan bercadar diwaspadai, perempuan dengan busana setengah telanjang yang berpotensi mengganggu ketertiban umum melenggang bebas. Lelaki berjenggot, bercelana cingkrang atau berjubah digeledah; lelaki berdandan seperti perempuan dengan muka habis di’facial’, lebih dihormati. Membawa Quran disangka penjahat, membawa VCD porno adalah hak asasi.

Prasangka atas Kesalehan

Hidup di Indonesia, bagi orang yang saleh, memang makin lama makin rumit. Sebelum bom Jakarta Juli lalu, umat Islam yang saleh sudah repot menghadapi tudingan-tudingan ‘Wahabisme’ hanya karena mereka mengenakan pakaian tertutup (cadar, jubah) dan memelihara jenggot. Kita lupa bahwa ketika kita mengenakan jeans, kita bergaya seperti koboi Amerika. Kecurigaan tersistem juga dilakukan oleh negara. Tahun 2007, para santri di Indonesia mesti diambil sidik jarinya, sebuah tindakan ‘pre-emptive’, mendata orang-orang yang dicurigai berpotensi menebar teror. Tahun 2009, aparat kepolisian menggeledah, menangkap, dan menahan orang-orang hanya karena mereka mengenakan atribut-atribut yang dianggap ‘identik’ dengan potensi teror: jubah, jengot, celana cingkrang, cadar, sorban. Mereka juga memasuki masjid-masjid di perkampungan, menahan orang-orang yang dicurigai.

Pembentukan opini publik oleh para pejabat pemerintah tentang ciri-ciri orang yang perlu diwaspadai ini menuai hasil: rakyat saling curiga terhadap sesamanya. Di Purbalingga dan Solo, Jawa Tengah, anggota Jemaah Tablig yang sedang melakukan kunjungan keagamaan dari masjid ke masjid, dilaporkan oleh warga setempat kepada polisi karena dicurigai sebagai anggota jaringan terorisme. Kesalahan mereka hanya: terlalu banyak mengaji, terlalu kelihatan saleh, mengenakan busana yang ‘tak lazim’.

Seorang pemuda di Jember yang kebetulan diberitakan menerima email dari ‘Noordin M Top’ menjadi gamang dan mengaku ‘tidak terlalu rajin sembahyang’; seolah-olah bersembahyang adalah perilaku yang tidak baik, bahkan membahayakan, karena dapat dituduh sebagai kaki tangan teroris. Para orangtua mungkin ragu-ragu, berpikir dua kali, bila hendak mengirim putra-putra mereka ke pesantren. Pesantren dan para santri telah dipotret dan diberi stigma sebagai ‘potential terrorist groups’. Bagaimana peran media massa dalam memotret umat Islam dan membentuk opini publik tentang isu-isu keislaman?

Sebuah buku berjudul Blind Spot yang disunting oleh DR. Paul Marshall dari Centre for Religious Freedom mengupas betapa jurnalis di AS sangat sekular dan melepaskan segala persoalan dari agama. Sub judul buku itu adalah When Journalists Don’t Get Religion (Bila Wartawan Tak Paham Agama). Kata Paul Marshall, “Kalau jurnalis mengabaikan dimensi agama, liputan mereka tentang politik Amerika Serikat atau ekonomi global, kehilangan maknanya. They miss the points.”

Ini tentu saja mengherankan bila dibandingkan dengan kondisi pemberitaan di Indonesia. Di Indonesia, semua wartawan menghubungkan segala sesuatu dengan agama. “Journalists in Indonesia do get religion, but they get it wrong,” kata saya. Ada pengeboman di Jakarta, media massa mengkaitkannya dengan Islam dan pesantren (sebuah televisi swasta menghadirkan tamu talk show hanya karena dia lulusan Pondok Pesantren Ngruki). Sesungguhnya –bertentangan dengan tesis Paul Marshall dan kawan-kawannya dalam buku itu- justru media baratlah yang memulai menghubung-hubungkan segala peristiwa keonaran dengan agama, terutama dalam hal ini: yang berkaitan dengan agama Islam. Media di Indonesia mengikutinya saja.

Dalam insiden yang mengawali konflik Ambon/Maluku, yang pertamakali menyebut agama dan suku dari kelompok yang bertikai adalah Majalah Time. Desember 1998 itu Time memuat berita perkelahian antara kelompok pemuda di Ketapang, Jakarta, dengan para pendatang Ambon, di wilayah yang dekat pusat hiburan malam. Dimuat juga gambar pengejaran dan penyembelihan orang Ambon itu oleh penduduk Ketapang. Dan, disebutkanlah identitas kelompoknya: Ambon Kristen dan Native Jakarta yang Islam. Konflik karena lahan parkir dan perilaku sehari-hari itu dipotret sebagai konflik agama. Orang Ambon yang lari dari Jakarta ke Ambon kemudian membantai umat Islam yang sedang bersembahyang Idul Fitri di Masjid Ambon, Februari 1999 –dua bulan setelah kejadian dan laporan Time. Media barat kemudian mengabarkan peristiwa Ambon ini sebagai “ethnic cleansing” –pembantaian umat Kristen oleh umat Islam.

Media barat dengan mudah juga menyebut “Islamic terrorists” untuk kasus-kasus pengeboman di Indonesia. Mungkin benar bahwa pengebomnya beragama Islam, tetapi menempelkan label agama bersandingan dengan kata teroris/terorisme adalah sebuah bentuk stigmatisasi sistematis. Tidak pernah ada penyebutan Hindi Terrorists, Christian Terrorists, Catholic Terrorists, Budhist Terrorists, Shinto Terrorist, dll; meskipun teror yang dilakukan di Irlandia, India, Jepang, bahkan Amerika, juga didasarkan pada agama. Tidak pernah kita membaca koran atau melihat siaran berita televisi yang menyebut Teroris Yahudi di Israel, meskipun tindakan teror yang dilakukan terhadap penduduk Arab (Islam maupun Kristen) itu didasarkan pada kepercayaan Judaisme mereka.

Namun perlakuan media AS terhadap kelompok agama tidak adil. Seperti yang disampaikan Paul Marshall, wartawan AS cenderung mengabaikan fakta keterlibatan agama dalam berbagai isu di dalam negeri mereka, meskipun rakyat merasakan tumbuhnya fundamentalisme Kristen di pemerintahan, yang mempengaruhi kebijakan (termasuk kebijakan luar negeri). Namun mereka tidak konsisten. Untuk isu yang sama di belahan dunia lain, media barat buru-buru mencari keterkaitan agama. Everything relates to religion. Bahkan kasus Timtim (1975-1999) juga diberitakan secara ekstensif dan intensif oleh media barat sebagai ‘perang mengentas wilayah Katolik dari jajahan bangsa Muslim’. Padahal, menurut George Adi Tjondro, ketika Indonesia masuk ke Timtim tahun 1975, hanya 21% penduduk Timtim yang beragama Katolik. Pemerintahan Soehartolah yang menyuburkembangkan agama Katolik dengan membangun banyak gereja di sana.

The New York Times juga pernah melakukan hal serupa. Dalam peristiwa pengeboman Jakarta tahun lalu, koresponden NYT di Indonesia buru-buru menulis berita dengan judul “Militants Eyed in Indonesian Bombings” (militan sebagai tersangka pengeboman). Lalu, dia menulis lead sebagai berikut: “The nearly simultaneous suicide bomb attacks at two American hotels on Friday showed that Islamic terrorist groups, though significantly weakened in Indonesia in recent years, still had the means to mount deadly assaults in one of the most ehavily secured areas here in Indonesia’s capital.” Perhatikan kata “Islamic terrorist” pada kalimat awal tersebut. Sangat judgemental, menghakimi, trial by the press.

Apalagi, sampai ke titik akhir laporan, judul dan lead itu tak mendapat dukungan apapun dari pengamatan atau wawancara dengan berbagai narasumber. Pendek kata, judul dan lead itu tidak merepresentasikan fakta berita. Ini tindakan fitnah terhadap umat Islam secara keseluruhan. Tentu saja yang melakukan pengeboman adalah teroris. Namun, teroris dari golongan mana? Mengapa dengan mudah disebutkan “Islamist”? Apakah agama merupakan faktor penting di sini? Bagaimana kalau motifnya ternyata kekecewaan publik atas pemilu/pilpres, atau upaya menggagalkan pertunjukan Manchester United karena persaingan bisnis, atau untuk mencoreng nama Indonesia (yang berarti pelakunya bukan-Indonesia)? Nassim N. Taleb, penulis buku “Black Swan”, bahkan mengkalkulasi, kalau toh benar semua teroris di dunia beragama Islam; itu tetap tak dapat menggeneralisir “Islam adalah teroris”, karena para teroris itu hanya 0,001% dari jumlah muslim di dunia.

Mungkin agak bisa diterima akal bila yang memberitakan secara tendensius, mendiskreditkan kelompok-kelompok yang menjadi “musuh” mereka adalah media barat/asing. Namun agak menyedihkan bila sikap media di Indonesia sendiri ikut-ikutan pada frame yang dibentuk oleh media asing. Hampir semua media di Indonesia juga menyoroti para “kambing hitam” dengan nama-nama Islam: Ibrahim, Nurdin, Burhanudin, dll.  Mayoritas, mungkin hampir 90% pemred di perusahaan media di Indonesia adalah muslim. Toh, tak ada satupun yang mencoba melakukan counter-reportage dengan mengeksplorasi kemungkinan lain. Misalnya: dalam kasus bom Marriot milik AS, bukankah amat naif bila AS yang amat sensitif terhadap terorisme, tidak mengantisipasi pengeboman? Bukankah sulit diterima nalar, bom meledak di dua hotel yang paling ketat penjagaannya di Indonesia? Banyak tamu hotel menceriterakan betapa menjengkelkannya proses pemeriksaan keamananan (security check) sebelum masuk dua hotel ini. Bukankah ini ironis? AS dan pengelola hotel amat bodoh, atau jangan-jangan ‘by design’? Tulisan ini tidak bermaksud memprovokasi, namun mempertanyakan mengapa tak ada daya kritis media di Indonesia dalam insiden ini. Investigasi mesti dilakukan, dan kebenaran tak hanya datang dari keterangan resmi presiden, polisi, atau para pakar dan duta besar.

Ketidakadilan media massa atas isu-isu keislaman juga tampak dalam pemberitaan eksekusi Tibo dkk (2006), dimana media mainstream ramai-ramai membela Trio Tibo dengan headlines dan opini utama anti hukuman mati; kemudian insiden Monas, dimana Munarman telah difitnah di halaman satu Koran Tempo; dan isu Ahmadiyah pada umumnya. Media massa juga tidak memberi porsi yang semestinya pada berita Munarman dan Habib Riziq menjalani hukumannya dengan rasa tanggungjawab. Atau bahwa Lasjkar Jihad di Ambon membubarkan diri dan kembali ke Jawa atas kesadaran sendiri (2002) sebelum pemerintah menerbitkan aturan pembubaran lasjkar-lasjkar.

Ujian Bagi Umat Islam

Di Propinsi Xinjiang di China Barat (termasuk wilayah Asia Kecil yang berbatasan dengan Eropah dan Rusia Selatan), suku Uighur yang beragama Islam mengalami penindasan dan diskriminasi oleh aparatur negaranya sendiri. Dalam insiden berdarah tahun lalu, ratusan orang tewas dan lebih dari dua ribu luka-luka atau ditahan. Di Jerman, seorang perempuan Muslim yang tengah hamil ditikam 18 kali hingga tewas bersimbah darah di sebuah ruang pengadilan. Bayi dalam kandungannya ikut tewas. Suami korban yang berusaha menyelamatkan sang istri malah ditembak oleh petugas keamanan pengadilan.

Betapa menyakitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia. Namun yang lebih mengherankan adalah menyaksikan di layar televisi, aparat kepolisian Semarang menyeret Syech Puji secara semena-mena. Apakah tak ada penjahat lain yang dapat diseret oleh polisi Semarang, sampai begitu repotnya mereka menyeret orang yang menikah resmi, atas dasar cinta kasih, dan tengah hidup bahagia. Puji dan Ulfa tidak melanggar hak siapa-siapa dan tak menyakiti siapa-siapa. Bila alasan hukumnya adalah perkawinan di bawah umur, ada berapa puluh ribu pasangan di bawah umur yang mesti ditahan oleh kepolisian? Lagipula, bila Indonesia mengakui Islam, bukankah perkawinan sah bila perempuan telah akil baligh?

Jelas di sini justru polisilah yang melanggar HAM Ulfa dan Puji, bukan sebaliknya. Betapa miris, melihat Ulfa dipaksa polisi untuk divisum, seolah-olah dia korban perkosaan. Media massa luput menggarisbawahi ulah tak senonoh para penegak hukum ini. Media hanya mengikuti release atau statement polisi. Apalagi, kebanyakan media mainstream dikuasai kaum liberalis yang menganggap samen leven lebih mulia daripada menikahi perempuan 12 tahun. Memprihatinkan, di negeri berpenduduk mayoritas Muslim, kisah perkawinan semacam Ulfa-Puji dianggap sebagai sebuah kejahatan. Orangtua Ulfa juga ditahan. Kesalahannya adalah: menikahkan anaknya. Betul-betul tabrakan dengan aturan agama Islam, dimana salah satu kewajiban orangtua yang terpenting adalah menikahkan anaknya yang sudah akil baligh. Bayangkan efeknya: ayah-ayah akan enggan menikahkan anaknya, dan memilih menjualnya pada cukong-cuokong dunia hiburan.

Ribuan TKW yang ditipu para agen, para buruh yang dilecehkan majikan, atau para perempuan korban trafficking, merekalah yang lebih patut ditolong dan dilindungi, bukan Ulfa yang sedang mengenyam kebahagiaan perkawinannya, dan bahkan di beberapa kesempatan tampak kompak dan rukun dengan madunya (istri pertama Puji). Kesewenang-wenangan terhadap Muslim terjadi di halaman rumah kita sendiri. Dan pelakunya adalah saudara-saudara kita sendiri. Bukankah ini lebih menyakitkan? Muslim diserang imigran Rusia di Jerman, atau ditindas pemerintah China, adalah kabar-kabar yang memedihkan. Namun hilangnya rasa hormat terhadap sesama saudara Muslim di tanah air kita sendiri, jauh lebih memedihkan. Inikah pengaruh liberalisme dan pluralisme salah kaprah? Lebih mudah mengkriminalisasi Ulfa-Puji dibanding Ariel-Luna-Tari. Dunia sedang jungkir balik.

Dalam kasus dugaan penodaan agama, umat yang mengemukakan dugaan penyimpangan praktik Islam oleh kaum Ahmadiyah itulah yang justru yang menjadi bulan-bulanan media. Mereka dituduh: tak punya toleransi, anti-pluralisme, fundamentalis, radikal, anti-HAM, dan sebagainya. Sementara itu, kaum yang diduga menyimpangkan praktik agama Islam itu mendapatkan perlindungan, bahkan dipotret sebagai korban dan/atau pahlawan. Tak ada daya kritis media yang menelusuri, atau mengajak para cerdik cendekia dan alim ulama untuk menelusuri, kebenaran atau kesalahan dugaan penyimpangan agama. Umat Islam hanya dibenturkan di tataran fisik, tanpa ada dorongan atau ajakan menelaah akar persoalan dan melakukan remidi atau koreksi.

Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan. Mungkin memang Allah sengaja menguji kita. Apakah kita siap memasuki bulan suci Ramadhan dengan ketaqwaan dan keimanan yang makin meningkat, betapapun berat ujian kita; atau kita menyerah dan memilih jalan termudah: larut pada euforia kemenangan kaum liberal. Ada banyak nilai-nilai yang lebih penting daripada sekadar freedom, liberalism, pluralism. Nenek moyang kita telah mewariskannya, yaitu pengendalian diri, tepa selira, menjaga harmoni.

Marilah kita mantabkan niat kita dalam memasuki bulan Ramadhan. Kita pelihara prasangka baik, namun kita tetap waspada atas upaya-upaya untuk menggoyahkan iman kita. Waspadai media massa berorientasi kapitalis yang mengajak kita menjadi bangsa konsumtif dan permisif, pop-culture yang merusak budaya bangsa sendiri, jurnalisme infotainment yang dipenuhi ghibah dan fitnah. Semoga Allah senantiasa melindungi bangsa kita dan segera meningkatkan derajad bangsa Indonesia di atas bangsa-bangsa lain di dunia. Amien.

Sirikit Syah, 31 Juli 2010

Makalah ini merupakan rangkuman beberapa tulisan penulis sendiri yang telah dimuat di media massa. Makalah disampaikan dalam Diskusi Insist di FEB Unair, 31 Juli 2010.

Pada Sabtu 19 Maret 2011 lalu, saya dilantik menjadi anggota Dewan Kehormatan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). Ada beberapa anggota Dewan Kehormatan yang diketuai  pengacara senior Trimoelja D. Soerjadi, di antaranya anggota adhoc (yang bukan advokat) seperti saya.  Dewan Kehormatan Peradi  berfungsi mengawasi dan mengadili kasus-kasus pelanggaran etika profesi oleh advokat anggotanya. Boleh dikata, kalau ada advokat nakal, nasibnya akan ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Advokat yang terbukti bersalah bisa dicabut keanggotaannya dan akan sulit beracara di persidangan.

Banyak orang menduga, para ahli hukum ini pekerjaannya cuma membolak balik pasal, memlintir sedikit, untuk memenangkan perkara. Sebagaimana penjahit yang mengukur kain tidak jujur, pedagang yang timbangannya kurang, pengacara yang memlintir pasal adalah golongan calon penghuni neraka. Namun sesungguhnya,  ada pengacara nakal, itu sama saja dengan adanya wartawan nakal, guru nakal, polisi nakal. Kenakalan ada di semua profesi, tetapi tak menjadikan profesi itu sarang penghuni neraka.

Mengapa tawaran yang tak ringan ini saya terima? Apalagi ada teman yang mengejek, “Kau tak mengerti hukum, kok hendak mengadili advokat.” Tawaran ini saya terima dengan penuh rasa hormat, meskipun pro-bono, karena saya merasa mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik di ranah hukum. Menjewer kuping advokat nakal bukan tugas main-main. Jeweran itu bisa menyadarkan sang advokat untuk kembali ke jalan yang benar dan mempraktikkan keahliannya dengan jujur, memberikan keadilan bagi masyarakat (kliennya).

Keberadaan anggota adhoc yang non-advokat dibutuhkan oleh Peradi justru untuk memberikan balance dan keadilan kepada para pelapor/pengadu. Anggota Dewan Kehormatan non-advokat diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang bijak dan obyektif, di luar perspektif hukum. Ini tak jauh beda dengan sistem juri dalam persidangan-persidangan di AS dan Inggris.

Beberapa contoh kasus pelanggaran etika pengacara yang memakan korban dari kalangan kliennya sendiri atau masyarakat antara lain: menyuruh klien  bersumpah palsu di sidang pengadilan, berpindah ke klien yang menjadi lawan perkara klien sebelumnya. Di Bojonegoro baru-baru ini bahkan ada pengacara yang menganjurkan Nara Pidana ditukar untuk menghuni tahanan.

Menurut teman-teman pengacara, tak pernah ada pelajaran tentang keadilan di bangku kuliah. Yang ada adalah pelajaran-pelajaran tentang hukum. Keadilan ada di dalam hati nurani para penegak hukum: mulai dari polisi, jaksa, pengacara, hakim. Dalam KUHP, misalnya, mencuri semen satu truk dan mencuri semangka satu biji, ancaman hukumannya sama. Tetapi bagaimana hukuman itu diterapkan, akan berada di tangan para penegak hukum. Ini seperti kisah klasik Victor Hugo tentang pencuri roti yang mencuri roti untuk bayinya yang kelaparan. Pencuri ini dikejar-kejar seperti penjahat besar, namun kemudian sang penegak hukum, kepala polisi, menghadapi dilema hati nurani.

Sebuah kasus hukum yang pelik saat ini terjadi di persidangan Ustadz Abubakar Baasyir. Ada banyak saksi yang akan memberatkan Baasyir diajukan untuk memberi kesaksian melalui teleconference. Padahal para saksi itu berada di tahanan polisi di Jakarta. Keberatan Baasyir dan para pengacaranya masuk akal. Tak ada alasan untuk tidak menghadirkan saksi di persidangan. Dengan kesaksian direkam di tahanan kepolisian, siapa yang dapat menjamin kebenaran kesaksiannya? Kata seorang teman wartawan di Jakarta: “Bisa saja kamera di depannya, di sisi kiri atas yang tak terekam kamera, ada senapan ditodongkan ke kepalanya. Atau di sisi kanan ada teks yang harus dibacanya.”

Trimoelja D. Soerjadi pernah mengalami kesaksian rekaman semacam itu. “Sebetulnya mengikuti kemajuan teknologi, hal itu tidak diharamkan, tidak dilarang. Yang penting, saksi itu harus disumpah.” Meskipun menyetujui kemungkinan kesaksian melalui teleconference, Trimoelja mengakui rentannya kesaksian model begitu diselewengkan. Ketika membela Rahardi Ramelan sekian tahun lalu, ada kesaksian Habibie melalui teleconference. Namun Habibie memiliki pembisik-pembisik yang tidak terekam kamera, antara lain Prof. Muladi. Ini, menurut Trimoelja, kesaksian yang tidak jujur dan merugikan tersangka.

Apakah perilaku pengacara yang dituduh melakukan contempt of court seperti para pengacara Baasyir yang marah-marah di persidangan termasuk pelanggaran etika? Ini tentu bukan perkara mudah. Bila klien tidak mengadu dan masyarakat tidak dirugikan, tidak menjadi persoalan. Apalagi bila perilaku itu dilakukan demi sebuah perjuangan untuk mencari keadilan. Kita semua tahu Baasyir mendapat perlakuan yang kurang adil. Ditangkap dengan semena-mena, didatangkan ke sidang di dalam tank pesawat tempur seolah-olah orangtua itu penjahat besar yang akan melarikan diri, dan ada kesaksian yang para saksinya bahkan tidak dihadirkan di persidangan.

Satu hal yang membuat saya terkesan pada lembaga Dewan Kehormatan Peradi, menurut catatan Ketuanya, hampir semua yang diadukan klien/masyarakat, dinyatakan terbukti terjadi pelanggaran. Ini ingin saya bandingkan dengan mekanisme pengaduan di Dewan Pers. Bila ada korban pers atau masyarakat mengadukan pers, kecil kemungkinan pers dinyatakan bersalah, apalagi diberi sanksi. Dalam hal ketegasan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, boleh dikata, Dewan Kehormatan Peradi melebihi rekan-rekan yang ada di Dewan Pers. Terutama, ketika angota-anggota Dewan Pers adalah para insan pers yang lembaga persnya juga berpeluang melakukan pelanggaran etika jurnalistik atau hukum.

Saat ini ada kasus sengketa pemberitaan tentang Daging Impor antara Yayasan PKPU dan Majalah Tempo. Kasus ini dibawa ke Dewan Pers untuk ditemukan keadilan. Namun karena salah satu anggota Dewan Pers adalah petinggi Majalah Tempo, terbersit pertanyaan “Apakah Dewan Pers dapat berlaku adil?” Salah satu upaya menuju kesana mungkin dengan tidak melibatkan anggota Dewan Pers yang juga petinggi Tempo dalam proses-proses penelusuran perkara dan pembuktian pelanggaran.

Di dalam Islam kita diajari untuk menyingkirkan ranting/duri/kerikil  di jalan. Dengan menyingkirkan benda yang tampaknya sepele itu, kita berpeluang menyelamatkan banyak orang yang akan lewat di sana. Di Peradi, saya sedang menjalani itu. Bila ada sebutir kerikil atau sepucuk duri dalam proses penegakan hukum di Indonesia, saya mendapatkan kesempatan untuk menyingkirkannya. Mudah-mudahan ini ada gunanya bagi masyarakat luas, terutama para pencari keadilan.

Sirikit Syah Maret 2011